WartaParahyangan.com
KOTA SUKABUMI – Anggota DPRD Kota Sukabumi dari Fraksi PKS, Inggu Sudeni, melaksanakan Reses Masa Persidangan III Tahun Sidang 2024-2025 di Kelurahan Cikondang, Kecamatan Citamiang, Kota Sukabumi, Minggu (1/6/2025).
Sekitar 200 warga Kelurahan Cikondang dan beberapa kelurahan lainnya di Kecamatan Citamiang hadir dalam reses tersebut dan menyampaikan berbagai aspirasi yang menyangkut kepentingan masyarakat.
Kecamatan Citamiang sendiri, bersama Kecamatan Cikole, berada di Dapil 1 Kota Sukabumi, tempat Inggu Sudeni diberangkatkan sebagai anggota DPRD setempat hasil Pileg lalu.
Menurut Inggu Sudeni, ada tiga permasalahan yang disampaikan masyarakat di momen 100 hari kerja Wali Kota dan Wakil Wali Kota Sukabumi ini, yakni soal kebersihan, infrastruktur dan ekonomi.
“Di bidang kebersihan masih banyak PR yang harus mendapat perhatian pemerintah kota, khususnya terkait dengan persampahan,” ujar anggota Komisi 2 DPRD Kota Sukabumi itu kepada para wartawan.
Yang ke-2, lanjut Inggu Sudeni, masalah infrastruktur seperti kondisi sejumlah ruas jalan di Kota Sukabumi yang rusak dan perlu segera diperbaiki, serta masih minimnya Penerangan Jalan Umum (PJU).
Inggu mengakui sudah mendengar wacana bahwa untuk menangani PJU tersebut pemerintah kota akan bekerja sama dengan sebuah badan usaha, dan untuk itu dibutuhkan dana sekitar Rp121 miliar untuk membangun PJU di 6.000 titik.
“Saya kira ini perlu dikaji lagi karena biaya yang dibutuhkan sangat besar, dan itu akan membebani membebani APBD kita, sementara pendapatan kita dari pajak hanya sekitar Rp17 miliar. Karena itu saya akan menyarankan kepada pemerintah kota agar mengoptimalkan anggaran yang ada,” tutur Inggu Sudeni.
Kemudian masalah ekonomi, lanjut Inggu Sudeni, perlu disikapi pemerintah kota dengan sebaik-baiknya. Misalnya Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang merupakan program pemerintah pusat, itu harus dikawal, sehingga di semua kelurahan di Kota Sukabumi berdiri Koperasi Merah Putih.
“Ketersediaan modal juga butuh untuk mengembangkan ekonomi, khususnya UMKM. Karena itu pemerintah perlu menyediakan permodalan untuk membantu para pelaku UMKM agar usahanya berkembang. Hanya saja memang perlu hati-hati agar bantuan modal yang diberikan dapat terus berputar, tidak mengendap dan merugikan program pemerintah,” katanya.
Semua aspirasi dari masyarakat tersebut, tambah Inggu Sudeni, akan dibawa ke rapat-rapat di DPRD Kota Sukabumi, untuk selanjutnya disampaikan kepada Pemerintah Kota Sukabumi agar ditindaklanjuti.
Jenal
