WartaParahyangan.com
BANDUNG – Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional (ABPEDNAS) Provinsi Jawa Barat menggelar Musyawarah Daerah (Musda) II di salah satu restoran di Kabupaten Bandung, Senin (17/2/2025).
Musda yang bertemakan “Optimalisasi Peran dan Fungsi BPD bersama ABPEDNAS Provinsi Jawa Barat menuju Jabar Istimewa” itu dibuka oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Jawa Barat, yang diwakili oleh Kepala Bidang Bina Desa, H. Asep Nandang Rasadi, SH.
Dalam Musda tersebut, Firmansyah Lesmana, S.IP, yang juga Ketua ABPEDNAS Kabupaten Bandung, terpilih sebagai Ketua ABPEDNAS Jawa Barat periode 2025-2030, dengan mendapatkan suara terbanyak dari dua kandidat. Suara Firman sebanyak 12 dan Risma memperoleh 2 suara, dengan total 14 suara.
Atas kemenangannya itu, Firmansyah Lesmana, mengungkapkan rasa syukurnya atas kepercayaan yang diberikan kepada Kabupaten Bandung sebagai tuan rumah Musda. Ia menekankan bahwa ajang ini menjadi momentum penting untuk mempererat silaturahmi antar anggota BPD se-Jawa Barat.
Selain itu, kegiatan ini juga dimanfaatkan untuk bertukar pikiran serta saling mendukung dalam membangun desa yang lebih maju.
“Kami berharap kepengurusan ABPEDNAS Jawa Barat ke depan dapat bersinergi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, khususnya DPMD. Kami ingin turut serta dalam mendorong dan mendukung program-program pemerintah. BPD sebagai wadah aspirasi masyarakat desa harus berperan aktif dalam pembangunan desa dan menjadi mitra strategis pemerintah,” ungkapnya.
Sementara itu, Ketua Panitia Pelaksana, H. Jalaludin, M.Si., menegaskan bahwa Musda ini sesuai dengan amanat Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) organisasi.
Ia menjelaskan bahwa Musda tersebut bertujuan untuk mengevaluasi kinerja lima tahun sebelumnya serta merancang program kerja mendatang. Selain itu, agenda utama Musda adalah pemilihan ketua baru yang diharapkan mampu membawa ABPEDNAS Jawa Barat ke arah yang lebih baik.
“Musda ini menjadi ajang refleksi sekaligus perencanaan strategis untuk lima tahun ke depan. Saat ini, ada 13 kabupaten yang telah berhimpun dalam ABPEDNAS Jawa Barat, dengan 11 kabupaten hadir dalam Musda ini. Harapan kami, ketua yang terpilih nanti dapat membawa organisasi ini semakin maju dan terus bersinergi dengan pemerintah dalam membangun desa dan menata kota,” tambahnya.
Dalam kesempatan yang sama, H. Asep Nandang Rasadi, SH., menyampaikan apresiasi terhadap ABPEDNAS, khususnya Kabupaten Bandung yang telah sukses menyelenggarakan Musda II. Menurutnya, keberlanjutan organisasi ini sangat penting dalam mendukung program-program pemerintah, terutama dalam pembangunan desa.
“Saya sangat mengapresiasi ABPEDNAS Kabupaten Bandung yang dipimpin oleh Kang Firman. Dengan adanya Musda ini, kita melihat bahwa organisasi ini terus berjalan dan berkontribusi dalam mendukung program-program pemerintah. Semoga hasil Musda ini dapat menghasilkan kebijakan yang berdampak positif bagi desa-desa di Jawa Barat,” ujarnya.
Ketua ABPEDNAS Jawa Barat, Olih Solihin, SH., turut memberikan pandangannya mengenai pentingnya peran media dalam mengawal kerja-kerja organisasi. Ia menekankan bahwa Musda ini merupakan amanat AD/ART yang harus dilaksanakan setiap lima tahun sekali. Selain itu, ia menyoroti pentingnya regenerasi kepemimpinan di tubuh ABPEDNAS Jawa Barat.
“Kami sadar bahwa tanpa peran media, eksistensi ABPEDNAS tidak akan diketahui oleh masyarakat luas. Oleh karena itu, kami ingin memastikan bahwa regenerasi kepemimpinan berjalan dengan baik. Kepemimpinan harus terus berkembang dengan melibatkan generasi muda. Kami sebagai senior hanya akan berperan dalam pembinaan dan pengawasan,” jelasnya.
Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa ABPEDNAS memiliki program unggulan yang harus terus dikembangkan, salah satunya adalah pendirian klinik hukum di setiap desa.
Saat ini, program tersebut masih dalam tahap awal dengan cakupan yang sangat kecil. Namun, pihaknya menargetkan agar seluruh desa di Jawa Barat memiliki layanan tersebut. Selain itu, ia juga menyoroti pentingnya pemekaran desa dan kabupaten yang telah dirancang dan akan diajukan kepada DPRD Provinsi Jawa Barat.
“Kami ingin memastikan bahwa ABPEDNAS memiliki kontribusi nyata dalam pembangunan desa. Salah satu caranya adalah dengan memperjuangkan pendirian klinik hukum di desa-desa,” katanya.
Lily Setiadarma
