BANDUNG — Warta Parahyangan
Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung DR. H. Juhana MM. Pd, menyatakan pihaknya saat ini masih melakukan pengkajian tentang kerusakan sarana prasarana pendidikan untuk penyesuaian sarana prasarana berstandar nasional, sehingga pembangunan dan program rehabilitasi terus dilaksanakan setiap tahun.
“Sarana prasaran pendidikan di Kabupaten Bandung sudah bagus, adapun pendataan kajian kerusakan setiap sekolah sedang dilakukan. Sebetulnya belum bisa dipersentasekan karena sedang dilakuka pemetaan,” kata H. Juhana saat ditemui disela kegiatan gerak jalan Hut ke 72 PGRI dan HGN di Kertasari, Sabtu (12/11).
Pernyataan Juhana di atas, sekaligus sebagai konfirmasi atas mencuatnya ungkapan yang mengatakan 60 persen sarana prasarana pendidikan di Kabupaten Bandung rusak. Kata dia, pihaknya belum bisa memastikan secara persentase, karena belum mengadakan sebuah kajian.
“Sebetulnya bukan rusak 60 % karena di Kabupaten Bandung tidak terdengar adanya sekolah yang roboh akibat sarana prasaran sudah tidak layak. Terkecuali karena terkena bencana banjir. Dan itu beda,“ terangnya.
Dinas pendidikan, katanya sangat peduli terhadap kondisi sarana prasarana pendidikan. Oleh karena itu, pihaknya selalu melakukan pemetaan sarana prasarana. Pihaknya setiap tahun melakukan survei dan inventarisasi sarana, berapa ruang kelas yang rusak baik secara data pokok pendidikan (dapodik) atau melalui laporan yang diupdate setiap saat.
Hal yang sama disampaikan Kepala Bidang Tk/SD Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung Drs. H. Maman Sudrajat, menurutnya mungkin secara keseluruhan sarana pendidikan di kabupaten Bandung itu sangat banyak dengan jumlah sekolah dasar sekitar 1700 lebih jadi setiap tahun dilakukan perbaikan secara bertahap. Hal itu untuk mengadaptasikan dan menyesuaikan dengan standaritas sarana prasarana pendidikan Nasional
“Memang setiap tahun dilakukan perbaikan, sehingga sudah sekian banyak sekolah yang memiliki sarana prasarana yang sudah serentatif mulai dari tampilan, pengelolaan dan pemeliharaan sarana lingkungannya dan sudah puluhan sekolah yang masuk katagori adiiwyata,” aku H. Maman
Agar seluruh sekolah di kabupaten bandung sarana prasarananya sesuai dengan standar Nasional, pihaknya merencanakan perbaikan di tahun depan. Ia, menjelaskan setiap tahun pasti ada peningkatan volume perbaikan dengan mengalokasikan sumber anggaran APBD Kabupaten Bandung, APBD Provinsi Jabar dan APBN pemerintah pusat melalui program DAK. Selain program perbaikan melalui progran tersebut, ada juga perbaikan melalui system Tata kelola (Takola) dari Kementerian pendidikan dasar yang di MoUkan bersama SMK pembangunan, Program Revitalisasi dan juga ada perbaikan yang diberikan melalui CSR perusahaan.
“Pada intinya setiap tahun sarana pendidikan di Kabupaten Bandung terus dilakukan peningkatan, baik pembangunan ruang kelas baru, rehabilitas dan sarana perpustakaan. Selain program itu, ada juga pembangunan sarana air bersih, pemagaran dan pembangunan Tembok Penahan Tebing (TPT) di lingkungan sekolah,” tuturnya
H. Maman menambahkan adapun untuk program penyesuaian standaritas sarana prasarana nasional memang diperlukan gabungan anggaran APBN, APBD Prov dan APBD Kabupaten Bandung yang dulu disebut program rosering. Sekarangpun sama hanya beda pengistilahannya saja, tapi dalam pelaksanakan pembangunan dan perbaikan sekolah di kabupaten bandung itu berkat adanya gabungan anggaran pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten bandung pada khususnya.
Sementara itu Kepala Bidang SMP Dinas pendidikan Kab Bandung H. Adang Sujana menjelaskan, kalau adanya gabungan anggaran dari pemerintah pusat, provinsi dan Kabupaten Bandung secara serius dalam perbaikan sarana prasarana pendidikan di Kabupaten Bandung dirinya optimis dalam jangka waktu 5 tahun ke depan semua sekolah sudah sesuai standaritas sarana pendidikan nasional.
“Kalau secara fokus menganggarkan anggaran dari APBN, APBD Provinsi Dan APBD Kabupaten. Saya optimis semua sekolah lima tahun kedepan sudah bagus dan sarana prasarananya sesuai standar nasional,” ujarnya.
Sementra pantauan Wartawan di lapangan masih ada bangunan sekolah Inpres, dengan kondisi bangunan lapuk. Bahkan pihak Disdik hanya memberi bantuan dana rehab di bawah Rp 50 juta seperti di SDN Papakmanggu desa Cibodas Kec. Pasirjambu. Dari satu unit bangunan terdiri 4 lokal Ruang kelas bangunan yang mendapat bantuan rehab hanya satu lokal, masih menggunakan Batako jaman dulu, sehingga ketahanan bangunan tersebut dikawatirkan ada gempa atau hujan deras terjadi roboh dan mengancam keselamatan siwa.
Lily Setia darma
