WartaParahyangan.com
BANDUNG – Pemerintah Kecamatan Ciwidey, Kabupaten Bandung, menggelar rapat koordinasi di Kantor Kecamatan Ciwidey dan menghadirkan berbagai pemangku kepentingan, Rabu (24/9/2025).
Dalam rapat itu hadir Dinas Sosial Kabupaten Bandung, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR), Dinas Pertanian, Kepala Desa Lebakmuncang, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), para ketua RW, serta tokoh masyarakat Kampung Baru Sampeu.
Pemerintah kecamatan menekankan dua tujuan utama. Pertama, menyamakan persepsi seluruh pihak mengenai rencana pembangunan Sekolah Rakyat (SR). Kedua, membicarakan status lahan sekaligus masa depan warga yang telah lama tinggal dan menggarap wilayah tersebut.
Camat Ciwidey, Nardi Sunardi, S.E., M.Si., yang memimpin rapat tersebut menegaskan pemerintah harus terbuka agar masyarakat memahami rencana besar ini.
“Hari ini kami menghadirkan DPUTR, Dinas Sosial, dan Dinas Pertanian. Kami juga mengundang kepala desa, BPD, serta ketua RW. Pertemuan ini memberi ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan pandangan langsung,” ucap Nardi.
Ia menuturkan, Dinas Pertanian menguasai lahan seluas 23 hektare di Desa Lebakmuncang. Dari jumlah itu, sekitar 7 hektare sudah ditempati 20 rumah dan digarap hampir 50 warga.
“Para ketua RW sudah mendata warga yang menempati maupun menggarap lahan tersebut. Mereka bertahan di lokasi lebih dari sepuluh tahun,” jelasnya.
Menurut Nardi, pemerintah wajib mengutamakan kepentingan warga. “Kami bersyukur masyarakat mendukung rencana pembangunan. Mereka sadar lahan ini milik Dinas Pertanian. Namun, pemerintah tetap harus menyiapkan solusi agar mereka merasa aman,” tegasnya.
Camat Nardi juga menjelaskan rencana pembangunan SR masih menunggu telaah teknis dari DPUTR. Pemerintah Kabupaten Bandung akan mengirim hasil kajian tersebut ke Kementerian PUPR dan Kementerian Sosial.
“Setelah kementerian menerima telaah itu, mereka akan memutuskan apakah pembangunan segera berjalan atau harus menunggu tambahan evaluasi. Kami tetap optimistis rencana ini bisa segera terealisasi,” ujarnya.
Nardi menyebutkan, keberadaan sekolah rakyat akan memberi manfaat ganda. “Program ini tidak hanya membuka akses pendidikan. Kehadiran sekolah juga mendorong tumbuhnya kegiatan ekonomi warga sekitar,” kata Nardi.
Dengan demikian, pemerintah kecamatan melihat program ini sebagai investasi sosial sekaligus pendorong ekonomi lokal.
Selain membicarakan lahan, pemerintah kecamatan juga mengangkat isu penerima manfaat. Berdasarkan data sementara, hanya tiga warga Ciwidey yang masuk kategori desil 1 dan desil 2.
“Kami memerlukan data akurat. Karena itu, minggu lalu kami mengundang pilar-pilar sosial untuk memverifikasi ulang calon penerima. Kami berharap jumlah siswa dari Ciwidey bisa bertambah,” kata Nardi.
Ia menegaskan, pemerintah tidak berharap jumlah warga miskin meningkat. Namun, sekolah rakyat harus tepat sasaran. “Kami ingin memastikan warga yang benar-benar berhak bisa ikut serta. Apalagi Ciwidey menjadi tuan rumah bagi sekolah ini,” tambahnya.
Kepala Desa Lebakmuncang, Diki Darmansyah, S.I., menegaskan dukungan penuh pemerintah desa terhadap pembangunan sekolah rakyat.
“Kami sepakat dengan Pak Camat. Pemerintah desa mendukung penuh pembangunan sekolah rakyat di Kampung Baru Sampeu. Kami berharap pemerintah daerah memberikan solusi bagi warga yang sudah lama tinggal dan menggarap lahan, termasuk 20 rumah yang tercatat,” ucapnya.
Ia optimistis pemerintah kabupaten mampu memberikan kebijakan yang bijak. “Kami percaya Bupati Bandung akan mendukung penuh agar warga Desa Lebakmuncang dan Kampung Baru Sampeu mendapat perlindungan,” kata Diki.
Tokoh masyarakat RW 11, H. Darwin, menyampaikan apresiasi tinggi kepada pemerintah. Menurutnya, langkah ini membuktikan keseriusan pemerintah dalam menghadirkan pendidikan terjangkau.
“Dengan adanya program Sekolah Rakyat, saya berterima kasih kepada Pak Camat, Pak Kepala Desa, dan Pak Bupati. Mereka sudah memfasilitasi warga agar sekolah ini berdiri di Baru Sampeu,” ungkapnya.
Ia mengingatkan pemerintah untuk tetap memperhatikan para penggarap. “Masyarakat ingin aman dan tenteram. Kami berharap pembangunan ini berjalan seiring peningkatan kesejahteraan. Semoga ke depan ada kesinambungan program ekonomi bersama pemerintah,” harap Darwin.
Meskipun Kabid Rehabilitasi Sosial Dinsos Kabupaten Bandung, H. Amim Meriatna Subhan, menolak diwawancara, ia tetap memaparkan informasi penting dalam rapat.
Menurut penjelasannya, Dinsos sudah menjalankan Sekolah Rakyat di Kompleks Jalak Harupat. Program itu menampung 150 siswa, terdiri dari 75 siswa SMP dan 75 siswa SMA.
“Pengelola menyelenggarakan kegiatan belajar di Gedung KONI. Pemerintah Kabupaten Bandung menyiapkan asrama siswa di Wisma Atlet,” jelas Amim saat rapat berlangsung.
Fakta tersebut menegaskan sekolah rakyat bisa berjalan efektif. Karena itu, masyarakat Ciwidey semakin yakin rencana pembangunan di wilayah mereka juga akan terealisasi. Karena itu pemerintah pusat diharapkan segera mengeluarkan keputusan final.
Dengan dukungan aparat desa, dinas, serta warga, pembangunan Sekolah Rakyat di Ciwidey dinilai sudah memiliki dasar sosial yang kuat.
Lily Setiadarma
