WartaParahyangan.com
SUKABUMI – Dalam acara sambutan Penyampaian Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Atas Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara di Cendrawasih Room, Jakarta Convention Center (JCC) Jl. Gatot Subroto No.1 Jakarta Pusat, Senin (8/7/2024), Presiden RI, Ir. Joko Widodo menandaskan bahwa peraihan WTP bukan prestasi tetapi kewajiban setiap lembaga penyelenggara negara dalam penggunaan APBN dan APBD secara baik dan dipertangunggjawabkan dengan baik.
Presiden juga mengucapkan selamat kepada jajaran pemerintahan baik pusat maupun daerah atas predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Meskipun demikian, ditekankan oleh Presiden bahwa WTP bukan prestasi tapi kewajiban. “Namun WTP bukan prestasi tetapi kewajiban setiap lembaga penyelenggara negara dalam penggunaan APBN dan APBD secara baik dan dipertangunggjawabkan dengan baik,” tegas Presiden.
Presiden Jokowi juga menyampaikan terima kasih kepada BPK yang telah melaksanakan tugas pemeriksaan keuangan negara serta secara terus menurus meningkatkan profesionalismenya.
Selain WTP, disampaikan pula oleh Presiden tentang geopolitik, perdagangan, perubahan Iklim, serta melambatnya pertumbuhan ekonomi global. “Alhamdulillah ekonomI politik Indonesia sangat stabil, ekonomi tumbuh di atas 5 persen serta inflasi tetap terjaga. Untuk tumbuh lebih kompetitif dengan negara lain kita harus lincah cepat dan taktis serta mampu memanfaatkan peluang,” katanya.
Masih kata Presiden, reformasi struktural penting dilanjutkan, penyederhanaan prosedur harus terus dilakukan supaya layanan lebih efektif dan berorientasi pada hasil, karena itu patut diapresiasi peran BPK yang terus berikhtiar membangun ekosistem pemerintahan yang akuntabel.
Sementara itu usai perhelatan, Bupati Sukabumi H. Marwan Hamami didampingi ketua DPRD yang hadir diacara tersebut menjelaskan, bahwa Kepala Daerah diundang dan dikumpulkan untuk mensinergikan akuntasi di setiap daerah untuk mendukung efektifnya pembangunan.”Kita berkumpul di sini dalam rangka mensinergikan kembali dalam proses akutansi pemerintahan di tiap-tiap daerah sehingga harus bisa menjadi alat untuk berfungsinya pembangunan,” kata Bupati.
Mengenai WTP, lanjut Bupati, sebagaimana disampaikan Presiden maupun ketua BPK bahwa predikat WTP bukan satu kebanggaan. Tetapi merupakan motivasi untuk terus melakukan pencermatan dalam penataan sistem keuangan di daerah. “Intinya hari ini dikumpulkan untuk menegaskan kembali bahwa proses pengelolaan anggaran negara terus transparan serta dilakukan dalam konsep pembangunan,” kata Bupati Marwan.
Seperti diketahui, selama ini di berbagai daerah Propinsi, Kota maupun Kabupaten, apabila meraih predikat WTP biasanya disambut kegembiraan yang luar biasa, seakan telah berhasil mengelola keuangan daerah. Bahkan kadang dipolitisir oleh petahana yang mencalon lagi sebagai kepala daerah dengan diposting besar-besaran di media sosial.
Ujang S. Chandra
