WartaParahyangan.com
BANDUNG – Bupati Bandung HM. Dadang Supriatna akan mengeluarkan kebijakan untuk membebaskan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) untuk lahan pertanian padi sawah di Kabupaten Bandung.
“Kebijakan baru yang akan kita keluarkan ini menunjukkan keberpihakan Pemerintah Kabupaten Bandung kepada wajib pajak daerah,” ujar Dadang Supriatna dalam Seminar Sehari Peningkatan Profesionalisme Penyuluh Pertanian Melalui Penguatan Sarana Prasarana Penyuluhan untuk Mewujudkan Pembangunan Pertanian Berkelanjutan di Graha Alif, Kecamatan Solokanjeruk, Kabupaten Bandung, Kamis (10/11/22).
Terkait dengan luas lahannya, pihaknya akan melakukan evaluasi secara keseluruhan. “Kita akan bebaskan PBB-nya untuk para petani padi pemilik lahan yang nantinya diatur melalui Peraturan Bupati,” kata Dadang dalam seminar yang diinisiasi Dinas Pertanian Kabupaten Bandung.
Kebijakan tersebut, katanya lagi, akan diambil sebagai upaya mendukung ketahanan pangan di Kabupaten Bandung, yang erat kaitannya dengan sektor pertanian.
“Para petani sawah, pemilik sawah, insya Allah PBB-nya akan dibebaskan. Kenapa? Saya membandingkan antara tanam padi dengan cabai. Tanam cabai pada lahan seluas 1 hektare bisa menghasilkan Rp 500 juta per tahun. Sedangkan padi menghasilkan Rp 120 juta per tahun, jika tiga kali panen padi,” tuturnya.
Dadang juga menyebutkan, Kabupaten Bandung memiliki 142.000 petani hebat yang menggarap lahan pertanian tak kurang dari 30.000 hektare.
“Tahun depan, saya akan memberikan hibah kepada para petani sebesar Rp 25 miliar,” kata Bupati Bandung dalam seminar yang diikuti 130 Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) dan 38 Petugas Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan (POPT).
Selain itu, pihaknya juga akan memperjuangkan agar PPL kategori Pekerja Harian Lepas (PHL) menjadi P3K. “Saat ini saya sedang mengajukan 11.000 tenaga honorer, termasuk PHL, agar diangkat menjadi P3K,” katanya.
Juga infrastruktur pertanian, lanjut Dadang, akan terus ditingkatkan agar sarana dan prasarana pertanian di Kabupaten Bandung semakin memadai, sehingga dapat memperkuat ketahanan pangan di Kabupaten Bandung.
Sementara itu, Ketua Fraksi PKB DPR RI, yang juga Wakil Ketua Badan Anggaran DPR RI, H. Cucun Ahmad Syamsurijal, mengungkapkan apresiasinya yang tinggi kepada Bupati Bandung yang berencana membebaskan pembayaran PBB, khususnya bagi petani yang memiliki lahan pertanian padi di bawah 0,5 hektare.
“Ini ide yang sangat luar biasa yang akan dilakukan oleh pemerintah daerah. Ide ini bisa menjadi pembahasan nasional. Nanti akan kita sampaikan di Jakarta,” katanya.
Menurut Cucun, rencana Bupati Bandung tersebut harus segera dilakukan. “Terobosan-terobosan di bidang pertanian memang harus kita lakukan untuk memperkuat ketahanan pangan nasional,” kata Cucun.
Dia juga mengatakan, keberadaan penyuluh pertanian di Kabupaten Bandung belum ideal. Karena jumlahnya hanya 180 orang, sementara petaninya ada 142 ribu orang. “Kabupaten Bandung yang memiliki 270 desa, minimalnya satu desa satu orang penyuluh pertanian. Itu baru ideal,” katanya.
Untuk itu Cucun siap membantu Pemkab Bandung agar pengajuan 11 ribu tenaga honorer, termasuk PPL PHL, dapat diloloskan semuanya oleh pemerintah pusat menjadi P3K, sehingga kesejahteraan para PPL meningkat.
Lily Setiadarma
