Parpol Deklarasikan Pemilu Damai 2024, Bupati Bandung: Jangan Ada Black Campaign

Para ketua parpol peserta Pemilu 2024 mendeklarasikan Pemilu Damai dalam kegiatan diskusi bersama yang diinisiasi Polresta Bandung di Mapolresta setempat, Senin (20/2/2023).

WartaParahyangan.com

BANDUNG – Jajaran Forkopimda Kabupaten Bandung menggelar diskusi bersama untuk Pemilu 2024 yang kondusif di wilayah Kabupaten Bandung. Diskusi dilaksanakan di Mapolresta Bandung, Jalan Bhayangkara, Kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung, Senin (20/2/2023).

Hadir dalam diskusi itu, para ketua dari 18 partai politik (parpol) peserta Pemilu 2024 di Kabupaten Bandung, para pengurus Ormas, MUI, dan organisasi mahasiswa.

Selain diskusi, dilakukan pula Deklarasi Pemilu Damai 2024 di wilayah Kabupaten Bandung oleh 18 parpol yang hadir dan dituangkan dalam penandatangan bersama, disaksikan jajaran Forkopimda Kabupaten Bandung, KPU dan Bawaslu Kabupaten Bandung.

Bupati Bandung Dadang Supriatna mengapresiasi pelaksanaan diskusi yang diprakarsai Polresta Bandung tersebut. “Diskusi seperti ini sangat penting. Apalagi tahapan Pemilu sudah berjalan,” katanya.

Dadang juga menyebutkan, Bawaslu, KPU, Polresta Bandung dan Pemerintah Kabupaten Bandung akan terus melakukan sosialisasi, sehingga tidak ada kesalahpahaman dalam menghadapi Pemilu 2024.

“Dengan dilaksanakannya deklarasi bersama oleh semua pimpinan parpol ini menggambarkan bahwa semua parpol sudah siap menjadi peserta Pemilu dengan damai,” ujar Dadang.

Bupati Bandung Dadang Supriatna, disaksikan Kapolresta Bandung Kusworo Wibowo, saat membubuhkan tanda tangan dalam Deklarsi Damai Pemilu 2024 yang disampaikan parpol peserta Pemilu 2024 di Mapolresta Bandung, Senin (20/2/2023).

Bupati meminta agar dalam Pemilu 2024 tidak tejadi black campaign. Setiap partai mengedepankan konsep adu gagasan, visi misi yang lebih baik, sehingga pelaksanaan Pemilu 2024 di Kabupaten Bandung bisa berjalan dengan baik, aman, tertib, dan juga kondusif.

“Tentunya ini bisa dipahami oleh semuanya. Termasuk saya akan menugaskan ke Badan Kesbangpol Kabupaten Bandung untuk selalu memberikan pemahaman dan terutama kepada pemilih pemula supaya wajib dalam pelaksanaan Pemilu ini bisa dilaksanakan dengan baik,” ujarnya.

Dalam kesempatan itu Bupati juga mengingatkan bahwa pada Pemilu 2024 mendatang, Kabupaten Bandung masuk dalam kategori rawan ketiga secara nasional. Untuk itu, pihaknya berharap ada kesepakatan bersama antara parpol, stakeholder, ormas Islam, LSM dan pihak-pihak terkait agar bisa mengambil keputusan sehingga Pemilu dapat dilaksanakan dengan lancar, sukses, jujur dan adil.

“Jangan sampai ada ujaran kebencian. Beda pilihan sah-sah saja. Sudah pada dewasa,” kata Bupati kembali menegaskan.

Sementara itu, Kapolresta Bandung Kombes Pol. Kusworo Wibowo menyatakan, tujuan dari kegiatan diskusi bersama antara Forkopimda Kabupaten Bandung dengan para ketua parpol peserta Pemilu serta ormas, adalah untuk menciptakan Pemilu yang aman, damai dan kondusif.

Menurut Kapolresta, pelaksanaan diskusi bersama ini berdasarkan analisa dan evaluasi Pemilu sebelumnya.

“Permasalahan yang terjadi di Pemilu 2019 kita diskusikan bersama supaya di Pemilu 2024 tidak terjadi kembali, sehingga Pemilu berlangsung kondusif. Karena itu pula kami menghimbau agar tidak terjadi adanya kampanye-kampanye yang sifatnya negatif campaign atau black campaign,” tegasnya.

Kapolresta berharap melalui diskusi bersama ini akan muncul langkah-langkan yang dapat meminimalisir adanya politik identitas yang bisa memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa.

“Melalui kegiatan ini kami juga berharap dapat meningkatkan komunikasi dan silaturahmi di antara semua unsur yang terlibat dalam Pemilu 2024,” kata Kusworo.

Selain itu, katanya lagi, jajaran Polresta Bandung akan bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Bandung melalui Diskominfo untuk bersama-sama melaksanakan patroli siber.

“Jangan sampai ada hoaks, ujaran kebencian, ajakan di media sosial yang sifatnya mengkotak-kotakan, terpolarisasi atau ada gap yang bisa memanaskan situasi. Hangat boleh, namanya juga demokrasi. Beda pendapat sebuah keniscayaan. Tapi jangan ada pemaksaan pendapat,” tuturnya.

Kusworo juga turut mengungkapkan problem Pemilu 2019 adalah banyaknya penyelenggara Pemilu yang sakit hingga meninggal.

“Kami berharap Pemilu 2024 terlaksana dengan baik. Ajak masyarakat kita. Tingkatkan kesadaran masyarakat. Bhabinkamtibmas, Babinsa, dan kades juga harus mengajak masyarakat kita sebanyak mungkin menggunakan hak pilihnya. Semakin tinggi partisipasi masyarakat dalam Pemilu, legitimasi Pemilu pun akan baik,” pungkasnya.

Lily Setiadarma