WartaParahyangan.com
BANDUNG – Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) harus menjadi skala prioritas baik di tingkat desa, kecamatan, maupun kabupaten. Sebab segala proses perencanaan yang diusulkan harus melalui tahapan dan mekanisme yang jelas.
Hal itu ditegaskan Ketua DPRD Kabupaten Bandung, H. Sugianto, S.Ag., M.Si, yang juga sebagai Ketua Badan Anggaran DPRD setempat.
“Berdasarkan pengalaman sebagai ketua Badan Anggaran, kita tidak bisa mengusulkan begitu saja tanpa ada tahapan dan mekanisme yang jelas,” kata Sugianto pada kegiatan Reses Masa Sidang 1 Tahun 2022, di Desa Cikoneng, Kecamatan Pasirjambu, Kabupaten Bandung, Kamis (03/11/2022).
Semua pembahasan perencanaan, kata Sugianto, tentunya diawali dengan dokumen, yang pertama RPJMD. RPJMD ini sampai dengan hari ini belum ada perubahan untuk 5 tahun ke depan.
“Dari RPJMD muncul Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), itu tahunan. Kemudian dari RKPD turun Rencana Strategis (RENSTRA) OPD, dan dari RENSTRA muncul Kebijakan Umum Anggaran, dan terakhir APBD,” tuturnya.
Karena itu, lanjut Sugianto, selama usulan pembangunan ada dalam koridor dokumen tersebut, maka usulan itu pada prinsipnya dapat direalisasikan.
“Kalau di RPJMD belum ada, atau belum mengakomodir apa yang menjadi usulan masyarakat, maka harus ada perubahan Perda tentang RPJMD, jika memang usulan masyarakat itu ingin direalisasikan,” kata Kang Sugih, sapaan akrab Sugianto.
“Jadi apapun usulan dari masyarakat, selama masuk dalam koridor aturan atau RPJMD, dapat direalisasikan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung. Namun bila keluar dari koridor aturan, tampaknya kita akan berhadapan dengan sistem,” katanya lagi.
Menurut Kang Sugih, sistem yang dimaksud adalah Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD). Sistem ini sangat mengunci. Ketika kita memasukan suatu program yang tidak sesuai dengan indikator dan tujuannya, secara otomatis akan mengunci dan memberikan lampu merah.
Lily Setiadarma
