WartaParahyangan.com
BANDUNG – Bupati Bandung, Dadang Supriatna, memaparkan progres program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Bandung, Senin (29/9/2025).
“Di Kabupaten Bandung rencananya ada 361 titik yang akan dibangun Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), tapi pembangunannya tidak bisa sekaligus, jadi dilakukan secara bertahap karena tidak semua titik dibangun pemerintah. Kami juga berkolaborasi dengan mitra dan pihak swasta,” jelas Bupati.
Dari 361 titik tersebut, sebanyak 147 titik SPPG sudah beroperasi, sementara sekitar 200 lainnya masih dalam tahap persiapan. Sedangkan sasarannya sekitar 1,263 juta penduduk, yang terdiri dari anak TK/PAUD hingga SMA, santri, ibu hamil, dan ibu menyusui.
Angka tersebut, kata Dadang Supriatna, bersifat dinamis seiring waktu sehingga distribusi makanan kepada sasaran dilakukan dengan berbasis kewilayahan melalui kecamatan.
Karena itu pihaknya melibatkan berbagai perangkat daerah, di antaranya Dinas Pendidikan (Disdik), Dinas Kesehatan (Dinkes), dan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Anak (DP2KBP3A).
Menurut Bupati, program MBG diyakini mampu menyelesaikan berbagai persoalan, terutama stunting, karena melalui MBG, pemberian asupan nutrisi kepada anak-anak, ibu hamil, serta ibu menyusui dapat dilakukan secara masif dan rutin.
Namun, ia mengakui bahwa sebagai program baru, masih ada keraguan di masyarakat. “Padahal di negara-negara lain sudah lebih dulu menjalankan program serupa. Program ini sebenarnya hadir untuk membangun generasi cerdas di masa depan sekaligus mengatasi kemiskinan ekstrem,” kata Kang DS, sapaan akrab Dadang Supriatna.
Terkait standar gizi dan kesehatan, Kang DS menyatakan secara tegas agar setiap dapur SPPG memiliki sertifikat laik hygiene dari Dinas Kesehatan sebelum beroperasi. Ia juga telah membentuk Tim Satgas MBG yang melibatkan lintas sektor dari seluruh OPD untuk mengawasi pelaksanaan program ini.
“Saya tugaskan Dinkes untuk mempercepat proses sertifikasi. Mulai dari kondisi bangunan, peralatan, pengolahan limbah, air minum, hingga penyajian makanan harus sudah sesuai standar. Setiap SPPG juga harus memiliki SDM yang terlatih, ada tenaga gizi, akuntan, dan tim pengawas. Semua harus disiplin SOP dari hulu hingga hilir,” tegasnya.
Kang DS menyebutkan jika setiap SPPG patuh pada SOP yang telah dibuat maka potensi adanya musibah keracunan atau sejenisnya dapat dihindari.
Ia juga memperkirakan perputaran ekonomi dari program MBG ini bisa mencapai Rp5 miliar per hari di Kabupaten Bandung apabila berjalan optimal.
“Karena itu, saya minta seluruh stakeholder, mulai dari RT, RW, kepala sekolah, hingga masyarakat luas untuk ikut mengedukasi dan mensosialisasikan program ini. Dengan pemahaman yang baik, keraguan masyarakat akan hilang dan program bisa berjalan maksimal,” ujarnya.
Lily Setiadarma
