WartaParahyangan.com
CIANJUR – Dampak kenaikan BBM ternyata tidak hanya pada ekonomi, tapi juga akan berimbas pada aspek sosial warga masyarakat, terutama menimpa rakyat kecil.
Persoalan di atas itu bisa menambah kesulitan hidup, pengangguran dan kemiskinan akan meningkat hingga menimbulkan kekacauan, bahkan terjadi demo merebak di mana-mana.
Di Cianjur misalnya, puluhan pendemo, para pejuang demokrasi yang berasal dari Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kabupaten Cianjur mendatangi Kantor Pemerintah Daerah (Pemda) setempat, Jumat (9/9/2022).
Namun aksi mereka tertahan di pintu gerbang Pendopo yang tertutup rapat dan dijaga ketat puluhan petugas keamanan dari kepolisian dan Satpol PP Cianjur.
Tapi para pendemo tak goyah, semangatnya memuncak, mereka tetap meneriakkan tuntutan menolak kenaikan BBM oleh pemerintah. Mereka meminta Bupati Cianjur Herman Suherman untuk mendengar aspirasinya.
Namun nyatanya Bupati Cianjur tidak berada di kantornya. Suasana agak memanas, gegap-gempita orasi terus disuarakan dengan keras di luar pagar pendopo. Bahkan jika tuntutannya tidak direspon, mereka akan melanjutkan demo dengan massa demo lebih banyak lagi.
Setelah satu jam berorasi, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Asda 1) Pemkab Cianjur Arief Purnawan mewakili Bupati, bersama Kapolres Cianjur AKBP Doni Hermawan, menemui para pendemo.
Di hadapan para pendemo, Arief menjelaskan bahwa Bupati Cianjur Herman Suherman tidak berada di pendopo.
“Pak Bupati sedang melaksanakan kegiatan pelantikan para kepala desa di Cianjur selatan. Nanti akan disampaikan aspirasinya kepada beliau,” kata Arief kepada para pendemo.
Sementara, Kapolres Cianjur AKBP Doni Hermawan terlihat berbincang dan menghadapi pengunjuk rasa di depan Gerbang Pendopo Cianjur.
Kapolres Cianjur mengatakan, untuk setiap aksi unjuk rasa diusahakan agar dapat dikoordinir dan dilaksanakan dengan baik.
“Makanya saya hadir di sini untuk memastikan kegiatan pengamanan bisa berjalan dengan baik, begitupun kegiatan aksi bisa berjalan dengan tertib. Intinya saya mengecek langsung,” katanya saat diwawancarai seusai aksi unjuk rasa.
Doni menuturkan, telah disepakati komitmen dengan OKP, BEM dan serikat buruh jika melakukan aksi unjuk rasa harus ada jaminan berjalan dengan tertib. Karena ini sebagai bentuk demokrasi.
“Siapa pun dari kelompok manapun yang ingin menyampaikan aspirasi, maka pihak kepolisian berkewajiban untuk memberikan pengamanan pelaksanaan kegiatan unjuk rasa,” tambahnya.
Deden Sukmayadi
