WartaParahyangan.com
BANDUNG – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI yang juga Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Jawa Barat, Tubagus Ace Hasan Syadzily, mengaku optimistis Indonesia bisa menjadi pusat industri halal dunia, dengan memastikan bahwa produk makanan dan minuman yang diproduksi termasuk obat-obatan betul-betul dijamin ke halalannya.
Demikian dikatakan Tubagus Ace Hasan Syadzily atau biasa disapa Kang Ace saat menjadi narasumber pada Workshop Aplikasi Sistem Informasi Halal dan Self Declare bagi Pelaku Usaha di Hotel Sutan Raja Soreang, Kabupaten Bandung, Minggu (2/4/2023).
Dalam acara yang dihadiri Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama (Kemenag), Muhammad Aqil Irham, Ketua DPRD Kabupaten Bandung, H. Sugianto dan Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Bandung, H. Abdurrahim itu, Kang Ace menjelaskan pentingnya workshop sertifikasi halal yang dihadiri para pelaku usaha di Kabupaten Bandung ini.
“Acara ini tentu penting, terutama bagi pelaku usaha. Karena kita ingin Indonesia, khususnya di Kabupaten Bandung mendapatkan kenyamanan dalam mengkonsumsi makanan dan minuman sesuai dengan prinsip-prinsip yang telah diajarkan oleh syariat agama kita,” kata Kang Ace.
Karena itu, kata dia, pihaknya mengucapkan terima kasih kepada BPJH yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal yang telah memfasilitasi acara tersebut.
Sebagai catatan, UU No. 33 Tahun 2014 itu selanjutnya telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dimana dalam pasal-pasalnya menyisipkan pasal yang mewajibkan pelaku usaha mikro dan kecil untuk memiliki sertifikat halal bagi produk olahannya.
“Ya karena ini merupakan perintah dari undang-undang, maka kewajiban dari semua warga negara Indonesia yang melakukan usaha. Kemudian usaha tersebut memproduksi makanan dan minuman, termasuk juga obat-obatan untuk dilakukan sertifikasi halal,” sambung Kang Ace.
Untuk memfasilitasi hal itu, katanya lagi, sekarang ada satu badan khusus di bawah Kementerian Agama yang menyelenggarakan atau bertanggung jawab untuk memastikan jaminan produk halal tersebut, yakni BPJPH.
“Tentu saya punya harapan yang sangat besar di bawah kepemimpinan Muhammad Aqil Irham, target-target sertifikasi halal sesuai dengan UU Nomor 33 Tahun 2014 ini bisa tercapai,” harapnya.
Kang Ace yang mengaku sejak 2014 sudah menjadi anggota DPR dan terlibat secara seksama dalam proses penyusunan undang-undang ini berharap Indonesia kedepan bisa segera menjadi pusat halal dunia.
“Saat ini menurut The Global Islamic Economy Indicator bahwa kita ini masih belum mampu menjadi pusat halal dunia. Walaupun dalam dua tahun terakhir terjadi peningkatan yang begitu sangat tajam,” paparnya.
Kang Ace melihat justru di negara-negara seperti Malaysia dan Australia produk halalnya semakin baik dan diakui oleh dunia. “Saya kemarin berkesempatan ke Selandia Baru, di sana jaminan produk halalnya luar biasa, sehingga kita nyaman untuk bisa mengkonsumsi makanan-makanan yang dihasilkan oleh negara tersebut,” ujarnya.
Kang Ace berkeyakinan Indonesia juga mampu mengembangkan industri halal. Bukan saja soal makanan, tapi juga keuangan syariah hingga fashion.
“Jilbab kita apalagi di Kabupaten Bandung ini, salah satunya adalah penghasil terbesar tekstil, bukan saja di Jawa Barat, tapi mungkin di seluruh Indonesia sudah waktunya kedepan dapat melahirkan industri fashion muslim dan muslimah terbesar di dunia,” kata Kang Ace.
Berbicara fashion, kata Kang Ace, pasti di dalamnya ada kosmetik dan tentu itu harus dijamin kehalalannya. Termasuk juga soal obat-obatan yang mengharuskan jaminan kehalalan produk.
Pariwisata Halal
Tidak hanya itu, kata Kang Ace, dibidang pariwisata, pemerintah saat ini tengah mendorong iklim dan ekosistem pariwisata halal yang patut didukung bersama. “Kabupaten Bandung ini sangat potensial, di tengah kontraksi Kota Bandung yang luar biasa kan pada akhirnya para wisatawan larinya tidak ke mana, pasti ke Kabupaten Bandung juga,” kata dia.
Kang Ace mengajak Pemerintah Kabupaten Bandung membuat ekosistem pariwisata halal yang betul-betul kompetitif terutama bagi warga Jakarta. Sebab hal ini akan menjadi peluang usaha dan alternatif wisata halal di Jawa Barat.
“Ya, karena itu kita akan terus mendorong kebangkitan pariwisata halal ini melalui Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif agar peluang-peluang itu bisa dimanfaatkan oleh kita,” tegas Kang Ace.
Menurut Kang Ace, sejumlah wisatawan terutama dari Timur Tengah kini tengah membidik daerah dan destinasi pariwisata baru yang nyaman bagi mereka. Jangan sampai peluang itu justru diambil negara lain seperti Malaysia dan Thailand.
“Ada memang kunjungan wisata dari Arab Saudi atau dari negara Timur Tengah lainnya ke Indonesia, namun ya cuma ke Puncak saja, dan itu jumlahnya masih sedikit dibandingkan dengan Malaysia dan Thailand,” sebut Kang Ace.
Indonesia sebagai negara muslim terbesar di dunia, lanjut Kang Ace, tentunya wajib menjamin agar setiap warga negaranya senantiasa dapat mengkonsumsi makanan dan produk lainnya yang terjamin kehalalannya.
Kang Ace juga menyebut Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto selaku Menko Perekonomian merupakan salah satu pemimpin yang paling depan agar dunia usaha memiliki kemudahan dalam mendapat sertifikasi halal.
“Kita ini negara muslim dengan jumlah penduduk terbesar. Tentu akan memberi tempat terbaik untuk produk halal. Coba kalau sebuah produk tidak diketahui kehalalannya pasti tidak akan bakalan laku,” katanya.
Terpisah, Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama (Kemenag), Muhammad Aqil Irham, mengatakan, BPJPH Kemenag saat ini telah memiliki Sistem Informasi Halal (SIHALAL).
“Aplikasi ini merupakan layanan Sertifikasi Halal berbasis web yang dapat diakses pada perangkat desktop atau mobile, sehingga memberikan kemudahan bagi masyarakat,” kata Aqil.
Ia menyebutkan, aplikasi SIHALAL ditujukan untuk memudahkan pelaku usaha dalam mengurus sertifikasi halal. Dengan aplikasi ini, pengurusan sertifikat halal menjadi mudah dan murah. Transformasi digital layanan sertifikasi melalui SIHALAL juga diharapkan dapat mempercepat pengembangan ekosistem halal di Indonesia.
“Workshop aplikasi SIHALAL ini dimiliki BPJPH untuk melayani semua pelaku usaha secara online. Karena saat ini sudah tidak ada lagi pelayanan yang sifatnya offline,” katanya.
Aqil menjelaskan usaha literasi digital yang dilakukannya selama ini masih belum memadai. Karena itu perlu ada pengenalan dan pelatihan-pelatihan pemanfaatan aplikasi halal tersebut kepada masyarakat.
“Alhamdulillah kemarin kita sempat mendapat rekor muri karena pelatihan secara online terbanyak hingga mencapai 1.116 titik,” kata Aqil.
Ia berharap semua orang bisa ikut berpartisipasi dalam proses sertifikasi halal ini. “Nah kalau ada kesulitan, mari kita belajar bersama-sama. Mari kita tanya ke pendamping masing-masing untuk memudahkan,” pesan Aqil kepada ratusan peserta yang hadir.
Asep R. Rasyid
