wartaparahyangan.com
JAKARTA – DPP Partai Golkar menggelar diskusi, Refleksi 2024 dan Outlook 2025 di Kantor DPP Partai Golkar, Jalan Anggrek Neli Murni, Slipi, Jakarta Selatan. Dalam diskusi tersebut, Partai Golkar membahas soal kemungkinan kepala daerah tidak dipilih langsung oleh rakyat tapi melalui wakilnya di DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota.
Acara tersebut dibuka oleh Ketua Umum DPP Partai Golkar Bahlil Lahadalia. Hadir pula narasumber dalam diskusi, Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar dan Ketua DPD Partai Golkar Jabar Tubagus Ace Hasan Syadzily, Wakil Ketua Baleg DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tandjung, Ketua Komisi XI DPR RI Mukhammad Misbakhun, dan pengamat politik Adi Prayitno.
Dalam sambutannya, Ketum DPP Partai Golkar Bahlil Lahadalia mengatakan, di HUT Partai Golkar, ada catatan demokrasi yang harus dilakukan. Diskursus yang berkembang apakah sudah benar pola demokrasi seperti saat ini? Apakah harus dipertahankan?
“Harus diketahui, demokrasi bukan hanya tujuan utama dalam membangun negara ini. Demokrasi adalah instrumen. Pilpres telah diputuskan dalam UUD 45 harus dipilih langsung oleh rakyat,” kata Ketum DPP Partai Golkar.
Bahlil menyatakan, namun pemilihan legislatif (pileg) dan pemilihan kepala daerah (pilkada) masih dimungkinkan untuk dicari formulasi yang tepat dengan tetap menghargai kaidah dan hak-hak demokrasi rakyat.
“Ini penting karena ini salah satu sistem yang akan Golkar tawarkan karena tidak menutup kemungkinan baik untuk rakyat. Kita akan mempertimbangkan untuk mengecek keterlibatan rakyat dalam proses pilkada tidak mesti pemilihan langsung,” ujar Bahlil.
Jika kemungkinan dipilih oleh DPR, tutur Ketum DPP Partai Golkar, harus dengan formulasi yang disempurnakan. “Jadi silakan ini didiskusikan. Golkar tidak merasa kecil hati dengan dinamika pemikiran yang terjadi. Golkar sangat menghargai perbedaan politik,” tuturnya.
Bahlil mengatakan, banyak torehan sejarah baru pada 2024 yang telah dilakukan bersama-sama, seluruh rakyat Indonesia, dari Sabang sampai Marauke, dari pelosok desa hingga perkotaan.
“Satu momentum yang telah kita lalu bersama, proses pemilu, baik pileg, pilpres, maupun pilkada. Bagi bangsa, baru kali ini kita melaksanakan pemilu secara bersamaan,” ucap Bahlil.
Ini, ujar Ketum Golkar, menunjukkan kedewasaan berdemokrasi bangsa Indonesia semakin baik. Walaupun banyak catatan yang terjadi. Indonesia telah melalui pileg dengan baik. Partai Golkar seperti diketahui bersama berada di posisi kedua di pileg dengan 102 kursi.
Kemudian, Golkar memiliki 15 ketua DPRD provinsi dan 300 lebih menjadi pimpinan DPRD kabupaten/kota, dan 2.900 anggota DPR, DPRD provinsi dan DPRD kota kabupaten. Di Pilpres, Golkar bersama partai koalisi mendorong dan mendukung Prabowo-Gibran. Alhamdulillah menang.
“Terakhir, pilkada telah dilalui bersama, walaupun ada sebagian masih dalam proses sengketa di Mahkamah Konstitusi (MK),” ujarnya.
“Sebagai partai tertua dan berkontribusi dalam proses dan fase-fase kehidupan dalam berpartai, Golkar tetap akan menjunjung tinggi kaidah, norma, dan aturan termasuk proses sengketa di MK,” tutur Bahlil.
Transisi Kepemimpinan
Setelah Pemilu 2024, kata Bahlil, dipertontonkan lagi dengan transisi politik dan kepemimpinan dari Jokowi ke Prabowo. Selama ini, sejak pascaresformasi, transisi kepemimpinan dari Jokowi ke Prabowo berlangsung smooth dan terbaik walaupun tidak sempurna.
“Ini menandakan Indonesia semakin matang dalam proses peralihan kepemimpinan. Di bawah pemerintahan Prabowo-Gibran, Golkar diminta bersama-sama, sebagai partai koalisi, mendukung total pemerintahan,” kata Bahlil.
Dalam catatan Golkar, ujar dia, terdapat 8 kader terbaik Partai Golkar anggota Kabinet Merah Putih. Satu Gubernur Lemhanas, empat menteri, dan tiga wakil menteri.
Menurut Bahlil, sebagai bentuk partisipasi aktif Golkar dalam memberikan kontribusi terbaik, terdapat 102 anggota parlemen, memiliki wakil di semua komisi.
Tentu, sebagai partai yang telah lama dan berkomitmen mendukung pembangunan, Golkar menjadi garda terdepan dalam mendukung pemerintah.
“Terdapat empat program prioritas dari Asta Cita dari Presiden Prabowo, yaitu, kedaulatan pangan, kedaulatan energi, hilirisasi, dan makan bergizi,” ujar Bahlil.
Golkar berpandangan, tutur dia, tidak ada cara lain agar marwah bangsa disegani, kedaulatan pangan adalah sesuatu yang harus diwujudkan sesuai perintah dan gagasan Presiden Prabowo.
Karena itu, tutur Bahlil, telah diputuskan, dirumuskan, dan diinstruksikan agar kebijakan pangan baik di tingkat daerah maupun pusat, harus bisa dilakukan.
Kedaulatan Energi
Aspek energi, Golkar sebagai partai berpengalaman panjang, pada masa Orde Baru, Indonesia pernah mengalami swasembada pangan dan energi.
“Saya sebagai Menteri ESDM diminta untuk segera merumuskan kompensasi terukur dalam rangka mendorong kedaulatan energi. Insya Allah, lifting energi kita semakin hari semakin baik,” ujar Bahlil.
“Di akhir 2024 ini, telah diputuskan peralihan dari B35 menjadi MB40 agar mengurangi impor. Ini proses menuju kedaulatan energi,” tuturnya.
Hilirisasi, ucap Bahlil, telah diinstruksikan untuk membuat peta jalan hilirisasi bagi 26 komoditas dengan investasi USD618 miliar. Tidak hanya itu, Partai Golkar juga merumuskan berbagai regulasi agar hilirisasi tidak hanya dimanfaatkan oleh pengusaha besar tapi juga bisa dimanfaatkan oleh pengusaha daerah sebagai bagian dari afirmatif agar pengusaha daerah menjadi tuan di negeri sendiri.
“Dalam konteks makanan bergizi, Golkar akan melakukan sungguh-sungguh karena ini merupakan amanah UUD 45 dan tujuan berbangsa dan bernegara. Mencerdaskan kehidupan bangsa,” tutur Bahlil.
Menurut Bahlil, selama 2024 walaupun tahun politik, tetapi pertumbuhan ekonomi Indonesia cukup luar biasa di angka 5 persen. Golkar, baik di pemerintahan maupun perlemen, kepala daerah, dan anggota DPRD kabupaten kota, harus memberikan kontribusi signifikan.
Terkait menuju Indonesia Emas 2045, Indonesia harus memikirkan membuat fondasi dari pencapaian bonus demografi yang akan terjadi pada 2035. Artinya, 10 tahun lagi ini akan terjadi. Ini bagian yang akan dilakukan partai Golkar ke depan.
Proyeksi 2025
Ketum Partai Golkar Bahlil Lahadalia, terkait proyeksi 2025, ada dua hal, pertama terkait ekonomi yang dicanangkan pemerintah, pertumbuhan ekonomi 5,3 persen per tahun dan lifting minyak di atas 600.000 barel. Kedua, penciptaan lapangan kerja dan ketiga mendorong pendapatan per kapita.
“Terkait hal tersebut, Golkar berpandangan, tidak ada cara lain untuk Indonesia sebagai negara dengan GDP terbesar masuk dalam 10 dunia, salah satu di antaranya, harus mendorong penciptaan pertumbuhan ekonomi berkualitas. Di dalamnya, termasuk hilirisasi dan industrialisasi,” kata Ketum DPP Partai Golkar.
Namun harus diingat, ujar Bahlil, pertumbuhan ekonomi didorong kepada sektor UMKM. Berdasarkan data, kontribusi pertumbuhan ekonomi Indonesia, GDP dari UMKM menyumbang 60 persen lebih. Penciptaan lapangan kerja UMKM 120 juta yang menyerap tenaga kerja 130 juta.
Jumlah unit usaha UMKM 99,3 persen dari total jumlah perusahan 63 juta-64 juta perusahaan. Yang miris, dari total kredit perbankan Rp7.000 triliun, belum sampai 18 persen yang dinikmati UMKM.
“Golkar ke depan bersama pemerintah akan mendorong penambahan kredit usaha rakyat (KUR) di angka Rp500 triliun sebagai bagian afirmatif untuk mendorong pertumbuhan ekonomi merata. Ini harus dilakukan,” ujar Bahlil.
Jadi, Golkar tidak hanya mendorong regulasi agar hilirisasi untuk perusahaan besar, tapi mendorong agar perusahaan medium dan kecil, menjadi bagian dalam berkontribusi bagi negara.
“Golkar tagline dari dulu, suara Golkar adalah suara rakyat. Saya mengusulkan, tagline ke depan, Suara Rakyat, Suara Golkar. Jadi Golkar akan memperjuangkan aspirasi rakyat,” tuturnya.
Tentu harus ada kolaborasi antara gagasan besar Golkar dan keinginan rakyat. Sebab, Golkar lahir atas dasar kesadaran kolektif para pemimpin bangsa untuk merespons dinamika politik dan kebutuhan rakyat untuk mewujudkan cita-cita proklamasi founding father.
Kedaulatan Pangan
Food estate di Marauke dan beberapa tempat lain, kata Bahlil, menjadi bagian penting yang juga Golkar bersama pemerintah, untuk menyukseskan. Termasuk pembangunan padi dan tebu sebagai bagian dari proses hilirisasi.
“Partai Golkar ditugaskan presiden untuk mendorong dan mengeksekusi hilirisasi,” kata Bahlil.
Pada 2025, ujar Bahlil, adalah tahun pertama pemerintahan Prabowo-Gibran. Dalam berbagai survei internasional, berdasarkan survei internasional, harapan masyarakat dunia menyatakan optimisme terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran, di atas 90 persen.
“Artinya, kepemimpinan ini harus dijaga dan didukung secara total. Golkar sebagai garda terdepan bersama pemerintah untuk menyukseskan di tahun 2025,” ujar Bahlil.
Sementara itu, Wakil Ketua Umum DPP partai Golkar Tubagus Ace Hasan Syadzily mengatakan, Pilpres, Pileg, dan Pilkada 2024 dilaksanakan langsung dan melibatkan rakyat.
“Bisa dibayangkan, pemilu dilaksanakan serentak dalam satu tahun yang sebelumnya tidak pernah ada. Dalam sejarah Indonesia, baru sekarang. Pesta Demokrasi itu berlangsung aman, kondusif dan sukses,” kata Kang Ace, sapaan akrab Waketum DPP Partai Golkar.
Dengan terpilihnya Prabowo-Gibran, ujar Kang Ace, mencatatkan proses kedewasaan politik bangsa. Dengan capres tiga pasangan, tidak ada polarisasi seperti yang dikhawatirkan.
“Demokrasi Indonesia telah mapan. Indonesia dengan demokrasi ternyata mampu bertahan sebagai negara. Hal ini pararel dengan upaya menyejahterakan bangsa,” ujarnya.
Menurut Kang Ace, Presiden Prabowo dan Wapres Gibran, menunjukkan kualitas kepemimpinan. Indonesia menjadi lebih kuat dan tidak terlalu terpengaruh oleh dinamika politik dan keamanan global.
“Tingkat kepercayaan publik terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran di atas 90 persen. Ini modal Indonesia mencapai cita-cita Indonesia Emas 2045,” tutur Kang Ace.
Asep R. Rasyid
