WartaParahyangan.com
BANDUNG – Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional (Abpednas) Kabupaten Bandung menggelar silaturahmi dan rapat koordinasi di Resto Rasa Jalan Gading Tutuka II, Kecamatan Cangkuang, Kabupaten Bandung, Rabu (24/4/2024).
Kegiatan tersebut menjadi momentum penting bagi para pemangku kepentingan desa untuk bersatu dan berdiskusi demi kemajuan desa-desa di Kabupaten Bandung.
Ketua Abpednas Kabupaten Bandung, Firmansyah Lesmana, S.IP., dalam sambutannya menyampaikan bahwa acara ini merupakan bagian dari upaya besar untuk mempererat tali silaturahmi di antara anggota Abpednas serta untuk mengkoordinasikan langkah-langkah ke depan.
“Tema yang diangkat dalam kegiatan ini adalah ‘Sinergisitas Abpednas Kabupaten Bandung Bersama Kabupaten Bandung dalam Rangka Mewujudkan Pemkab Bandung yang Lebih Bedas’. Ini menunjukkan komitmen kami untuk bekerja sama dengan pemerintah daerah dalam upaya meningkatkan kualitas dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bandung,” ujar Firmansyah kepada Wartaparahyangan.com usai kegiatan tersebut.
Hadir dalam acara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Bandung, H. Tata Irawan, serta para ketua dan pengurus ABPEDNAS Kecamatan se-kabupaten Bandung. Keberadaan para pemangku kepentingan ini menambah bobot diskusi dan memperluas pandangan dalam menyusun langkah-langkah strategis.
Selain sebagai ajang silaturahmi, rapat koordinasi ini juga dimanfaatkan untuk membahas isu-isu aktual terkait pengisian anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Kabupaten Bandung setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014.
Dalam konteks ini, ABPEDNAS Kabupaten Bandung berperan sebagai media silaturahmi, komunikasi, transformasi, dan informasi bagi anggota BPD.
“Kami berkomitmen untuk menjadi corong aspirasi anggota BPD dan menyampaikannya kepada pihak terkait, termasuk Bupati dan instansi terkait di dalamnya,” tegas Firmansyah.
Kegiatan ini tidak hanya sebagai ajang formalitas, tetapi juga sebagai wadah untuk berpikir strategis, membangun jaringan, dan merumuskan langkah-langkah konkrit dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa di Kabupaten Bandung.
“Sinergi antara Abpednas Kabupaten Bandung dan pemerintah daerah menjadi kunci dalam mewujudkan visi Kabupaten Bandung yang lebih baik dan lebih berkembang secara berkesinambungan,” katanya.
Sementara itu, Kepala DPMD Kabupaten Bandung, H. Tata Irawan, mengapresiasi peran penting Abpednas dalam mendukung pembangunan desa di Kabupaten Bandung. Ia juga menyampaikan informasi terbaru terkait dengan regulasi desa, termasuk perubahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
“Saya mengapresiasi apa yang sudah dilaksanakan oleh Abpednas Kabupaten Bandung, luar biasa,” ujar H. Tata Irawan.
“Hari ini mereka berkumpul dalam rangka silaturahmi, sekaligus juga menerima pencerahan informasi terkait dengan regulasi yang memang sekarang itu sedang diperdebatkan,” sambungnya.
Tata Irawan menjelaskan bahwa saat ini sedang terjadi perdebatan terkait dengan perubahan Undang-Undang Desa. Ia menghimbau agar para anggota BPD tetap bersabar dan mengikuti perkembangan terbaru.
“Terkait dengan perubahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, kita harus bersabar untuk menunggu perkembangannya seperti apa, nanti juga harus ada peraturan pemerintahnya, Permendagri-nya. Kita menunggu perkembangannya seperti apa, sehingga gonjang-ganjing di lapangan bisa segera teratasi,” jelasnya.
Tata Irawan juga berharap agar Abpednas dapat terus bekerja sama dengan kepala desa dan pemerintah desa untuk mewujudkan pembangunan desa yang maju dan berkelanjutan.
“Apabila ternyata di lapangan masih ada desa dan BPD yang masih terjadi konflik, saya harapkan segera akhiri dan mari kita membangun Kabupaten Bandung supaya lebih Bedas,” pungkasnya.
Lily Setiadarma
