WartaParahyangan.com
KOTA SUKABUMI – Wali Kota Sukabumi Achmad Fahmi mengingatkan para kepala SKPD di lingkup Pemerintah Kota (Pemkot) Sukabumi untuk memberikan penguatan inovasi dalam merencanakan pembangunan ke depan, termasuk bagaimana mempercepat proses perencanaan pembangunan yang inklusif, yang merupakan inovasi daerah.
“Mudah-mudahan dengan pembangunan yang inklusifitas itu mampu mengakomodir para disabilitas, dan keinginan para remaja/pemuda yang selama ini mereka kurang mendapatkan perhatian dalam merencanakan pembangunan. Padahal 48% warga Kota Sukabumi adalah kaum muda,” ungkap Fahmi dalam kegiatan Launching dan Sosialisasi Scenario Planning Perencanaan Pembangunan Inklusif (SCOPPI) di aula Bappeda Kota Sukabumi, Selasa (4/7/2023).
Dalam kegiatan yang diinisiasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Sukabumi itu, Fahmi juga mengungkapkan rasa syukurnya karena Bappeda telah membuat sebuah inovasi SCOPPI, sebuah aplikasi yang mampu menjembatani perencanaan yang berbasiskan inklusifitas, sehingga semua keinginan masyarakat terakomodir dalam perencanaan pembangunan untuk tahun mendatang.
Sementara itu, Kepala Bappeda Kota Sukabumi, Reni Rosyida Muthmainnah, S.KM., M.Si., M.Kes., menjelaskan, hingga Juni 2023 telah ada 443 inovasi. Ini artinya terjadi peningkatan tiga kali lipat dari tahun sebelumnya, dan hal itu berkat kerja sama dan dukungan dari Wali Kota Sukabumi, yang salah satunya menegaskan bahwa perangkat daerah wajib melaporkan inovasi yang dibuatnya.
Menurut Reni, SCOPPI merupakan salah satu inovasi yang dilakukan di Bappeda tentang bagaimana membuat scenario planning untuk perencanaan pembangunan yang inklusif, karena seluruh lapisan masyarakat dapat berpartisipasi dalam merencanakan pembangunan melalui usulan, mulai dari musyawarah tingkat kelurahan, para pemuda dan kelompok difabel.
Reni mencontohkan kelompok difabel yang berjumlah 0,31 persen dari jumlah penduduk Kota Sukabumi, selama ini belum pernah menyampaikan usulannya untuk terlibat didalam perencanaan pembangunan. Tapi melalui SCOPPI, seluruh masyarakat bisa menyampaikan usulannya, termasuk kelompok difabel.
Reni juga menyebutkan, aplikasi SCOPPI tersebut akan dimasukan ke dalam aplikasi pemerintah daerah yang dimiliki Kemendagri. Karena memang rencana pembangunan daerah dari semua pemerintah kota/kabupaten wajib diinput ke dalam sistem informasi pemerintah daerah tersebut.
Jenal
