WartaParahyangan.com
BANDUNG – Jajaran Forkopimda Kabupaten Bandung menyampaikan paparan atas dukungan terhadap program strategis nasional Presiden Prabowo Subianto dalam gelaran “Konsolidasi Daerah Sebagai Tindak Lanjut Dukungan Terhadap Program Pemerintah” di Gedung Budaya Soreang, yang dilaksanakan secara hybrid, Selasa (5/8/2025).
Hadir langsung dalam kegiatan itu, Bupati Bandung Dadang Supriatna, Kapolresta Bandung Kombes Pol Aldi Subartono, Dandim 0624/Kabupaten Bandung Letkol Inf Tinton Amin Putra, perwakilan Lanud Sulaiman, Ketua DPRD Kabupaten Bandung Renie Rahayu Fauzi, dan Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Bandung.
Sementara melalui zoom meeting, tampak hadir Sekda Kabupaten Bandung, para kepala OPD/Badan lingkup Pemkab Bandung, para Camat, para Danramil dan Babinsa, para Kapolsek, para kepala desa/lurah se-Kabupaten Bandung, pengurus Koperasi Desa Merah Putih atau Koperasi Merah Putih serta Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dan BUMDes.
Di penghujung acara, jajaran Forkopimda Kabupaten Bandung serta para stakeholder turut menandatangani kesepakatan bersama untuk mensukseskan program MBG yang menjadi program strategis nasional Presiden Prabowo Subianto.
“Program strategis nasional Pak Presiden itu di antaranya Makan Bergizi Gratis. Secara nasional Pak Presiden akan menyiapkan sekitar 30 ribu dapur atau SPPG. Total anggaran kurang lebih Rp276 triliun. Di Kabupaten Bandung kurang lebih sekitar 361 SPPG dengan jumlah penerima manfaat sekitar 1,2 juta siswa yang merupakan siswa PAUD, TK, SD dan SMP, santri pesantren, ibu hamil, dan ibu menyusui,” ungkap Bupati Bandung Dadang Supriatna.
Menurut Bupati, saat ini di Kabupaten Bandung ada 35 titik SPPG yang dan 200 titik SPPG yang terverifikasi. Berarti baru 235 SPPG, sedangkan yang dibutuhkan di Kabupaten Bandung sebanyak 361 SPPG.
Untuk memenuhi SPPG itu, misalnya di desa terpencil di Kecamatan Pangalengan, tercatat lebih dari 1000 siswa PAUD, TK, SD, SMP, santri, ibu hamil dan ibu menyusui bisa dibuatkan satu SPPG.
“Di desa terpencil dan kendala jaraknya jauh, Pak Kades segera lapor ke saya. Insya Allah saya akan berikan solusi seperti apa. Jangan sampai kendala jarak jauh tidak terpenuhi. Saya harap sukseskan program MBG yang menjadi program strategis nasional ini,” kata Kang DS, sapaan akrab Dadang Supriatna.
Kang DS juga menyebutkan, pihak sudah menyiapkan kantor bersama di Gedung Mohamad Toha Komplek Pemkab Bandung. “Kantor bersama itu untuk dijadikan pusat komunikasi, karena komunikasi itu penting. Terkait program MBG ini TNI dan Polri sudah bergerak, maka kita Pemerintah Daerah dan kepala OPD untuk mendorong,” ujarnya.
Selain program MBG, lanjut Kang DS, juga ada program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Pengelolaan koperasi itu bisa melibatkan para petani atau kelompok tani di desa masing-masing.
Ia menyebutkan jumlah petani di Kabupaten Bandung mencapai 70 ribu yang di antaranya tergabung dalam gapoktan di masing-masing desa. Pemerintah sudah menggulirkan program hibah untuk para petani dalam pengadaan benih maupun pupuk.
“Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih wajib mengakomodir semua petani di desa masing-masing dan wajib menjadi anggota koperasi. Karena koperasi diperintahkan oleh Pak Presiden untuk mengawal program ketahanan pangan dan hasil pertaniannya dibeli oleh koperasi,” katanya.
Bupati menegaskan yang biasanya anggota koperasi pinjam ke tengkulak, nantinya beralih ke koperasi untuk biaya mengolah lahan pertanian. Untuk Ketua Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih harus membuat rencana.
“Koperasi harus menyiapkan modal usaha untuk para petani. Kepala desa dan lurah harus memantau keberlangsungan koperasi. Perangkat desa, tokoh masyarakat, pengusaha lokal, Ketua RT dan RW bisa jadi anggota koperasi. Diusahakan modal koperasi tidak pinjam ke bank, siapa tahu pengusaha lokal bisa menyimpan simpanan wajib dan sukarela. Insya Allah uang sebesar Rp 5 miliar sampai Rp 10 miliar bisa terkumpul di masing-masing koperasi,” tutur Kang DS.
Ia menegaskan ada hubungannya antara Koperasi Merah Putih dengan MBG, dengan serapan anggaran melalui program MBG itu mencapai Rp4,3 triliun di Kabupaten Bandung dengan sasaran penerima manfaat 1,23 juta jiwa.
“Saya berharap dari 361 SPPG ini diprioritaskan untuk membeli bahan produksinya dari koperasi. Saya yakin di setiap desa dan kelurahan ada perbedaan bahan produksi atau bahan komoditas. Pangalengan dan Kertasari misalnya mayoritas penghasil sayuran, Ciparay penghasil beras dan masing-masing desa dan kelurahan ada perbedaan bahan produksi,” tuturnya.
Kang DS berharap SPPG dan Koperasi Merah Putih berkolaborasi, hal itu berkaitan dengan program Presiden supaya program ini maksimal dan tidak ada kegagalan. Program MBG dan Koperasi Merah Putih ini berjalan maksimal bisa memberikan manfaat bagi masyarakat.
Lily Setiadarma
