WartaParahyangan.com
BANDUNG – Upaya Bupati Bandung Dadang Supriatna untuk membuat polder retensi banjir di wilayah timur Kabupaten Bandung menghasilkan progres yang cukup menggembirakan.
Dalam kunjungan lapangan ke lokasi pembangunan danau/polder banjir di PT Kahatek Solokanjeruk, Bupati mengungkapkan sudah ada kesepakatan antara Kahatex dan Pemkab Bandung sehingga pembangunan polder bisa lebih cepat terealisasi.
“Insya Allah, setelah pertemuan ini akan lebih cepat terealisasi untuk mulai dibangun konstruksinya di Desa Sukamanah kemungkinan dimulai Juli, sehingga banjir di wilayah Solokanjeruk khususnya bisa ditekan,” kata Kang DS, sapaan akrab Dadang Supriatna, seusai pertemuan tersebut, Rabu (6/5/2026).
Untuk progres normalisasi Sungai Cisunggalah, Kang DS menyebut ada 72 jembatan di sepanjang DAS Cisunggalah bakal dibongkar, diganti dengan 15 jembatan baru. “Semua ini tentunya memerlukan biaya dan kolaborasi pentahelix, insyaAllah semuanya akan teratasi,” ujarnya.
Ia menyebut untuk pembangunan danau dengan total luas 11 hektare itu membutuhkan anggaran tidak sedikit. Antara lain pembangunan danau di Desa Sukamanah Kecamatan Rancaekek butuh Rp46 miliar dan di Desa Tegalluar Kecamatan Bojongsoang juga butuh Rp46 miliar.
Sedangkan anggaran untuk normalisasi Sungai Cisunggalah sebesar Rp121 miliar. “Alhamdulillah, pengajuan anggarannya ke Kementerian PU sudah disetujui,” ucap Bupati.
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bandung, Ben Indra Agusta menandaskan, penyediaan lahan untuk danau retensi atau penampungan air sebagai upaya penanganan banjir sudah merupakan kewajiban perusahaan.
Kewajiban ini tercantum dalam Peraturan Daerah (Perda) Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bandung, khususnya Pasal 63 Ayat 3 agar perusahaan bersedia untuk menyediakan 10% lahan dari total luas lahan atau lokasi yang digunakan perusahaan dan mendapatkan izin dari Pemkab Bandung .
“Respon PT Kahatex sudah bagus atas kewajiban mereka untuk menyediakan lahan seluas 1,46 hektare,” kata Ben.
Ditanya mengenai sanksi bagi perusahaan yang tidak dapat memenuhi kewajibannya, Ben menjawab pihaknya akan mengevaluasi perizinan lokasi yang telah diberikan Pemkab Bandung.
“Pemkab Bandung akan menertibkan perusahaan yang mengabaikan kewajiban ini. Bahkan sanksinya akan mengevaluasi perizinan yang sudah diberikan, sesuai tata ruang yang sudah ditetapkan perda,” tandas Ben.
Sementara itu Manajer Umum Bidang Humas dan Lingkungan di PT Kahatex, Luddy Sutedja menyatakan pihaknya siap mendukung upaya pembangunan polder retensi tersebut.
“Sesuai yang disampaikan pimpinan perusahaan, intinya kami kooperatif dan setuju ingin membantu penyediaan lahan untuk pembangunan polder banjir ini dengan menyiapkan lahan 1,4 hektare sesuai kewajiban yang ditetapkan di dalam perda,” kata Luddy.
Lily Setiadarma
