Peserta Bimtek Cakep SD Harus Bayar Rp 8 Juta/Orang

Para Calon Kepala Sekolah (Cakep),  asal Kab.  Bandung mengikuti  kegiatan bintek di kawasan Argapuri desa mekarsari Kecamatan pasirjambu Kab.  Bandung,  Sabtu ( 15/7)
Para Calon Kepala Sekolah (Cakep), asal Kab. Bandung mengikuti kegiatan bintek di kawasan Argapuri desa mekarsari Kecamatan pasirjambu Kab. Bandung, Sabtu ( 15/7).

Warta Parahyangan  – Bandung

Sebanyak  94 Calon Kepala Sekolah (Cakep) SD di kabupaten Bandung harus merogoh kocek sekitar Rp 8 juta per orang demi bisa mengikuti Bimbingan Tehnik (Bimtek) yang dilaksanakan Kementerian Pendidikan dan kebudayaan melalui lembaga pengembangan dan pemberdayaan kepala Sekolah (LP2KS) dan Universitas Pendidikan Indonesi (UPI) dan difasilitasi Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung dalam bentuk kegiatan in service 1 on the job learning (OJL)

Setiap cakep yang mengikuti Bimtek tersebut akan mendapatkan Setifikat dari LP2KS karena sudah lulus mengikuti beberapa tahapan dan kajian tenaga ahli selama tiga kali pertemua selama tiga bulan.

Koordinator bimtek cakep Dedi Kusmantara mengatakan, alasan dirinya mengikuti bimtek tersebut agar mendapatkan pengalaman dan pengetahuan tentang managemen menjadi kepala sekolah. Kalaupun nanti dirinya diangkat menjadi kepala sekolah, segala pengetahuannya sudah siap karena sudah mengikuti bintek.

“Tidak apa, walau harus mengeluarkan uang kocek  pribadi karena akan lebih fokus dan kualitasnya pendidikannya akan lebih baik,” jelas Dedi Saat ditemu Wartawan disela kegiatan bimtek di kawasan Argapuri desa mekarsari Kecamatan pasirjambu Kab.  Bandung,  Sabtu ( 15/7)

Masih kata Dedi selain mendapatkan pengetahuan tentang tata cara managemen sebagai kepala sekolah, juga akan mendapatkan sertipikat kelayakan untuk mengikuti seleksi calon kepala sekolah ( cakep) sesuai aturan kementerian setiap calon kepala sekolah wajib menyertakan sertifikat kelayakan.

Sementrara menurut Sekertaris Lembaga Diklat Kepala Sekolah dan Pengawas Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Cicih Sutarsih mengatakan, UPI bekerjasama dengan LP2KS yang sudah ditunjuk kementrian pendidikan dan kebudayaan sebagai salah satu lembaga yang mempunyai pungsi menyiapkan pemberdayaan dan pembinaan kepala sekolah. Salah satu kegiatannya adalah, menyiapkan calon kepala sekolah.

“LP2KS ada di Solo, kami sebagai kepanjangan dari lembaga penyelenggara pemberdayaan dan peningkatan calon kepala sekolah (LP3KS). Berhak dan berwenang untuk menyiapkan pengetahuan kepala sekolah,” jelanya disela menijau peserta bimtek

Menurutnya MoU antara LP2KS dengan pihaknya, UPI menyelenggarakan Bimtek kepada para calon kepala sekolah secara rutin setiap tahun. Adapun untuk peserta yang bisa mengikuti bintek cakep, mereka yang telah lulus tahapan seleksi.

“Setiap tahun kami menyelenggarakan bintek secara rutin dan bekerjasama dengan Dinas pendidikan daerah di jawa barat. Untuk menciptakan calon kepala sekolah yang profesional dan berstandar nasional,” akunya
Semua peserta bintak akan mengikuti bimbingan selama 300 Jp yang terbagi beberapa tahap, 70 jp disebut in laneing 1, OJL yang dilaksanakan di daerah dengan mengukur implentasi dari in laneing 1 selama tiga kali pertemuan selama 3 bulan. Setalah mengikuti in laneing 1,2 dan OJL 1 dan 2 maka semua cakep dinyatakan lulus sekaligus mendapat sertipikat berhak.

“Setelah peserta bimtek cakep mengikuti tahapan yang ditentukan LP2KS dan LP3KS, mereka akan mendapatkan sertipikat kelayakan kepala sekolah sesuai dengan permendikbud nomor 28 tahun 2010,” pungkas Cicih

Kepala Bidang TK, SD dan Non Formal Disdik Kab.  Bandung H.  Maman Sudrajat MM. Pd.
Kepala Bidang TK, SD dan Non Formal Disdik Kab. Bandung H. Maman Sudrajat MM. Pd.

Sementara itu Kepala Bidang TK/SD dan Non formal Dinas pendidikan Kabupaten Bandung Drs.  H. Maman Sudrajat MM. Pd.  Yang hadir pada acara bintek saat mengatakan penyelenggaraan bintek cakep tahun ini terpaksa anggarannya dibebankan kepada para peserta secara mandiri karena tahun ini pihaknya belum mengalokasikan anggaran di DPA disdik tahun ini.

“Secara formasi kebutuhan kepala sekolah SD di Kab. Bandung ada sekitar 174 SD,   tapi tahun ini dinas belum mengalokasikan anggaran untuk bintek cakep. Oleh karena itu, mereka secara mandiri ikut pembinaan yang diselenggarakan LP2KS,” tuturnya

Maman menegaskan pihaknya hanya mempasilitasi para cakep untuk mengikuti bintek yang diselenggarakan LP2KS walau beban anggaranya ditanggung peserta. Karena sesuai dengan permendikbud, cakep bisa angkat menjadi kepala sekolah setelah mempunyai setipikat kelayakan,” kata H. Maman. Bisa saja, karena penyelenggaraan bimtek bisa dilaksnakan dengan mengalokasikan dana  APBN, APBD atau Mandiri. Nah untuk penyelenggaraan tahun ini, para peserta cakep  yang mengikuti bimtek secara mandiri, dengan biaya sendiri, ” katanya.

Sementra Menurut Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kabupaten Bandung, Erick Juriara,  saat diminta tanggapan wartawan di tempat terpisah  pihaknya enggan  menanggapi, “Saya tidak tahu,  tidak ada tembusan  itu kegiatanan yang di laksanakna  Disdik,  no coment!” Katanya.

(Lily Setia darma)