WartaParahyangan.com
SUKABUMI – Salah satu sekolah di Kecamatan Citamiang, Kota Sukabumi, melaporkan bahwa hidangan makanan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) belum menyentuh semua tenaga pendidik.
Perwakilan sekolah yang enggan disebutkan identitasnya mengungkapkan, dari total 19 tenaga pendidik yang ada, hanya enam orang yang menerima porsi MBG dari dapur penyedia.
Padahal berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 115 Tahun 2025, Program Makan Bergizi Gratis yang mulai diperluas pada 2026 secara tegas mencakup guru dan seluruh tenaga kependidikan. Kebijakan tersebut tidak hanya berlaku bagi guru, tetapi juga tenaga tata usaha, petugas kebersihan, hingga unsur pendukung lain di lingkungan sekolah.
Menanggapi hal itu, Kepala Satuan Tugas (Satgas) MBG Kota Sukabumi, Andri Setiawan, membenarkan adanya laporan ketidakmerataan distribusi MBG kepada tenaga pendidik. Ia menjelaskan, pihak dapur penyedia berdalih mengalami kelebihan jumlah penerima manfaat atau overload.
“Kalau keterangan dari pihak dapur, hal ini disebabkan juknis dari BGN yang mengatur satu dapur maksimal melayani 3.000 penerima manfaat. Karena sudah melebihi kapasitas, dapur mengutamakan siswa dan hanya memberikan sebagian kepada tenaga pendidik,” jelas Andri, Rabu (28/1/2026).
Meski demikian, Andri menegaskan bahwa alasan tersebut tidak serta-merta dibenarkan. Satgas MBG Kota Sukabumi akan menjadikan persoalan ini sebagai bahan evaluasi serius, mengingat perluasan MBG kepada tenaga pendidik telah memiliki dasar hukum yang jelas dan wajib dilaksanakan secara konsisten.
“Distribusi MBG harus sesuai ketentuan. Kalau ada kendala kapasitas, tentu harus dicarikan solusi, bukan justru mengurangi hak penerima manfaat yang sudah diatur dalam perpres,” tegasnya.
Sebagai tindak lanjut, pihaknya turun ke lapangan untuk memastikan kondisi sebenarnya. “Evaluasi terhadap dapur akan kami lakukan secara menyeluruh agar pelayanan MBG ke depan sesuai dengan ketentuan dan tidak merugikan pihak mana pun,” katanya.
Sosialisasi Rapid Test
Di bagian lain, Andri mengungkapkan sekitar 100 peserta dari 46 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) se-Kota Sukabumi telah mendapatkan pembekalan teknis mulai dari tata cara penggunaan alat uji cepat, pemahaman akurasi dan parameter hasil pengujian, hingga simulasi praktik pengujian mandiri bahan pangan menggunakan rapid test food security kit.
Hal itu, kata Andri Setiawan, merupakan langkah preventif untuk meminimalisir potensi risiko dalam pelaksanaan Program MBG, terutama yang berkaitan dengan keamanan bahan pangan yang dikonsumsi anak-anak.
“Untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan, dilakukan sosialisasi penggunaan rapid test kit ini. Alhamdulillah, di Kota Sukabumi terdapat 46 SPPG dan sejauh ini pelaksanaan MBG berjalan aman dan terkendali,” katanya.
Menurut Andri, sosialisasi penggunaan rapid test food security kit yang melibatkan kepala dapur dan tenaga ahli gizi SPPG ini menjadi yang pertama kali dilaksanakan di Indonesia, dan berawal dari inisiasi DKP3 Kota Sukabumi. Inovasi tersebut diharapkan dapat menjadi percontohan bagi daerah lain dalam menjaga standar keamanan pangan program MBG.
Dengan adanya alat uji cepat yang disediakan oleh BGN, seluruh SPPG di Kota Sukabumi diharapkan mampu melakukan deteksi dini terhadap potensi cemaran berbahaya pada bahan pangan sebelum diolah dan disajikan kepada penerima manfaat.
Jenal
