WartaParahyangan.com
BANDUNG – Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Bandung, H. Asep Kusumah, S.Sos., M.Si., menegaskan bahwa penguatan pendidikan menjadi fondasi utama pembangunan sumber daya manusia menuju Indonesia Emas 2045.
Penegasan tersebut ia sampaikan dalam kunjungan kerja Bupati Bandung yang dirangkaikan dengan Deklarasi Moral serta Evaluasi Proses Pembelajaran Tiga Muatan Lokal di SMP Negeri 1 Soreang, Selasa (30/12/2025).
Melalui kegiatan tersebut, Pemerintah Kabupaten Bandung mengevaluasi capaian pendidikan sekaligus memperkuat arah kebijakan strategis daerah. Forum ini juga menjadi ruang konsolidasi antara pemerintah daerah, satuan pendidikan, dan pemangku kepentingan di bidang pendidikan.
Dalam pemaparannya, Asep Kusumah menempatkan Angka Partisipasi Sekolah (APS) sebagai indikator utama keberhasilan kebijakan pendidikan. Ia menyebut APS berperan penting dalam mengukur keterjangkauan layanan pendidikan bagi masyarakat.
Menurut Asep, pemerintah daerah terus mendorong peningkatan APS agar harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah masyarakat Kabupaten Bandung meningkat secara konsisten.
“APS menjadi ukuran nyata bagaimana pemerintah daerah memastikan setiap anak mendapatkan hak pendidikan,” ujar Asep.
Sejalan dengan kebijakan nasional, Disdik Kabupaten Bandung juga menjalankan program wajib belajar 13 tahun. Oleh karena itu, pemerintah daerah menguatkan layanan pendidikan sejak usia dini hingga pendidikan menengah.
Pada jenjang pendidikan prasekolah, Asep mencatat lonjakan capaian yang cukup signifikan. Tahun 2024, APS TK dan PAUD berada di angka 60,41 poin. Setahun kemudian, angka tersebut meningkat menjadi 73,45 poin.
Peningkatan tersebut, kata Asep, tidak terlepas dari keterlibatan pemerintah kecamatan dan desa. Pemerintah daerah memastikan akses pendidikan usia dini tersedia dan mudah dijangkau. “Kami melibatkan kepala desa dan camat agar anak usia prasekolah tertampung di lembaga pendidikan,” katanya.
Kemudian, capaian APS jenjang SD yang juga menunjukkan stabilitas tinggi. Untuk usia 7 hingga 12 tahun, APS pada 2024 tercatat 99,74 poin dan meningkat menjadi 99,95 poin pada 2025. Capaian ini mencerminkan keberhasilan pemerataan akses pendidikan dasar.
Selanjutnya jenjang SMP, APS usia 13 hingga 15 tahun juga mengalami peningkatan. Tahun 2024 mencatat angka 95,35 poin, naik menjadi 97,68 poin pada 2025. Peningkatan tersebut antara lain karena adanya pembangunan sarana pendidikan, yang hingga kini telah dibangun 10 unit SMP baru di berbagai wilayah, dan delapan lokasi SMP lainnya masih dalam proses pembangunan.
Untuk jenjang SMA/SMK/sederajat, APS usia 16 hingga 18 tahun juga menunjukkan perkembangan positif. Pada 2024, APS berada di angka 68,02 poin. Angka tersebut meningkat menjadi 76,91 poin pada 2025.
Asep mengakui bahwa jenjang SMA/SMK/sederajat masih menjadi tantangan. Meski demikian, pemerintah daerah terus memperkuat kebijakan transisi dari SMP ke SMA/SMK/sederajat.
Juga capaian APS pendidikan tinggi, lanjut Asep, mengalami kenaikan. Usia 19 hingga 23 tahun mencatat APS 24,82 poin pada 2024 dan meningkat menjadi 29,44 poin pada 2025. “Pemerintah daerah terus mendorong kolaborasi lintas sektor untuk memperluas akses pendidikan tinggi bagi masyarakat Kabupaten Bandung,” katanya.
Upaya lain yang turut mendapat perhatian adalah pencegahan angka putus sekolah. Untuk itu Pemkab Bandung menjalankan program bantuan pendidikan bagi siswa SMP, khususnya kelas VII. “Tahun ini kami membantu lebih dari 1.200 anak. Program ini akan berlanjut pada tahun depan,” ujar Asep.
Pada tahun mendatang, pemerintah daerah meningkatkan nilai bantuan pendidikan. Setiap anak akan menerima bantuan sebesar satu juta rupiah per orang.
Selain pendidikan formal, pemerintah daerah juga menguatkan pendidikan kesetaraan. Program Paket A, Paket B, dan Paket C mendapatkan porsi kebijakan yang lebih besar. Melalui program tersebut, pemerintah daerah memberikan kesempatan bagi warga yang belum menyelesaikan pendidikan formal untuk memperoleh status pendidikan yang setara.
Dalam konteks evaluasi pembelajaran, Asep menyebut kekuatan kebijakan muatan lokal Kabupaten Bandung yang menerapkan tiga mata pelajaran muatan lokal secara konsisten, yakni pendidikan moral Pancasila, pembelajaran mengaji dan menghafal Al-Qur’an, serta bahasa dan budaya Sunda.
Asep menilai muatan lokal berperan penting dalam pembentukan karakter peserta didik. Kebijakan ini dirancang agar siswa tumbuh dengan nilai kebangsaan, spiritualitas, dan kearifan lokal. “Kami ingin pendidikan membentuk karakter, bukan hanya prestasi akademik,” tegasnya.
Pada kesempatan itu, Kepala Disdik Kabupaten Bandung kembali menegaskan komitmen jajarannya untuk terus bekerja secara berkelanjutan, dan memastikan kebijakan pendidikan tetap berpihak pada masa depan generasi muda.
“Pendidikan adalah investasi jangka panjang. Kami bekerja untuk masa depan Kabupaten Bandung,” katanya.
Lily Setiadarma
