WartaParahyangan.com
BANDUNG – DPRD Provinsi Jawa Barat terus memperkuat fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan program strategis Pemerintah Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2025. Salah satunya dilaksanakan oleh anggota DPRD Jabar dari Fraksi Partai NasDem, Dra. Hj. Tia Fitriani, di GOR Desa Cisondari, Kecamatan Pasirjambu, Kabupaten Bandung, Jumat (7/11/2025).
Hj. Tia Fitriani hadir di desa tersebut untuk mendengarkan aspirasi warga sekaligus menilai sejauh mana program pemerintah berjalan sesuai rencana.
Sejak awal kegiatan, Tia menegaskan pentingnya pengawasan langsung di lapangan. Ia menilai, wakil rakyat tidak cukup hanya membaca laporan atau menghadiri rapat, tetapi harus melihat sendiri kondisi masyarakat. “Saya datang ke sini agar bisa memahami secara nyata bagaimana pelaksanaan program pemerintah di tingkat desa,” ujarnya di depan warga.
Dalam kegiatan itu, Tia mengundang narasumber dari BPP Purnamirawan, Susiana Suganda, yang memaparkan materi tentang bahaya penyalahgunaan narkoba. Ia ingin masyarakat memahami risiko narkoba dan ikut menjaga lingkungan dari ancaman peredaran zat berbahaya.
“Bu Susiana memberikan edukasi yang sangat penting. Masyarakat harus tahu dampak narkoba dan berperan aktif dalam pencegahan. Ini bagian dari pengawasan sosial,” jelas Tia.
Dialog antara Tia dan warga berlangsung terbuka. Salah satu isu yang mencuat ialah persoalan layanan kesehatan. Warga mengeluhkan penolakan rumah sakit terhadap pasien yang BPJS-nya tidak aktif.
Tia langsung merespons aduan tersebut dengan tegas. “Saya prihatin mendengar ada warga yang ditolak rumah sakit hanya karena BPJS-nya tidak aktif. Rumah sakit seharusnya membantu, bukan menolak,” katanya.
Tia berjanji akan menyampaikan permasalahan itu kepada Gubernur Jawa Barat. Ia ingin kejadian serupa tidak terulang. “Saya akan membawa persoalan ini agar pemerintah provinsi menindaklanjuti. Kita harus memastikan semua warga mendapat pelayanan kesehatan tanpa diskriminasi,” ujarnya.
Menurut Tia, kasus tersebut menunjukkan masih ada kesenjangan antara kebijakan dan pelaksanaan di lapangan. Ia menegaskan, pengawasan DPRD harus memastikan kebijakan publik benar-benar dirasakan masyarakat. “Kebijakan yang baik hanya bermanfaat jika dijalankan dengan benar. Karena itu, kami akan terus mengawal implementasinya,” ujar Tia.
Ia juga menyoroti kebijakan pusat terkait rencana penghapusan pembuatan BPJS baru. Ia menilai kebijakan itu perlu dikawal agar tidak menyulitkan masyarakat. “Kami mendorong pemerintah pusat untuk mempertimbangkan kondisi riil masyarakat. Warga butuh kepastian, bukan kebingungan. Kami di DPRD siap mengawal aspirasi ini,” tegasnya.
Di sela kegiatan, Tia mengapresiasi semangat masyarakat Cisondari yang aktif menjaga ketertiban dan mendukung program pembangunan. Ia menilai, keberhasilan pengawasan bergantung pada sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan aparat keamanan.
“Semua pihak harus bergerak bersama. Tanpa dukungan masyarakat, pengawasan tidak akan efektif,” ucapnya.
Kepala Desa Cisondari, Dudi Wiwaha, menyambut baik kegiatan tersebut. Ia menilai kehadiran DPRD Jabar memberi ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi secara langsung. “Kami berterima kasih kepada Ibu Tia karena sudah datang mendengarkan keluhan warga. Masalah kesehatan menjadi perhatian utama kami, dan beliau langsung memberi solusi,” ujar Dudi.
Ia menjelaskan bahwa Desa Cisondari memiliki wilayah luas dan jumlah penduduk cukup besar. Kondisi itu menuntut peningkatan layanan kesehatan dan infrastruktur. “Kami berharap tidak ada lagi warga yang ditolak rumah sakit. Kami juga berharap dukungan DPRD untuk memperbaiki fasilitas desa,” harapnya.
Selain bidang kesehatan, Dudi mengusulkan agar program pemberdayaan ekonomi masyarakat terus diperkuat. Ia menilai, potensi lokal di Cisondari dapat berkembang jika mendapat perhatian dari pemerintah provinsi. “Kami ingin masyarakat berdaya dan bisa mandiri. Dengan dukungan legislatif, kami yakin pembangunan desa bisa lebih cepat,” ujar Dudi.
Sementara itu, Kapolsek Pasirjambu, AKP Asep Lesmana, SH., menyampaikan dukungan penuh terhadap kegiatan tersebut. Ia menilai pengawasan DPRD dapat memperkuat koordinasi antarinstansi. “Kami mendukung sepenuhnya langkah pengawasan yang dilakukan DPRD. Kegiatan seperti ini membantu kami menjaga kondusivitas wilayah,” katanya.
Asep menjelaskan bahwa kepolisian selalu berkoordinasi dengan perangkat desa dan kecamatan dalam mengatasi setiap persoalan. “Kami langsung bergerak ketika menerima laporan dari warga. Tidak ada masalah yang kami biarkan berlarut. Sinergi ini harus terus dijaga,” tegasnya.
Selama kegiatan berlangsung, suasana di GOR Cisondari terlihat hidup. Warga aktif menyampaikan pertanyaan, sementara aparat pemerintah memberikan penjelasan. Momen tersebut memperlihatkan bagaimana dialog antara rakyat dan wakilnya dapat menciptakan solusi konkret.
Melalui kegiatan ini, DPRD Jawa Barat membuktikan komitmennya untuk hadir dan bekerja nyata. Pengawasan tidak berhenti di rapat, tetapi turun langsung ke masyarakat untuk melihat kenyataan di lapangan.
“Kami akan terus turun ke daerah pemilihan untuk memastikan semua program berjalan sesuai tujuan. DPRD hadir untuk rakyat, bukan hanya di gedung,” tegas Tia.
Lily Setiadarma
