Pemkab Bandung Data Orang Miskin Baru Akibat Corona

Bupati Bandung Dadang M. Naser ikut terjun ke lapangan mengawasi pendataan orang miskin baru pasca merebaknya virus corona.

WARTAPARAHYANGAN.COM

BANDUNG  – Bupati Bandung Dadang M. Naser, menyatakan Pemkab saat ini sedang melakukan pendataan orang miskin baru (Misbar). Mereka yang didata, kata bupati, prioritas terhadap mereka yang kehilangan penghasilan setelah wabah covid-19 merebak.

“Jadi jangan disatukan datanya dengan data kemiskinan yang ada di Dinsos,” jelas Dadang, Kamis (2/4).

Dadang mengaku sudah menginstruksikan jajaran Dinas Pendidikan (Disdik), untuk melakukan pendataan terhadap pedagang yang ada di tiap sekolah. Karena, semenjak diterapkannya metode belajar di rumah, dengan mensinergikan koordinasi pihak sekolah dan orang tua, membuat seluruh kegiatan perekonomian di lingkungan pendidikan itu terhenti.

“Banyak pedagang cireng, cilok, batagor, baso ikan dan sejenisnya, tidak lagi berjualan karena di sekolah tidak ada lagi aktivitas. Mungkin ada sebagian yang pulang kampung, tapi saya kira tidak sedikit juga warga lokal asal Kabupaten Bandung,” jelas Dadang.

Pendataan pedagang tersebut, sambung Dadang,, dilakukan melalui koordinasi dengan kepala sekolah masing-masing. Ia mengatakan, pihak sekolah sudah seharusnya memiliki data pedagang yang sehari-harinya berjualan di lingkungan tersebut. Dadang meminta pihak sekolah memprioritaskan  pedagang kaki lima yang biasa berjualan di halaman atau depan gerbang sekolah.

“Dalam pengertian memakai roda atau ‘ditanggung’, bukan pemilik kantin atau warung yang menetap. Inventarisir datanya, jika memang domisilinya di Kabupaten Bandung, sampaikan data itu ke pihak desa dan kecamatan,” ujarnya.

ARTIKEL TERKAIT: Cegah Covid-19 Meluas, PN Cianjur Gelar Sidang Online

LIHAT JUGA: DPRD Cianjur Sumbangkan Anggaran Perjalanan Dinas untuk Penanganan Covid-19

Selain Disdik, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) pun harus melakukan pendataan yang sama. Bedanya, kata Dadang, hal itu dilakukan di kawasan wisata yang juga tengah menurun dari sisi kunjungan wisatawan. Menurutnya, Disparbud harus berkoordinasi dengan pengelola tempat wisata. Karena, disuatu objek wisata terdapat  juru parkir, pedagang asongan, kuliner atau asesoris, dan pelaku usaha lainnya, yang benar-benar menggantungkan hidupnya dari sana.

“Lakukan pendataan dengan secermat mungkin, jangan sampai ada pemilik kios yang usahanya ada di mana-mana ikut terdata juga,” tegas Dadang.

Kemudian, dari sisi distribusi ketersediaan pangan, penyediaan pasar komoditas pertanian yang digagas Dinas Pertanian (Distan), juga harus menyentuh masyarakat yang menggantungkan hidup pada penghasilan harian. Sinergitas Distan dengan Aspartan (Asosiasi Pasar Tani) Sabilulungan itu, dapat menyentuh masyarakat di pelosok-pelosok.

“Kerjasamakan dengan BUMDes (Badan Usaha Milik Desa) untuk merangkul jasa ojek pangkalan. Berhubung warga sedang diam di rumah, otomatis akan sepi penumpang. Nah, biar usaha mereka tetap berjalan, dan kebutuhan warga akan sayuran juga terpenuhi, upayakan rangkul mereka,” paparnya.

Sementara itu, Kepala Disdik (Kadisdik) Kabupaten Bandung, Juhana mengungkapkan bahwa pihaknya telah mengeluarkan surat permohonan. Surat tersebut antara lain ditujukan kepada koordinator wilayah bidang pendidikan kecamatan, dan kepada kepala satuan pendidikan di bawah kewenangan Disdik, yaitu PAUD, TK, SD dan SMP. Sementara surat lainnya ditujukan pada kantor kementerian agama yang membawahi satuan pendidikan lingkup madrasah, yaitu RA, MI, MTs dan MA, serta pada cabang Disdik Provinsi Jawa Barat yang membawahi sekolah setingkat SMA, SMK dan SLB.

“Intinya kami meminta, para pedagang terdampak miskin baru karena pandemi global ini didata, sesuai instruksi Pak Bupati. Kemudian data tersebut dapat diunggah masing-masing instansi, yaitu melalui aplikasi online yang sudah kami tentukan. Kami tunggu inputnya sampai dengan tanggal 3 April 2020,” ungkap Juhana.

Sampai hari Kamis 2 April 2020, Juhana menyebutkan, data yang masuk sudah mencapai sekitar 880 sekolah dari berbagai tingkatan. Dimana dari total kurang lebih sejumlah 2000 sekolah dari berbagai tingkatan di Kabupaten Bandung, saat ini sudah masuk 48% atau sekitar 880 sekolah.

“Mudah-mudahan besok seluruh sekolah bisa menyelesaikan pendataan ini,” harap Juhana.

Langkah berikutnya, pihak Disdik akan berkoordinasi dengan Dinsos. Hal itu perlu dilakukan agar tidak ada duplikasi data, sehingga akan tepat sasaran bila ada pendistribusian bantuan.

Lily setiadarma