WartaParahyangan.com
BANDUNG – Bupati Bandung HM. Dadang Supriatna mengungkapkan, keluarga memiliki peranan yang sangat penting sebagai tempat penyemaian pertama, tempat sosialisasi dan internalisasi dan interaksi terhadap nilai-nilai aspek kehidupan.
“Peran keluarga menjadi semakin penting saat ini dikala bangsa Indonesia menghadapi permasalahan yang cukup serius dan menjadi perhatian kita semua, yaitu kasus stunting yang masih cukup tinggi,” ujar Bupati saat menghadiri peringatan Hari Keluarga Nasional (Harganas) XXX dan Hari Anak Nasional XXXIX Tingkat Kabupaten Bandung di Gedong Budaya Soreang, Selasa (5/9/2023).
Hadir dalam kegiatan bertema “Harganas Menuju Keluarga Bebas Stunting untuk Indonesia Maju” itu, jajaran Forkopimda Kabupaten Bandung, Organisasi Perangkat Daerah (OPD), para camat se-Kabupaten Bandung, TP PKK Kabupaten Bandung dan unsur lainnya.
Dadang menjelaskan, terdapat makna mendalam pada tanggal 29 Juni sebagai Hari Keluarga Nasional dan Indonesia mengumumkan Kemerdekaan pada 1945 saat situasi nasional belum juga kondusif. Kondisi itu memaksa masyarakat Indonesia dihadapkan dengan wajib militer untuk mempertahankan kemerdekaan.
“Banyak orang yang terpisah dengan keluarga karena dipanggil ke medan perang saat itu. Pada tanggal 22 Juni 1949, Belanda akhirnya menyerahkan kedaulatan Bangsa Indonesia secara utuh. Perang berakhir dan para pejuang kembali kepada keluarganya,” ujar Kang DS, sapaan akrab Dadang Supriatna.
Menurut Kang DS, peristiwa kembalinya para pejuang untuk berkumpul kembali dengan keluarganya tercatat pada tanggal 29 Juni 1949. Peristiwa itu mewarisi kepahlawanan dan perjuangan bangsa.
“Menghargai perlunya keluarga bagi kesejahteraan umat, membangun keluarga menjadi keluarga yang bekerja keras dan mampu membenahi diri menuju keluarga yang sejahtera. Dan keluarga yang baik melahirkan putra putri dengan berkualitas baik dan tentunya menjadi penopang bangsa dan negara,” tuturnya.
Kang DS mengungkapkan, prevalensi angka stunting di Kabupaten Bandung pada 2021 sebesar 31,1 persen. Angka ini turun 6,1 persen, menjadi 25 persen pada 2022.
“Ini hasil kerja sama semuanya. Termasuk para Ketua Tim Penggerak PKK desa dan kecamatan se-Kabupaten Bandung dan peranan Pos KB dan Sub KB yang ada di lapangan. Tentunya di atas komando, pemimpin yang hebat, yaitu wanita yang hebat Ketua TP PKK Kabupaten Bandung,” ujarnya.
Kang DS juga turut mengapresiasi DP2KBP3A (Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak) yang selalu aktif turun ke lapangan.
“Kabupaten Bandung dengan luas wilayah 174.000 hektare dan jumlah penduduk 3,72 juta jiwa, mentargetkan penurunan jumlah stunting minimal menjadi 16 persen pada 2024 mencapai. Tentu dengan adanya target penurunan ini harus dibarengi dengan rencana yang jelas. Bukan hanya dilakukan oleh salah satu OPD, yakni DP2KBP3A, tapi ini merupakan tanggung jawab kita semua,” tegasnya.
Karena itu, Kang DS mengintruksikan Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Aspemkesra) Kabupaten Bandung untuk berkoordinasi dan komunikasi dengan para OPD yang lainnya, sehingga penurunan angka stunting mencapai 9 persen pada tahun mendatang betul-betul terwujud.
“Apabila nanti pada 2024 bisa mengurangi dan bahkan secara nasional bisa mencapai 14 persen penurunan angka stunting, saya kira ini sangat luar biasa. Semangat dimulai dari hari ini, jangan kendor dan tetap kompak untuk bisa melakukan inovasi-inovasi demi kemajuan Kabupaten Bandung,” katanya.
Kang DS juga mengatakan bahwa kualitas anak dan generasi muda sangat menentukan kemajuan suatu bangsa.
“Setiap anak mendapat kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial. Tak kalah penting anak-anak harus mendapatkan perlindungan dan terpenuhi hak-haknya anak tersebut. Di masa sekarang, merupakan jaminan atas ketersediaan sumber daya manusia yang berdaya saing di Kabupaten Bandung maupun di Indonesia di masa depan,” tutur Kang DS.
Selama ini, lanjut Kang DS, telah dan sedang dilakukan berbagai upaya, seperti memperbaiki berbagai layanan bagi anak untuk mengikuti sistem pendidikan melalui pembangunan sekolah ramah anak, mendirikan 28 SMP dan mengajukan 22 SMA.
Selain itu pihaknya juga memberikan penguatan tiga muatan lokal, yaitu pendidikan Pancasila dan UUD 1945, pendidikan Bahasa Sunda dan memahami budaya Sunda, serta anak-anak TK, SD dan SMP diwajibkan mengaji dan menghapal Al-Qur’an.
“Ke depan, kita berharap anak-anak Kabupaten Bandung pada 2045 menjadi pemimpin masa depan yang berkarakter dan berakhlakul karimah,” katanya.
Lily Setiadarma
