WARTAPARAHYANGAN.COM
SUKABUMI — “Anda harus jadi lokomotif birokrasi Pemerintah Kabupaten Sukabumi”. Itulah kurang lebih bunyi instruksi bernada filosofis Bupati Sukabumi, Marwan Hamami, kepada Sekretaris Daerah (Sekda) Iyos Somantri di tahun awal pemerintahan Marwan Hamami-Adjo Sardjono.
Perintah kepala daerah yang sangat substansial dan tidak bisa ditawar itu, agaknya bukan hanya menjadi titik pijak bagi pengejewantahan tupoksi sekda, tapi juga memotivasi Iyos Somantri untuk menunjukan kesungguhannya dalam memimpin gerbong birokrasi. Hasilnya, di luar espektasi Iyos sendiri, dalam rentang waktu kurang dari empat tahun Kabupaten Sukabumi sukses menyabet 106 penghargaan—skala nasional maupun provinsi.
Data dari Bagian Tata Pemerintahan (Tapem) Sekretariat Daerah Kabupaten Sukabumi dan beberapa dinas daerah menunjukkan, reward tersebut didominasi oleh WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang seolah sudah menjadi “langganan” penghargaan setiap tahun. Termasuk dalam kategori langganan adalah anugerah Adipura dari Kementerian Lingkungan Hidup.
Salah satu prestasi tingkat nasional yang dinilai banyak pihak merupakan penghargaan bergengsi dan prestisius adalah naiknya peringkat kinerja Kaupaten Sukabumi yang melonjak naik ke peringkat 18 dengan nilai status (kinerja) Sangat Tinggi (ST) dan berhak mendapatkan atribut dua bintang dari Kementerian Dalam Negeri RI.
Evaluasi yang dilakukan pemerintah pusat melalui instrumen yang disebut Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) itu memang tidak main-main. Dari 396 kabupaten se-Indonesia yang dievaluasi pada 2017, hanya 20 kabupaten yang dinyatakan berstatus ST dan mendapat atribuT bintang dua. Sementara 28 kabupaten lainnya mendapat ST tanpa atribut bintang.
“Dari tujuh kabupaten di Jawa Barat yang mendapat status kinerja Sangat Tinggi, peringkat kita (Kabupaten Sukabumi) di atas Tasikmalaya, Purwakarta, Indramayu dan Karawang. Tapi di bawah Kuningan dan Garut. Semoga tahun berikutnya Kabuaten Sukabumi bisa naik peringkat dan tambahan bintang. Mohon doa dan dukungannya”, kata Iyos saat dikonfirmasi melalui sambungan ponsel pribadinya, Jumat (16/8).
Terkait koleksi 106 penghargaan dalam rentang waktu empat tahun (rata-rata dua penghargaan per bulan), Iyos Somantri tegas membantah prestasi tersebut sebagai keberhasilan pribadi seorang Sekretaris Daerah, “Itu (raihan penghargaan) hasil kerja kolektif. Saya mendapat perintah Pak Bupati untuk menjadi lokomotif birokrasi. Dalam melaksanakan tugas, saya diawasi Pak Wabup, dibantu tim asisten, didukung para kepala dinas, badan, kepala bagian, camat dan banyak lagi. Saya hanya penggerak roda organisasi pemda. Apa artinya seorang sekda tanpa didukung oleh rekan-rekan di gerbong OPD?, ”tandas Iyos mengakhiri penjelasannya.
(Ujang S. Chandra)
