WartaParahyangan.com
BANDUNG – Menteri Sosial (Mensos) Republik Indonesia, Saifullah Yusuf, menegaskan bahwa penerimaan siswa Sekolah Rakyat diprioritaskan bagi anak-anak dari keluarga paling tidak mampu berdasarkan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).
Penegasan tersebut disampaikan Saifullah Yusuf dalam kegiatan Dialog Siswa Sekolah Rakyat dan Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) Bersama Menteri Sosial RI di Sekolah Rakyat Terintegrasi Soreang, Kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung, Selasa (20/10/2026). Kegiatan itu turut dihadiri Wakil Bupati Bandung, Ali Syakieb.
Mensos menjelaskan, penerimaan siswa Sekolah Rakyat tidak dilakukan melalui pendaftaran terbuka seperti sekolah pada umumnya. Calon siswa dijangkau secara langsung melalui proses pendataan dan verifikasi untuk memastikan mereka berasal dari keluarga yang memenuhi kriteria.
Proses penjangkauan melibatkan pendamping PKH, tim sosial setempat, Badan Pusat Statistik (BPS), serta unsur masyarakat dan aparat terkait, termasuk TNI dan Polri. Data calon siswa selanjutnya dibahas bersama sebelum ditetapkan sesuai mekanisme yang berlaku.
“Jadi, siapa yang sekolah di Sekolah Rakyat ini telah melalui proses penjangkauan, bukan pendaftaran. Tidak ada pendaftaran, yang ada adalah penjangkauan,” tegas Saifullah Yusuf.
Ia menyebutkan, data calon siswa yang telah melalui proses verifikasi dan pembahasan harus mendapatkan pengesahan kepala daerah sesuai ketentuan sebelum calon peserta didik resmi diterima.
Mensos juga mengingatkan agar seluruh tahapan seleksi berlangsung transparan dan akuntabel. Ia menegaskan tidak boleh ada praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), titipan, maupun suap-menyuap dalam proses penerimaan siswa.
Menurut Mensos, mekanisme tersebut penting untuk memastikan program Sekolah Rakyat benar-benar menjangkau anak-anak dari keluarga yang paling membutuhkan dukungan pemerintah.
“Setiap siswa Sekolah Rakyat memiliki profil data keluarga yang tercatat secara terperinci serta penanggung jawab yang memantau kesesuaian informasi tersebut,” tegasnya lagi.
Data yang dihimpun meliputi identitas orang tua, kondisi aset, penghasilan keluarga, dan informasi sosial ekonomi lainnya. Pendataan tersebut menjadi bagian penting dalam memastikan ketepatan sasaran program.
“Perlu saya tegaskan setiap siswa ada penanggung jawabnya. Dari awal telah tercatat dengan baik, datanya terekam dengan baik. Siapa orang tuanya, asetnya seperti apa, penghasilannya seperti apa,” ujar Mensos.
Untuk melihat kesesuaian data tersebut, Mensos secara langsung memeriksa profil Ghazy Ghalibie, salah seorang siswa yang bertugas sebagai pembawa acara atau master of ceremony (MC) dalam kegiatan tersebut.
Profil yang ditampilkan memuat informasi mengenai latar belakang keluarga Ghazy, termasuk catatan hasil penjangkauan yang dilakukan pendamping PKH.
Ghazy, siswa asal Kota Bandung yang telah menjalani pendidikan di Sekolah Rakyat selama lebih dari satu tahun, membenarkan kesesuaian informasi dalam profil tersebut.
Ia juga menceritakan pengalaman selama mengikuti pendidikan, mulai dari pemenuhan kebutuhan makan tiga kali sehari dan pemberian camilan dua kali sehari hingga penerapan pola kehidupan yang teratur dan disiplin.
Kegiatan hariannya dimulai pukul 03.30 WIB dan berakhir dengan waktu istirahat pada pukul 21.00 WIB.
Ghazy yang memiliki ketertarikan pada bidang STEM (science, technology, engineering, and mathematics) atau sains, teknologi, teknik, dan matematika mengaku merasakan manfaat dari fasilitas serta pembinaan yang diberikan Sekolah Rakyat.
Program tersebut diharapkan tidak hanya membuka akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu, tetapi juga mendukung pembentukan karakter, kedisiplinan, dan pengembangan potensi siswa.
Melalui Sekolah Rakyat, pemerintah berupaya memperluas kesempatan bagi anak-anak yang membutuhkan agar dapat memperoleh pendidikan dan mengembangkan kemampuan untuk meraih masa depan yang lebih baik.
Lily Setiadarma
