WARTAPARAHYANGAN.COM
BANDUNG – Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Bandung Dra. Hj. Nina Setiana, mengatakan, progres perbaikan data bantuan sosial yang gagal salur (hingga hari Jumat kemarin) baru mencapai 50 persen. Untuk itu Dinas Sosial Kabupaten Bandung akan menambah hari penyisiran data hingga Senin (6/9) mendatang.
Menurut Kadinsos perbaikan data tersebut meliputi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) bantuan sosial (bansos) Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Sosial Tunai (BST), dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang gagal salur atau yang belum menerima haknya.
“Ternyata masih tersisa juga karena KPMnya ada yang masih tidak hadir. Dari dua ribu sekian masih 50 persenan, belum sesuai dengan harapan,” ujar Nina saat di tanya wartawan di Rumah Dinas Bupati Bandung, Jumat (3/8).
Menurut Nina, ada KPM yang sudah meninggal dunia, ada yang Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang ganda, dan ada yang alamatnya hanya tercantum desa dan kecamatannya saja tapi tidak tercantum RT dan RW nya sehingga tidak cukup jelas.
“Hari ini dan Senin (6/9) mendatang dilanjutkan kembali untuk menyisir yang sisa itu, nanti setelah Senin kita lihat lagi yang tersisa itu berapa, nanti kita kelompokkan kasus-kasusnya,” ungkap Nina.
Selain itu, Nina mengaku sudah mengundang perbankan yang menjadi penyalur bansos tersebut. Jadi, pihak perbankan memberikan data dan petugas Dinsos di lapangan akan menindaklanjuti data tersebut.
“Dinas sosial tidak menyimpan kartu, tidak menyimpan uangnya, dan tidak mendistribusikannya. Karena itu kewenangannya full ada di bank. Dinas sosial hanya usulan data, seperti sekarang dari daerah ada yang meninggal atau ada usulan yang baru, itu masuk kita,” tutur Nina.
Terkait dengan KPM yang sudah meninggal dunia, kata Nina, satu bulan yang pertama akan diberikan dan bantuan pada tahapan berikutnya akan diberikan kepada ahli waris jika memang masih berhak atau miskin.
“Kalau yang pindah keluar daerah lain, ya sudah bisa diusulkan ke warga lain yang berhak,” pungkas Nina.
Soal kartu bansos gagal salur di Kabupaten Bandung menjadi temuan pada kunjungan Menteri Sosial dan sejumlah anggota DPR RI ke Kabupaten Bandung beberapa waktu yang ditemukan fakta ribuan warga Kabupaten Bandung yang terdaftar dalam Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan Bantuan Sosial Tunai (BST) belum mendapatkan haknya.
Ketua Komisi VIII DPR RI, Ace Hasan Syadzily mengatakan di era pandemi Covid 19, pemerintah telah mengeluarkan berbagai kebijakan bantuan perlindungan sosial yang sebagian besar itu ada pada Kementerian Sosial. Yaitu PKH, BPNT, BST dan beberapa program lainnya.
“Masih ada yang tertahan dari kartu PKH tersebut, kira-kira masih ada sekitar 2.300 an itu cukup besar. Yang kedua untuk kartu sembako juga sekitar 5.000 an, dan BST juga ternyata ada sekitar 5.000 an yang belum terdistribusikan atau yang disebut dengan gagal salur,” ujar Ace saat meninjau penyaluran bantuan sosial di Gedung Sistem Layanan Rujukan Terpadu (SLRT) Kabupaten Bandung, Soreang, Jumat (27/8).
Lily Setiadarma
