WartaParahrangan.com
SUKABUMI – Pengurus Daerah (PD) Persatuan Perusahaan Air Minum Seluruh Indonesia (Perpamsi) Jawa Barat menggelar Rapat Kerja Daerah (Rakerda) I di Hotel Karangsari Palabuhanratu, Rabu (22/1/2025) malam.
Dalam Rakerda yang secara resmi dibuka Bupati Sukabumi H. Marwan Hamami itu, Ketua PD Perpamsi Jawa Barat, H. Budi Karyawan, menyerahkan bantuan dari HDCI Bandung sebesar Rp30 juta untuk korban bencana alam di Kabupaten Sukabumi. Bantuan ini secara simbolis diterima Bupati Sukabumi Marwan Hamami.
Pada kesempatan itu, Ketua PD Perpamsi Jawa Barat, H. Budi Karyawan, menyampaikan apresiasinya kepada Bupati Sukabumi H. Marwan Hamami yang telah mendorong keberhasilan PDAM Kabupaten Sukabumi melalui Penyertaan Modal Pemerintah (PMP) terbesar di seluruh PDAM yang ada di Jawa Barat.
“Tidak semua kepala daerah mendorong keberhasilan PDAM, tapi dengan Kabupaten Sukabumi sangat luar biasa antusiasnya. Karenanya, dalam Rakor ini ada pencerahan atau masukan dari Bapak Bupati untuk kami,” terangnya.
Dengan PMP tersebut, kata Budi, sepatutnya Kabupaten Sukabumi menjadi cermin PDAM lain yang ada di seluruh Jawa Barat. “Mudah-mudahan apa yang Pak Bupati lakukan di Kabupaten Sukabumi bisa menular di PDAM lain,” harap Budi Karyawan yang juga Dirut Perumdam Tirta Mukti Kabupaten Cianjur.
Sementara itu, Bupati Sukabumi Marwan Hamami menyatakan, Perusahaan Daerah Air Minum dan Rumah Sakit merupakan konsentrasi utama Pemerintah Kabupaten Sukabumi, bahkan selalu didorong pada setiap tahunnya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
“Kedua perusahaan daerah ini terus kita dorong untuk pengembangannya karena kedua PD ini merupakan kebutuhan pokok masyarakat,” jelasnya.
Marwan mengungkapkan bahwa kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat menjadi kunci dalam memastikan ketersediaan air bersih di masa depan.
Karena itu pihaknya percaya Perpamsi Jawa Barat dapat menjadi inisiator pembangunan dalam pengelolaan perusahaan air minum yang profesional dan berkualitas, sehingga menjadi inspirasi bagi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah serta Perpamsi d seluruh Tanah Air.
“Meskipun Indonesia relatif aman dari ancaman krisis air, tapi tanpa upaya serius potensi risiko dapat meningkat seiring dengan bertambahnya populasi dan pembangunan yang pesat,” katanya.
Ujang S. Chandra/Asep R. Rasyid
