WartaParahyangan.com
KOTA SUKABUMI – Wali Kota Sukabumi Achmad Fahmi mengajak keluarga besar Dinas Sosial (Dinsos) Kota Sukabumi dan PSKS (Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial) untuk meningkatkan solidaritas baik di lingkungan internal maupun antar institusi sosial yang berada di bawah kewenangan Dinsos seperti PKH, Tagana, panti asuhan dan PKSK itu sendiri.
“Hindarkan ego sektoral di antara institusi sosial dan PSKS, tapi justru harus saling mengisi dan melengkapi. Ini agar bisa memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat, seperti dalam pendistribusian berbagai bantuan dari pemerintah kepada masyarakat yang berhak,” pesan Wali Kota Sukabumi dalam kegiatan Silaturahmi dan Penguatan Peran PSKS dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di halaman kantor Dinsos Kota Sukabumi, Selasa (2/5/2023).
Wali Kota juga menyoroti pemutakhiran data kesejahteraan sosial yang memerlukan kerja sama berbagai pihak agar data bersifat valid, sehingga penyaluran bantuan bisa dilakukan tepat sasaran.
Kegiatan yang sekaligus juga halal bihalal itu dihadiri Ketua TP PKK Kota Sukabumi Fitri Hayati dan segenap pegawai Dinsos serta perwakilan dari Pilar Kesejahteraan Sosial di antaranya Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), Taruna Siaga Bencana (Tagana) dan Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS), serta diisi juga dengan penyampaian materi terkait yang disampaikan Lembaga Pelatihan Kerja (LPK), Bank BJB, dan Forum CSR.
Menurut Kepala Dinsos Kota Sukabumi, Punjul Saepul Hayat, tujuan kegiatan tersebut untuk meningkatkan wawasan, pengetahuan, sinergitas dan kolaborasi para PSKS dengan berbagai pihak yang terlibat dalam penanganan masalah sosial, sehingga mereka diharapkan dapat memberikan pelayanan yang lebih optimal.
Pada kesempatan lain ketika ditemui di ruang kerjanya, Kamis (4/5/2023), Punjul Saepul Hayat, mengungkapkan banyaknya peluang untuk meningkatkan kesejahteraan bagi mereka yang mengalami masalah sosial.
Misalnya, kata Punjul, bila di keluarga penerima manfaat Program Keluarga Harapan (PKH) ada putra atau putrinya yang cukup umur untuk bekerja, bisa mengikuti pelatihan lebih dulu di LPK, dan untuk ini bisa bekerja sama dengan Dinas Tenaga Kerja.
Atau mungkin, lanjut Punjul, bila ada peluang usaha bisa mengajukan pinjaman ke Bank BJB. Karena di bank milik Pemerintah Provinsi Jabar dan sebagian sahamnya juga milik pemerintah kabupaten/kota di Jabar itu, ada program kredit usaha rakyat, kredit Mesra dan sebagainya.
“Khusus kredit Mesra, itu tanpa jaminan, tanpa agunan, dan bunga 0 persen. Bahkan kalau tidak salah, persyaratannya cukup membawa rekomendasi dari DKM di tempat tinggal yang bersangkutan,” tutur Punjul.
Kadinsos juga menyebutkan, solusi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat bukan hanya ada di Dinsos, sehingga diperlukan kerja sama dengan berbagai pihak, seperti dengan akademisi, pengelola bisnis, perusahaan, dan SKPD di lingkup Pemkot Sukabumi. Sebab di lembaga-lembaga itu juga tentu ada program sosialnya.
Jenal
