Kepala BNPB Minta Pemerintah Daerah Penuhi Kebutuhan Masyarakat Terdampak Bencana Alam

wartaparahyangan.com

SUKABUMI – Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto meminta kepada pemerintah daerah, khususnya Pemkab Sukabumi dan Pemkab Cianjur agar kebutuhan masyarakat terdampak bencana alam betul-betul bisa terlayani.

Hal itu disampaikan Suharyanto saat memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Penanganan Darurat Bencana Hidrometeorologi Basah di Kabupaten Sukabumi dan Kabupaten Cianjur, di Ruang Utama Pendopo Sukabumi, Minggu (8/12/2024).

Rakor tersebut dihadiri langsung Pj. Gubernur Jawa Barat Bey Machmudin, Komandan Korem (Danrem) 061/Surya Kencana Brigjen TNI Faisol Izuddin Karimi, Bupati Sukabumi Marwan Hamami, Sekda Kabupaten Cianjur Cecep S. Alamsyah, dan sejumlah pejabat terkait lainnya.

Dalam arahannya, Suharyanto menyampaikan rakor tersebut bertujuan untuk menyatukan langkah-langkah dan tindakan supaya penanganan bencana alam bisa dilakukan dengan cepat dan tepat.

Suharyanto juga meminta kepada Pemerintah Daerah agar fokus kepada penanganan akses jalan terputus dan tertimbun sehingga tidak ada masyarakat terisolir.

“Alhamdulillah untuk akses jalan terputus di wilayah Kabupaten Sukabumi sudah bisa dilalui namun tetap harus dengan kehati-hatian. Terima kasih kepada Bupati dan jajaran semua, “ungkapnya.

Selain itu, Suharyanto meminta kepada Pemda Sukabumi agar mengawal ketersediaan pasokan BBM jangan sampai tersendat. “Kami minta kebutuhan masyarakat terdampak betul-betul bisa terlayani,” pintanya.

Penjabat Gubernur Jawa Barat, Bey Machmudin menambahkan, Pemerintah Provinsi Jawa Barat melibatkan 9 perangkat daerah untuk penanganan dampak bencana alam yang menimpa Kabupaten Sukabumi dan Cianjur, yakni BPBD, Dinkes, Dinas Bina Marga, Disperkim, Dinas SDA, Dinsos, Dinas ESDM, Satpol PP, dan Dishub.

Para warga terdampak pergeseran tanah sedang mengungsi tenda yang dibangun BNPB di Desa Sukamaju, Kecamatan Cikembar, Kabupaten Sukabumi.

“Kami harap BPBD Kabupaten/Kota lebih teliti terkait pendataan rumah rusak karena standar yang berbeda antara PU, BNPB, dan Daerah sehingga jangan sampai masyarakat merasa rumahnya rusak berat tapi ternyata diasesment tidak sesuai dengan data di lapangan,” ujar Bey.

Sebelumnya, Bupati Sukabumi Marwan Hamami menyampaikan data korban pasca hujan deras yang tak kunjung reda selama dua hari menyebabkan terjadinya longsor di 147 titik, banjir di 79 titik, angin kencang di 25 titik dan pergerakan tanah di 84 titik. Semua itu terjadi di 39 kecamatan dan 158 desa.

Kemudian, untuk korban terdampak sebanyak 3.252 KK, mengungsi 892 KK, terancam 440 KK, meninggal dunia 10 jiwa, luka-luka nol, dan masih dalam pencarian 2 jiwa. Berikutnya, 628 rumah rusak berat, 360 rusak sedang, 603 rusak ringan, 347 rusak terancam, dan 1.080 rumah terendam.

Sarana rusak lainnya yang terdampak yaitu 29 jembatan, 8 TPT, 11 saluran, 8 tempat ibadah, 13 sekolah, dan 15 bangunan lain.

“Fasilitas umum jalan 58 dan lahan sawah kurang lebih 47 hektare. Ini belum terdata semua karena ada beberapa kecamatan yang akses PLN dan internet masih terhambat,” jelasnya.

Marwan juga menyebutkan, untuk BBM jenis Pertalite sudah empat hari masuk ke wilayah terdampak dan informasi terakhir hari ini BBM di wilayah Purabaya berjalan normal.

Saat ini, lanjut Bupati, dari Palabuhanratu menuju wilayah Pajampangan sudah bisa dilalui lewat jalan Bagbagan-Kiaradua dengan kendaraan kecil. Namun ada beberapa kecamatan yang belum bisa diakses secara baik, yakni Pabuaran, Tegalbuled, dan Purabaya.

Pada kesempatan itu juga dilaksanakan penyerahan secara simbolis bantuan logistik dan peralatan tahap dua dari kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto kepada Bupati Sukabumi Marwan Hamami didampingi Pj. Gubernur dan Sekda Jabar.

Ujang S. Chandra

Leave a Reply