WartaParahyangan.com
BANDUNG – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI mengapresiasi upaya Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bandung dalam pencegahan tindak pidana korupsi di lingkungan pemerintah daerah setempat.
Hal itu disampaikan Kepala Satuan Tugas Korps Supervisi (Kasatgas Korsup) Wilayah 2 KPK RI, Arif Nurcahyo dalam Rakor Evaluasi Perbaikan Tata Kelola Pemerintah Daerah melalui MCSP di Gedung Moh Toha, Soreang, Selasa (26/8/2025).
Hadir dalam rakor tersebut, Bupati Bandung Dadang Supriatna, Sekda Kabupaten Bandung Cakra Amiyana, para anggota DPRD Kabupaten Bandung, kepala OPD, camat dan perwakilan kepala desa.
“KPK mengapresiasi upaya Bupati Bandung yang menggelar berbagai kegiatan pendidikan dan pencegahan korupsi bersama KPK. Ini menunjukkan Bupati Bandung memiliki komitmen kuat dalam upaya pencegahan korupsi,” ujar Arif.
Dalam dua tahun terakhir, lanjut Arif, Pemkab Bandung dan KPK RI terus berkolaborasi menggelar berbagai kegiatan edukasi dan pencegahan tindak pidana korupsi di lingkungan Pemkab Bandung.
Hasilnya, kata Arif, Pemkab Bandung menunjukkan progres menggembirakan. Di antaranya meraih Opini WTP sembilan kali berturut-turut hingga skor Monitoring Center for Prevention (MCP) KPK – saat ini menjadi Monitoring, Controlling, Surveillance for Prevention (MCSP) KPK – yang terus meningkat dari tahun ke tahun.
Berdasarkan capaian hasil MCP KPK, nilai Kabupaten Bandung meningkat dari 92% pada 2023, menjadi 93% pada 2024. Pemkab Bandung menargetkan MCP KPK kembali meningkat menjadi 94 persen pada 2025 ini.
Selain itu, raihan Sistem Penilaian Integritas (SPI) KPK Kabupaten Bandung naik dari peringkat ke-4 pada 2023) menjadi peringkat ke-2 pada 2024 dengan nilai 74,04. Bahkan nilai SPI eksternal Kabupaten Bandung adalah 87,77.
Dalam berbagai kesempatan edukasi dan pencegahan korupsi, KPK terus mengingatkan agar pemerintah daerah dapat melakukan mitigasi resiko agar tidak terjadi korupsi ketika menjalankan tupoksinya masing-masing, salah satunya dengan terus memperbaiki tata kelola pemerintahan.
“Termasuk yang dilakukan KPK pada hari ini. Diharapkan setelah kegiatan ini ada perubahan mindset sehingga tidak ingin melakukan korupsi. Kita juga berharap bisa menutup celah melalui perbaikan sistem untuk menghilangkan kesempatan korupsi,” tegasnya.
Sementara itu, Bupati Bandung Dadang Supriatna menyampaikan rapat koordinasi ini sangat penting, karena menjadi sarana evaluasi sekaligus penguatan bersama dalam mencegah praktik-praktik koruptif di lingkungan pemerintahan daerah.
“Sebagai kepala daerah, saya berkomitmen untuk menjadikan hasil evaluasi MCSP ini sebagai bahan perbaikan tata kelola pemerintahan daerah, khususnya dalam upaya pencegahan tindak pidana korupsi,” ujar Kang DS, sapaan akrab Dadang Supriatna.
Komitmen Pemkab Bandung dalam memperkuat tata kelola yang bersih, kata Kang DS, telah diwujudkan melalui berbagai capaian prestasi yang membanggakan. Berbagai prestasi ini menjadi bukti konsistensi dalam menciptakan pemerintahan yang baik dan bersih.
Lily Setiadarma
