Selama PPKM Darurat, Kepatuhan Warga Cianjur Selatan Terapkan Prokes Meningkat

Operasi yustisi penyekatan kendaraan di wilayah Cianjur selatan yang dilaksanakan selama PPKM Darurat.

WartaParahyangan.com

CIANJUR – Koordinator Monitoring Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat Wilayah Cianjur Selatan, Tedi Artiawan, mengungkapkan, kepatuhan masyarakat di wilayah selatan Kabupaten Cianjur menerapkan protokol kesehatan (prokes) selama penerapan PPKM Darurat, mulai meningkat.

“Hasil monitoring dan evaluasi tim di lapangan, masyarakat sudah menyadari pentingnya memakai masker saat beraktivitas di luar rumah,” kata Tedi yang juga Kepala Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik (Diskominfosantik) Kabupaten Cianjur, kepada wartawan, Kamis (15/7/2021).

Tedi menjelaskan, monitoring dilaksanakan di titik-titik perbatasan dengan daerah lain, seperti di Kecamatan Cidaun yang berbatasan dengan Kabupaten Garut, Kecamatan Naringgul yang berbatasan dengan Kabupaten Bandung, dan di Kecamatan Sindangbarang yang merupakan daerah sentral di wilayah selatan.

“Dua hari ini (Rabu dan Kamis) kami bersama tim serta Tenaga Ahli Bupati melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan PPKM Darurat di wilayah selatan. Hasilnya alhamdulillah, masyarakat sudah mulai patuh terhadap prokes, terutama pemakaian masker,” kata Tedi.

Monitoring tersebut, lanjut Tedi, dilakukan dengan cara melihat pergerakan data termasuk memantau langsung pelaksanaan operasi yustisi penyekatan kendaraan di daerah-daerah perbatasan. Pelaksanaannya dilakukan bersama unsur Forkopimcam di setiap kecamatan.

“Mudah-mudahan masyarakat bisa terus mematuhi prokes selama masih terjadi pandemi Covid-19,” katanya.

Menurut Tedi, meskipun secara umum penerapan PPKM di beberapa wilayah selatan berjalan kondusif, tetapi ada beberapa hal yang menjadi catatan. Antara lain menyangkut roda perekonomian masyarakat, terutama perputaran distribusi komoditas produksi hasil bumi. Di sana ada beberapa bahan konsumsi yang memang masih menumpuk di tempat-tempat penampungan. Seperti pisang, beras, dan gula merah.

Hal itu dipicu pembatasan mobilitas. Karena berbagai komoditas tersebut banyak dipasarkan ke sejumlah kota besar seperti Bandung dan Jakarta. “Jadi dalam beberapa hari ini terjadi penumpukan hasil bumi di tempat penampungan,” ujar Tedi.

Pihaknya pun segera berkoordinasi dengan sejumlah perangkat daerah dan instansi taktis lainnya untuk mencari solusi agar hasil bumi dari wilayah Cianjur selatan bisa terdistribusikan ke berbagai daerah, sehingga roda perekonomian akan berjalan dengan baik.

“Hasil bumi atau produksi komoditas pangan dari selatan ini kebanyakan diambil langsung pemesannya. Tapi sekarang selama PPKM Darurat ada pembatasan mobilitas, sehingga jadi tersendat dan banyak menumpuk di tempat penampungan. Mudah-mudahan segera ada solusinya,” ungkapnya.

Tedi juga tak henti mengingatkan masyarakat agar bisa menjaga kedisiplinan dan kepatuhan menerapkan prokes agar PPKM Darurat tidak diperpanjang, sehingga aktivitas masyarakat bisa kembali berjalan normal dan perekonomian kembali pulih.

(Asep R. Rasyid)