WartaParahyangan.com
KOTA SUKABUMI – Pemerintah Kota Sukabumi terus memperkuat komitmen percepatan penurunan stunting melalui Rapat Koordinasi (Rakor) Evaluasi Pengisian Capaian Indikator Stunting pada platform Monitoring Bina Bangda Kementerian Dalam Negeri.
Rakor tersebut digelar pada Senin, 2 Desember 2025, di Ruang Pertemuan Bappeda Kota Sukabumi dan dihadiri oleh Wakil Wali Kota Sukabumi, Bobby Maulana, perangkat daerah, kecamatan, operator PLKB, dan puskesmas se-Kota Sukabumi.
Wakil Wali Kota Sukabumi, Bobby Maulana, menegaskan bahwa seluruh perangkat daerah tidak boleh lagi bekerja hanya berorientasi pada kegiatan rutin, tetapi harus berfokus pada capaian yang dapat diukur secara nyata.
Menurut Bobby, tren penurunan stunting yang sudah terlihat selama dua tahun terakhir harus dijadikan modal untuk masuk pada fase kerja yang lebih presisi.
Ia menilai bahwa keberhasilan Kota Sukabumi dalam memperbaiki angka stunting bukan sesuatu yang datang secara kebetulan, tetapi hasil dari meningkatnya koordinasi lintas sektor yang mulai terbangun.
“Kita sudah membuktikan bahwa kolaborasi itu menghasilkan progres. Tapi ke depan, yang dibutuhkan bukan sekadar program berjalan melainkan bagaimana setiap intervensi memberikan dampak yang bisa diverifikasi,” kata Bobby.
Ia mencontohkan, penghargaan kinerja tingkat Jawa Barat serta insentif fiskal dari pemerintah pusat menunjukkan adanya kepercayaan bahwa Kota Sukabumi mampu mempraktikkan konvergensi dengan baik.
Namun, Bobby mengingatkan bahwa penghargaan tidak boleh menjadi titik nyaman. Ia menyebut, tantangan terbesar justru berada pada periode 2025–2029 yang telah memiliki target rinci penurunan stunting sebagai bagian dari agenda pembangunan daerah.
Bobby menekankan bahwa keberhasilan tahapan berikutnya sangat bergantung pada pembenahan sistem data. Ia menyebut banyak program yang berjalan baik di lapangan, tetapi tidak diiringi dokumentasi indikator yang memadai.
“Sering kali programnya bagus, tapi tidak terekam dengan benar. Akhirnya saat evaluasi, seolah tidak ada kemajuan. Ini yang harus kita ubah,” ujarnya.
Dalam kesempatan tersebut, Bobby meminta agar seluruh OPD, kecamatan, dan kelurahan melakukan sinkronisasi ulang terhadap alur pelaporan dan mekanisme verifikasi data.
Menurutnya, ritme penanganan stunting sangat bergantung pada bagaimana informasi dikumpulkan, diolah, dan dilaporkan tepat waktu.
Ia juga menyoroti pentingnya konsistensi kerja di tingkat desa dan kelurahan. Intervensi awal dan deteksi dini, kata Bobby, tidak mungkin berjalan efektif jika dasar informasinya tidak kuat.
Untuk itu, Bobby memberikan penekanan pada tiga langkah utama: memperbaiki mutu data, menyelaraskan kembali koordinasi lintas sektor, dan memastikan pelaporan dilakukan tepat waktu tanpa menunda.
“Kita memasuki babak baru. Jika fondasi datanya kuat, seluruh program yang kita lakukan akan bergerak dengan arah yang jelas. Itu yang menjadi fokus kita sekarang,” tegasnya.
Jenal
