WartaParahyangan.com
BANDUNG – Pemerintah Kecamatan Ciwidey bersama tim pemeriksa melaksanakan monitoring dan evaluasi (monev) terhadap kinerja Pemerintah Desa Nengkelan, Kecamatan Ciwidey, Kabupaten Bandung.
Kegiatan yang bertujuan untuk memastikan realisasi anggaran bantuan Dana Desa (DD) tahap 1 tahun 2024 sesuai dengan aturan yang berlaku itu dilaksanakan di kantor Desa Nengkelan, dilanjutkan dengan meninjau sejumlah titik pembangunan yang dibiayai DD tersebut, Kamus (11/7/2024).
Sekretaris Kecamatan Ciwidey, H. Aam Rahmat, S.Sos., M.Si., menyampaikan bahwa kegiatan monev ini dilakukan berdasarkan surat tugas dari Camat Ciwidey.
“Alhamdulillah, hari ini tim monev kecamatan melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi realisasi anggaran yang bersumber dari Dana Desa, ADPD, dan BKK. Hari ini adalah hari ketiga tim kecamatan melaksanakan monitoring evaluasi, di mana kami melihat proses perencanaan yang termasuk dalam rencana kerja pembangunan desa, APBDes, dan data rencana kegiatan,” kata Aam Rahmat.
“Insya Allah, di desa ini kami akan melihat perkembangan proses pembangunan fisik maupun pemberdayaan masyarakat. Kami juga akan melaksanakan pembinaan terkait administrasi pengelolaan keuangan desa yang bersumber dari tiga sumber tersebut,” katanya lagi.
Aam menyebutkan, kegiatan monev itu mencakup tujuh desa di Ciwidey. Selama satu minggu, tim kecamatan melakukan roadshow untuk melaksanakan monitoring sebagai implementasi Peraturan Bupati Nomor 278 tentang ADPD dan Nomor 279 tentang Petunjuk Teknis Dana Desa dan ADPD di tingkat Kabupaten Bandung.
Ia juga menambahkan bahwa pembangunan yang dilaksanakan oleh desa, yang telah direncanakan melalui musrembang, musdes, RKPDes, dan APBDes, merupakan implementasi dari RPJMD Kabupaten. Hal ini juga disinergikan dengan RPJMD Desa untuk mendukung program 13 prioritas Kabupaten Bandung.
Dalam pelaksanaannya, Aam Rahmat menekankan pentingnya pelaksanaan kegiatan fisik dan realisasi anggaran yang sesuai dengan aturan dan norma-norma yang berlaku.
“Ada hak dan kewajiban terkait dengan pajak maupun buku administrasi yang harus sesuai dengan norma administrasi keuangan. Semua itu melaksanakan visi-visi Bupati Bandung, di mana masyarakat Kabupaten Bandung harus bangkit, edukatif, dinamis, agamis, dan akhirnya sejahtera,” tambah Aam.
Kepala Desa Nengkelan, U. Saefuloh, menyampaikan bahwa penggunaan bantuan DD di Desa Nengkelan saat ini sedang dalam proses pengerjaan, karena dananya baru dicairkan.
“Titik lokasi untuk sementara berada di RW 12 TPT, RW 6 TPT, serta pengecoran jalan di RW 1 dan pembangunan posyandu. Untuk teknis lebih ke pemberdayaan. Saya melibatkan tim TPKD Desa Nengkelan. Empat titik sudah hampir 90% selesai, dua titik sudah 100%, dan tiga titik masih melihat perkembangan cuaca karena terkait dengan arus air,” ungkapnya.
Saefuloh berharap kepemimpinannya dapat membawa Desa Nengkelan lebih maju.
“Saya berharap masyarakat Desa Nengkelan dapat bersama-sama membangun desa ini lebih maju lagi. Sebagai penerima manfaat, kita harus benar-benar memanfaatkan semua anggaran yang diturunkan ke Desa Nengkelan,” kata Kades.
Ketua BPD Nengkelan, Hilman Nurdin, menyatakan bahwa pembangunan di Desa Nengkelan telah sesuai dengan tahapan regulasi yang telah disepakati bersama antara pemerintah desa dan BPD sebagai mitra kerja.
“Kami selalu berkoordinasi, baik saya sebagai ketua BPD maupun rekan anggota BPD lainnya. Pembangunan Kirmir sudah 100% selesai, Posyandu 80% sudah terlaksana, dan TPT di RW 8 sudah selesai dilaksanakan. Saya harap pembangunan ini harus sesuai dengan kualitas dan kuantitas yang telah disepakati bersama,” jelas Hilman Nurdin.
Kader posyandu RT/RW 02/01 Desa Nengkelan, Tini Kartini, menyampaikan rasa terima kasihnya atas pembangunan posyandu.
“Alhamdulillah, sekarang kami sudah memiliki bangunan Posyandu. Dulu, kami harus menggunakan madrasah karena belum ada kantor Posyandu. Saya sangat berterima kasih kepada pemerintah, terutama kepada Bupati Bandung dan pemerintah desa,” ucapnya.
Lily Setiadarma
