WartaParahyangan.com
CIANJUR – Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Kabupaten Cianjur menggelar ‘Silaturahmi dan Ngopi Bareng’ bersama kepala SMK se Kabupaten Cianjur di ruang pertemuan Hotel Cianjur di Cipanas Puncak, Kabupaten Cianjur, Senin, 13 Maret 2023.
Menurut Ketua MKKS SMK Kabupaten Cianjur, Nurdin, SH, S.Pd.I, silaturahmi seperti itu sebetulnya sudah rutin dilaksanakan MKKS SMK. Tapi dalam silaturahmi kali ini, pesertanya semua kepala SMK swasta, karena ada sejumlah hal teknis yang perlu dibahas bersama untuk kemajuan SMK-SMK swasta di Kabupaten Cianjur.
Salah satunya, kata Nurdin, terkait dengan penerimaan peserta didik baru tahun pelajaran 2023/2024 yang tak lama lagi akan dibuka. “Intinya kami bermusyawarah di sini untuk menyamakan persepsi,” ujar Nurdin seraya menambahkan hasil pertemuan tersebut akan disampikan kepada Cabang Dinas Pendidikan dan Dinas Pendidikan Jawa Barat.
Memang, dalam silaturahmi yang diikuti 157 kepala SMK swasta se Kabupaten Cianjur itu terungkap berbagai persoalan, keluh kesah dan kesulitan-kesulitan yang dihadapi SMK swasta selama ini. Terlebih menyangkut kebijakan-kebijakan pemerintah dalam pengelolaan SMK swasta.
Bahkan para kepala SMK swasta itu merasa bahwa pemerintah ‘menganak-tirikan” SMK swasta. Atau istilah lainnya disebut SMK negeri sebagai anak, sedangkan SMK swasta sebagai alo (keponakan), seperti disampaikan Wakil Ketua MKKS SMK Kabupaten Cianjur, Ikin Sodikin, M.M.Pd.
“Jadi kalau ke kepala Disdik itu, kepala SMK negeri menyebutnya ‘bapak’, sedangkan kepala SMK swasta menyebutnya ‘uwa’. Dengan kata lain kami merasa ada degradasi. Kami merasa perhatian pemerintah Jawa Barat, perhatian Pak Gubernur, Pak Ridwan Kamil, terhadap SMK swasta masih kurang,” ungkapnya.
Ikin mencontohkan Bantuan Pendidikan Menengah Universal (BPMU), yang merupakan bantuan dari provinsi untuk siswa SMK/SMA swasta dan SLB. “Bantuan BPMU ini bukannya ditambah, tapi justru dikurangi Rp100 ribu, apakah ini wujud kepedulian pemerintah Provinsi Jabar?” kata Ikin.
Mestinya, lanjut Ikin, para pengambil kebijakan di pemerintah itu ingat bahwa sekolah-sekolah swasta lah yang lebih dulu ada di negeri ini, sementara sekolah-sekolah negeri baru ada setelah Indonesia merdeka.
“Tapi hari ini, pemerintah Jabar, Gubernur, kami rasa kurang peduli terhadap SMK swasta,” ujar Ikin seraya menyebutkan bahwa pada Pilgub lalu, para kepala dan keluarga besar SMK swasta di Cianjur memberikan suaranya untuk Ridwan Kamil.
Karena itu pula, pihaknya berharap gubernur Jabar periode mendatang adalah figur yang memiliki perhatian besar terhadap sekolah swasta, sebesar perhatiannya terhadap sekolah negeri.
“Kami ingin gubernur mendatang adalah sosok yang memperhatikan SMK swasta. Kami tak ingin ada dikotomi antara SMK swasta dengan SMK negeri. Harusnya dimata pemerintah semua SMK, baik negeri maupun swasta, dipandang sama. Sebab SMK swasta pun sama mencerdaskan anak bangsa,” tegasnya.
Asep R. Rasyid
