WARTAPARAHYANGAN.COM
BANDUNG – Pelaksanaan Musda X Golkar Kabupaten Bandung sempat diwarnai aksi walkout (WO) dari beberapa Pengurus Kecamatan (PK) Partai Golkar, di antaranya PK Paseh, PK Pangelengan, dan PK Dayeuhkolot. Meski demikian, Musda yang memilih Sugianto sebagai Ketua DPD Golkar yang baru secara aklamasi ini, berlangsung dengan lancar.
Menurut Plt Ketua PK Paseh, Enjang Mulyana dirinya melakukan WO karena undangan Musda tersebut dianggap tidak jelas. Dalam undangan hanya ditandatangani oleh Ketua DPD dan Sekretaris, padahal dalam ranah Musda seharusnya Ketua DPD hanya mengetahui saja.
BERITA TERKAIT: Ketua DPD Golkar Kab. Bandung, Kemarin Dijabat Bupati, Sekarang oleh Ketua DPRD
Sugianto Disebut Sudah Saatnya Pimpin DPD Golkar Kabupaten Bandung
Obar Sobarna Mengaku Bahagia Pemilihan Ketua DPD Golkar Kab. Bandung Tidak Calon Tunggal
“Setingkat Karang Taruna Desa saja biasanya kalau mau acara Agustusan mereka punya cap, masa ini nggak ada cap DPD Musda X. Kop surat aja selalu pake Kop DPD. Kalau DPD itu kan yang mau dihajatkan oleh Steering Committee (SC) dan Organizing Committee (OC), pengantinnya,” ujar Enjang usai melakukan walkout dari ruang sidang Musda X Golkar Kabupaten Bandung, di Hotel Sutanraja Soreang, Sabtu (20/2/2021).
Hal tersebut menurut Enjang adalah sebuah kecerobohan administrasi. Selain itu, masa bakti kepengurusan DPD Golkar Kabupaten Bandung telah berakhir pada tanggal 31 Januari 2021, hal itu sangat penting untuk dibahas.
“Disamping itu, ada juga teman kami dari lima PK yang tidak diundang, ini menjadi masalah, padahal kami ini sudah diverifikasi di Jawa Barat,” ungkapnya.
Enjang menyebutkan 5 PK yang tidak diundang tersebut diantaranya PK Nagreg, PK Cimaung, PK Cikancung, PK Solokanjeruk, dan PK Margahayu. Kelima PK tersebut sudah diverifikasi di Jawa Barat.
“Kita bukan perusahaan, kita bukan yayasan, kita ini organisasi politik. Jadi mohon maaf kita tidak bisa mengikuti Musda X ini sampai akhir,” katanya.
Lily Setiadarma
