WartaParahyangan.com
BANDUNG – Untuk memperkuat tata kelola pemerintahan desa yang lebih transparan, akuntabel, dan responsif terhadap tantangan masa depan, Bupati Bandung Dadang Supriatna, meluncurkan Program Cinta Desa, Aplikasi Whistle Blowing System (WBS), serta Aplikasi Sistem Informasi Monitoring Program Desa (Simprodas).
Kegiatan yang dihadiri Ketua DPRD Kabupaten Bandung Hj. Renie Rahayu Fauzi, para kepala perangkat daerah lingkup dan camat se Kabupaten Bandung itu berlangsung di Ballroom Grand Sunshine Resort & Convention, Soreang, Kabupaten Bandung, Kamis (8/5/2025).
Pada kesempatan itu Bupati Bandung menegaskan bahwa peluncuran ketiga program tersebut merupakan langkah nyata Pemkab Bandung dalam mewujudkan pemerintahan desa yang bersih, efektif, dan berdaya saing. Apalagi saat ini desa mendapat pendanaan pemerintah.
“Saat saya menjabat sebagai kepala desa tahun 1998, desa itu tidak pernah punya uang. Tapi setelah pemerintahan Pak Jokowi, mulai ada Dana Desa, ada Dana ADPD, dan dana dari APBD. Sekarang, di Kabupaten Bandung, paling sedikit satu desa mendapat Rp2 miliar, bahkan ada yang mencapai Rp5 miliar,” tutur Bupati.
Menurut Dadang Supriatna, peningkatan alokasi anggaran ke desa harus diiringi dengan penguatan sistem pengawasan dan akuntabilitas. Karena itu, peluncuran Aplikasi WBS dan Simprodas dinilai sangat penting. Kedua aplikasi tersebut menjadi instrumen strategis untuk memantau pelaksanaan program desa serta memberikan ruang pelaporan bagi masyarakat secara aman dan rahasia.
Sedangkan Program Cinta Desa, lanjut Dadang, merupakan inisiatif unggulan Kabupaten Bandung untuk mempercepat pembangunan desa berbasis partisipasi, kolaborasi, dan inovasi.
“Program ini menjadi semacam payung besar bagi berbagai kebijakan yang mendorong desa agar lebih mandiri, produktif, dan adaptif terhadap perubahan,” katanya.
Sementara itu, Camat Pameungpeuk, Agus Hindar Ruswanto, S.STP., M.Si., kepada wartaparahyangan.com di sela-sela kegiatan tersebut menyampaikan dukungannya terhadap tiga program yang diluncurkan Bupati Bandung, yang menjadi bagian dari inovasi pengawasan keuangan desa.
Agus menilai program tersebut sebagai langkah preventif dalam mencegah penyimpangan anggaran di desa sejak dini. “Inovasi ini membantu kepala desa agar lebih tenang dalam mengelola anggaran, karena ada pedoman yang jelas, sehingga tidak khawatir tersandung hukum,” ujarnya.
Bahkan, kata Agus, kehadiran WBS dan Simprodas mempermudah komunikasi antara kecamatan dan desa. Selama ini, komunikasi tetap berjalan, namun waktu sering menjadi kendala.
“Kami tetap berkomunikasi, tapi karena kesibukan, waktunya terbatas. Aplikasi ini jadi solusi. Melalui sistem ini, informasi teknis bisa tetap tersampaikan,” ucap Agus seraya menyebutkan, Kecamatan Pameungpeuk menaungi enam desa, yaitu Bojongmanggu, Langonsari, Bojongkunci, Rajatunjung, Lancamoya, dan desa Sukasari.
Lebih lanjut, ia menyebutkan bahwa sistem tersebut bisa memperkuat transparansi. Aplikasi WBS memungkinkan laporan disampaikan langsung tanpa harus bertemu. Hal ini mendorong keterbukaan dalam pemerintahan desa.
Dengan adanya Simprodas, aparat desa dapat mencatat kegiatan secara sistematis. Masyarakat juga bisa memantau pelaksanaan program secara langsung. “Simprodas membantu pelaporan dan dokumentasi. Masyarakat pun bisa mengakses informasi tentang realisasi anggaran dan kegiatan desa,” ungkapnya.
Agus berharap semua kepala desa di wilayahnya segera memanfaatkan sistem ini. Menurutnya, kehadiran teknologi informasi bisa menjadi pendorong kemajuan desa. “Kami dorong seluruh desa segera gunakan aplikasi ini. Pemerintahan akan lebih tertib, dan laporan bisa tersaji tepat waktu,” katanya.
Agus juga berharap sistem ini tidak berhenti di tahap peluncuran. Ia menginginkan adanya pelatihan dan pendampingan berkelanjutan bagi aparat desa. “Saya harap, sistem ini terus dikawal. Kepala desa harus dibekali agar bisa menggunakan aplikasi dengan maksimal,” tandasnya.
Hal senada disampaikan Sekretaris Kecamatan Ciwidey, H. Aam Rahmat, S.Sos., M.Si., yang menyebut peluncuran tiga program itu sangat bermanfaat bagi desa. “Seluruh kepala desa hadir dalam acara ini. Saya melihat ini sebagai semangat bersama untuk memperkuat tata kelola desa. Kita semua siap menjalankan sistem ini di lapangan,” tegasnya.
Menurut Aam, pemerintah desa membutuhkan dukungan teknologi untuk mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat. Karena itu, kecamatan akan mendampingi penuh proses penerapan aplikasi WBS dan Simprodas di seluruh desa.
“Kami siap turun langsung ke desa-desa. Tim teknis dari kecamatan akan memberikan pendampingan agar perangkat desa benar-benar memahami cara penggunaannya,” kata Aam dengan semangat.
Ia juga menyebut pentingnya materi dari para narasumber, seperti Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Bandung. Kehadiran narasumber tersebut memberi wawasan hukum yang sangat dibutuhkan oleh perangkat desa.
“Para pemateri memberikan pemahaman penting soal perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban anggaran desa. Materi tersebut sangat berguna untuk diterapkan secara langsung,” jelasnya.
Dengan langkah konkret ini, Aam berharap desa-desa di Kabupaten Bandung, khususnya wilayah Ciwidey, mampu membangun sistem kerja yang lebih baik. Karena dengan digitalisasi pengawasan akan membawa perubahan besar dalam pelayanan publik.
“Kita butuh sistem yang transparan dan berbasis teknologi. Langkah ini sejalan dengan visi Kabupaten Bandung yang ingin menjadi lebih Bedas,” katanya.
Aam optimisme bahwa peluncuran WBS dan Simprodas akan memperkuat kolaborasi antarpemangku kebijakan. Sinergi yang kuat akan menciptakan tata kelola pemerintahan desa yang modern dan terpercaya.
“Kegiatan hari ini menjadi awal yang baik. Saya yakin, dengan semangat kolaborasi, kita bisa membawa perubahan nyata di desa,” pungkasnya.
Lily Setiadarma
