WartaParahyangan.com
BANDUNG – Bupati Bandung HM. Dadang Supriatna menyatakan, pihaknya sangat mensuport kebijakan Presiden RI melalui Kementerian ATR/BPN yang telah meluncurkan Program Prioritas Nasional berupa Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).
Program tersebut dituangkan dalam Peraturan Menteri No 12 Tahun 2017 tentang PTSL dan Instruksi Presiden No. 2 Tahun 2018.
“Metode PTSL ini merupakan inovasi pemerintah melalui Kementerian ATR/BPN untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, seperti sandang, pangan, dan papan,” ujar Bupati Bandung saat menjadi Inspektur Upacara Hari Agraria dan Tata Ruang Nasional (Hantaru) ke-63 tahun 2023 di kantor BPN Kabupaten Bandung, Senin (25/9/ 2023).
“Saat ini pelayanan terhadap masyarakat dalam pembuatan serifikat tanah melalui program PTSL tersebut baru mencapai 85 persen. Tapi saya optimistis ditahun 2023 ini target program itu dapat direalisasikan,” kata Dadang.
Hal senada disampaikan Kepala BPN Kabupaten Bandung, Rahmat. Ia sangat optimistis bisa memenuhi target yang sudah ditentukan oleh pusat. Apalagi memang membuat sertifikat dengan program PTSL relatif mudah dan cepat.
“Asal surat-surat tanahnya ada, orangnya ada, dan tempatnya ada, pasti akan kami penuhi haknya,” ujar Rahmat.
Menurut Rahmat, target PTSL sekarang baru terpenuhi 60% dari 70% yang sudah ditentukan. Kekurangan itu akan kejarnya walau hanya dengan sisa 3 bulan lebih. Untuk itu ia merencanakan akan mengadakan pertemuan dengan para Kepala Desa.
“Target sertifikat dari pusat yang harus direalisasikan sebanyak 1.070.000 surat, sementara hari ini baru 700.760 surat. Jadinya sisanya sebanyak 30% saja, insya Alloh akan tercapai dalam sisa waktu 3 bulan ini. Tentunya bekerja sama dengan semua pihak,” tuturnya.
Rahmat juga mengharapkan para awak media, Pemerintah Kabupaten Bandung dan lainnya, bisa membantu mensosialisasikan program PTSL, sehingga pencapaian target bisa segera tercapai
Optimistis Rahmat atas pencapaian target tersebut, juga karena program PTSL itu sudah ditunjang dengan kecanggihan teknologi untuk pengukuran tanah. Bahkan BPN sudah melakukannya dengan menggunakan drone untuk melakukan pemantauan.
“Kita punya program selanjutnya yang namanya pemberdayaan masyarakat agar reforma agraria masyarakat bisa optimal,” katanya.
Lily Setiadarma
