WartaParahyangan.com
BANDUNG – Bupati Bandung, Dadang Supriatna, melantik dan mengambil sumpah jabatan 27 aparatur sipil negara (ASN) yang mendapat penugasan sebagai kepala sekolah jenjang SD dan SMP di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung.
Pelantikan tersebut berlangsung dalam Acara Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Jabatan Fungsional serta Penugasan PNS sebagai Kepala Sekolah di Gedung Mohammad Toha, Soreang, Kabupaten Bandung, Senin (6/7/2026).
Para kepala sekolah yang dilantik merupakan hasil mutasi, rotasi, dan promosi. Mereka akan bertugas di sejumlah kecamatan, di antaranya Rancaekek, Pangalengan, Cikancung, Margahayu, Cangkuang, Ibun, Cimenyan, Katapang, dan beberapa wilayah lainnya di Kabupaten Bandung.
Dalam sambutannya, Bupati Bandung berharap amanah yang diberikan kepada mereka dapat dijalankan dengan penuh tanggung jawab serta mampu membawa perubahan positif bagi sekolah masing-masing.
Ia menekankan pentingnya menciptakan lingkungan sekolah yang aman, nyaman, dan kondusif dalam rangka membentuk peserta didik yang berkarakter, berdaya saing, dan siap menyongsong Indonesia Emas 2045.
“Kepala sekolah harus menjaga loyalitas terhadap institusi, menjadi panutan dan teladan bagi seluruh warga sekolah, sehingga dapat meninggalkan jejak yang baik dan dikenang oleh para siswanya,” ujarnya.
Dadang juga meminta seluruh kepala sekolah mendukung program prioritas pemerintah, termasuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi salah satu program nasional. “Ciptakan generasi bangsa yang berkualitas dan dukung Program MBG,” tegas Bupati.
Dalam arahannya, Dadang juga menegaskan bahwa praktik “japrem” dan segala bentuk suap tidak boleh terjadi di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung.
“Saya tegaskan, di lingkungan Dinas Pendidikan tidak boleh ada yang namanya japrem ataupun uang suap. Jalankan tugas dengan penuh integritas dan profesionalisme,” tegasnya.
Sementara itu Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Bandung, Enjang Wahyudin, S.AP., M.I.P., menjelaskan pelantikan pejabat fungsional tersebut terdiri dari seorang P2UPD (Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah) dan 2 auditor di Inspektorat Daerah, serta 27 kepala sekolah yang terdiri dari 20 kepala SD 20 dan 7 kepala SMP.
Menurut Enjang, di Kabupaten Bandung masih ada sekitar 300 sekolah yang belum memiliki kepala sekolah definitif. Ini karena seleksi kepala sekolah, dilaksanakan melalui aplikasi ASPS yang dimiliki oleh Kementerian Dikdasmen. Artinya, persyaratan menjadi kepala sekolah itu diatur langsung Kemendikdasmen.
“Sekolah yang belum memiliki kepala sekolah definitif kita isi dengan Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Sekolah. Ke depan tentu semua sekolah akan diisi oleh kepala definitif,” ujar Enjang seraya berharap para kepala SD dan SMP yang baru dilantik itu, kinerjanya semakin meningkat.
Lily Setiadarma
