WartaParahyangan.com
CIANJUR – Bupati Cianjur H. Herman Suherman meminta agar para camat ikut mengawasi pembaharuan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang disusun pengurus RT/RW dan desa di wilayahnya masing-masing agar bantuan sosial (bansos) tunai bagi terdampak penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat tidak sampai salah sasaran.
“Jangan sampai terjadi ada orang yang dipandang mampu secara ekonomi, namun masih mendapatkan bansos karena dekat dengan orang-orang tertentu. Saya harap ini tidak terjadi lagi, kasihan yang belum dapat, jangan sampai kita mendzolimi orang lain,” kata Bupati Cianjur dalam Rapat Updating DTKS se-Kabupaten Cianjur bersama Kadinsos Kabupaten Cianjur Amad Mutawali, pendamping PKH, TKSK dan para camat yang digelar secara virtual di Bale Prayoga Cianjur, Rabu (14/7/2021).
Bupati mengungkapkan, Cianjur saat diberlakukannya PPKM Darurat adalah kabupaten yang paling pertama di Jawa dan Bali yang menyalurkan bantuan bagi warga berpenghasilan rendah, yang pendapatannya terimbas adanya PPKM Darurat. Jumlahnya sebanyak 28.000 warga Cianjur yang tidak mendapatkan bansos PKH, BPNT dan bansos lainnya.
“Namun ternyata masih banyak yang double menerima bansos PPKM tersebut, dan ini tidak boleh terjadi lagi. Karena masih ada yang mengajukan dirinya untuk masuk ke DTKS sebagai warga berpenghasilan rendah di Kabupaten Cianjur yang terdampak penerapan PPKM Darurat,” kata Bupati.
Pemerintah, lanjut Herman, ingin benar-benar menyampaikan amanah bansos sesuai dengan perundang-undangan yaitu warga yang terdaftar di DTKS dan ini harus didukung bersama, mulai RT, RW, desa, hingga kecamatan. “Berikan bantuan kepada yang berhak dan paling layak untuk menerimanya,” tegas Bupati.
Pihaknya juga berharap, ke depan para penerima PKH dan BPNT rumahnya diberikan tanda sebagai penerima bantuan pemerintah seperti yang dilakukan oleh Camat Warungkondang. “Ini agar kita mudah mengindentifikasi mana saja masyarakat yang sudah menerima dan mana yang belum,” katanya.
(Asep R. Rasyid)
