Sejak 2024, dari 25 Kasus Perusakan Tanaman PTPN 1 Regional 2, Baru 2 Perkara Divonis

WartaParahyangan.com

BANDUNG – Region Head PTPN 1 Regional 2, Desmanto, mengungkapkan maraknya aksi perusakan tanaman di areal Hak Guna Usaha (HGU) perusahaan, hingga kini masih terus terjadi di Jawa Barat.

Salah satu kasus terbaru dilaporkan pada 28 Oktober 2026 lalu, yakni penganiayaan terhadap asisten perusahaan dan pengrusakan tanaman. Kedua kasus tersebut telah dilaporkan ke Polres Bandung.

“Kemarin tanggal 28 Oktober itu, sudah kita laporkan penganiayaannya, ada asisten kita, ke Polres Bandung. Kemudian pengrusakan tanamannya juga sudah kita laporkan, jadi ada dua laporan. Sudah ditindaklanjuti juga dengan tim Inafis yang turun ke lapangan, melihat kondisi tanaman yang dirusak,” ujar Desmanto saat konferensi pers di kantor PTPN 1 Regional 2 Jalan Sindangsirna No. 4 Kota Bandung, Kamis (19/11/2026).

Hingga kini, kata dia, kasus tersebut masih dalam proses pemeriksaan di Polres Bandung dan belum ada tersangka yang ditahan.

Secara keseluruhan, sejak 2024 hingga saat ini, PTPN 1 Regional 2 telah melaporkan 25 kasus perusakan tanaman se-Jawa Barat. Namun baru dua perkara yang telah jatuh vonis di pengadilan, sementara 23 perkara lainnya masih dalam proses penyidikan.

“Kami berharap pihak aparat penegak hukum dapat mendorong percepatan penanganan kasus ini. Karena di lapangan kami sangat keteteran dan kesulitan, semakin banyak dan semakin berani orang melakukan perusakan tanaman kami, baik di HGU yang masih hidup maupun yang sudah berakhir,” katanya.

Kerugian dan Luas Kerusakan

Desmanto menjelaskan, nilai kerugian dihitung berdasarkan tahun tanam, luas area yang dirusak, nilai aset yang tertanam, serta potensi pendapatan ke depan dari area tersebut.

Luas kerusakan bervariasi, mulai dari 0,5 hektare, 2 hektare, hingga hampir 150 hektare seperti di Malabar. Komoditas yang dirusak pun beragam, mulai dari teh, karet, hingga mahoni. Pada 2025 lalu, tercatat hampir 150 hektare tanaman teh dibabat dan dirusak.

Menurut Desmanto, banyak pelaku perusakan terprovokasi informasi yang keliru, yang menyatakan HGU yang sudah habis masa berlakunya berarti tanah kembali ke negara dan bisa diambil begitu saja.

Padahal, HGU merupakan aset negara yang wajib dijaga dan dilindungi hingga ada proses penghapusan dan pelepasan aset secara resmi oleh pemerintah.

“Kami saat ini sedang melakukan perpanjangan HGU. Dalam peraturannya, pemegang HGU diberikan hak prioritas untuk mendapatkan kembali izin itu. Jadi tidak serta-merta HGU mati, lalu orang semena-mena mengambil area itu untuk kebutuhannya sendiri, apalagi merusak tanaman. Tanaman itu aset, dan merusaknya adalah tindak pidana,” tegasnya.

Alih Fungsi Lahan Picu Banjir di Kertasari

Desmanto juga menyoroti dampak alih fungsi lahan dari tanaman teh menjadi tanaman sayuran di kawasan lereng bukit, yang diduga berdampak pada banjir di Kertasari.

Tanaman teh yang berada di lereng bukit hingga ketinggian 1.500 mdpl memiliki akar dalam dan umur hingga 50 tahun, sehingga berfungsi sebagai penahan tanah dan penyerap air.

Saat hujan, air tidak langsung menghantam tanah, melainkan tertahan daun teh dan meresap perlahan. Saat kemarau, tanaman teh melepas air secara perlahan sehingga masyarakat tidak kehilangan sumber air.

“Hari ini sudah sangat banyak yang tergarap, banyak lumpur yang turun kalau hujan, itu sangat berbahaya,” ujarnya.

Sebagai upaya pemulihan, PTPN 1 bersama Pemerintah Provinsi Jawa Barat mulai menanam kembali area yang dirusak. Hingga kini, sekitar 15 hektare telah mulai ditanami kembali dengan tanaman teh.

“Kami berkeinginan mengembalikan kembali area-area yang sudah diganti dengan sayuran itu dengan tanaman perkebunan. Di samping mendapatkan pendapatan buat masyarakat juga, lapangan pekerjaan, tentunya pajak buat negara dan pendapatan buat perusahaan,” ujar Desmanto.

Sementara itu, Kepala Bagian Hukum PTPN I Regional 2, Herman Darmawan, S.H., M.H., menyatakan dukungan penuh atas pernyataan Region Head tersebut.

“Saya selaku Bagian Hukum PTPN 1 Regional 2 mendukung apa yang disampaikan Pak Region Head, di mana ketika masyarakat atau kelompok melakukan perusakan terhadap teh yang merupakan aset PTPN yang memiliki nilai ekonomis, perlu dilakukan proses hukum,” ujar Herman.

Ia juga mendorong Aparat Penegak Hukum (APH) untuk menyelesaikan perkara secara tuntas, tegas, dan cepat, namun tetap sesuai prosedur dan SOP yang berlaku di masing-masing APH.

Lily Setiadarma

Leave a Reply