WartaParahyangan.com
BANDUNG – Pelaksanaan serah terima jabatan (Sertijab) 98 kepala SD dan SMP di lingkup Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Bandung, Selasa kemarin, rupanya berbuntut, menyusul ramainya sas-sus bahwa dalam kegiatan Sertijab itu para kepala sekolah yang terkena mutasi/rotasi dimintai uang Rp2,5 juta.
Tapi hal itu dibantah Kasubag Kepegawaian Disdik Kabupaten Bandung, Kiki Taufik Kurnia, S.Pd. Dia mengatakan, pelaksanaan rotasi dan mutasi bagi 91 kepala SD dan 7 kepala SMP tersebut tidak ada anggaran khusus, dan ini sengaja dilaksanakan di Disdik supaya tidak membebani kepala sekolah yang terkena mutasi dan rotasi.
“Tidak ada biaya untuk kegiatan sertijab para kepsek, terlebih ada pengkondisian sebelumnya, itu tidak ada. Apalagi Pak Bupati selalu mengatakan hal seperti itu tidak dibolehkan,” jelas Kiki kepada Wartaparahyangan.com saat ditemui di ruang kerjanya, Selasa (7/11/2023).
Masih kata Kiki, dengan banyaknya media yang meliput acara sertijab itu pun pihaknya mengaku bingung dari mana anggarannya. “Ya, saya bingung, apalagi kalau harus mengeluarkan kocek dari kantong sendiri,” ujarnya.
Sementara itu, menurut sumber yang tidak mau disebutkan namanya mengungkapkan, sebelum dilaksanakan sertijab para kepsek dan bendahara bagi sekolah yang kena rotasi itu diundang ke Disdik untuk verifikasi dan di sana ada anggaran yang diminta untuk kegiatan sertijab sebesar Rp2,5 juta.
“Ya, saya ikut rapat undangan dari Disdik untuk verifikasi dan diminta biaya Rp2,5 juta. Uang itu diserahkan pada hari itu juga. Rekan-rekan dari sekolah lain yang mendapat undang seperti saya, juga diminta biaya sebesar itu,” ujar sumber tersebut.
Ketika ditanya lebih jauh uang itu untuk biaya apa saja, sumber mengatakan tidak tahu pasti. “Yang saya tahu, katanya sih untuk biaya sertijab, tidak ada kegiatan lain,” katanya.
Lily Setiadarma
