WartaParahyangan.com
CIANJUR – Ketua DPRD Kabupaten Cianjur, Ir. Hj. Metty Triantika, MT., menegaskan bahwa pembangunan daerah harus lebih berorientasi pada kepentingan umum dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat.
Hal itu disampaikan Metty Triantika dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tingkat Kecamatan Haurwangi yang digelar di Aula Desa Ramasari, Kecamatan Haurwangi, Kabupaten Cianjur.
Dalam sambutannya, Metty Triantika menekankan bahwa penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) harus mengutamakan pembangunan yang berskala luas dan berdampak besar bagi masyarakat, bukan sekadar proyek yang hanya menguntungkan kelompok tertentu atau kepentingan pribadi.
“Pembangunan harus mengarah pada kepentingan umum, bukan kepentingan segelintir pihak. Infrastruktur yang baik, layanan pendidikan dan kesehatan yang merata, serta penguatan ekonomi masyarakat harus menjadi prioritas utama,” ujarnya.
Bendahara Umum DPD Partai Golkar Provinsi Jawa Barat itu menambahkan bahwa RKPD merupakan instrumen penting dalam pembangunan daerah, yang berfungsi sebagai pedoman dalam penyusunan anggaran dan kebijakan pembangunan.
Oleh karena itu, kata Metty Triantika, keterlibatan seluruh pemangku kepentingan, termasuk DPRD, sangat diperlukan agar program yang dirancang benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat secara luas.
Selanjutnya, ia menyoroti empat aspek utama yang harus menjadi prioritas dalam perencanaan pembangunan ke depan di antaranya pembangunan infrastruktur yang berkeadilan, mencakup akses jalan, jembatan, sarana air bersih, dan fasilitas umum lainnya yang dapat dinikmati oleh masyarakat luas.
“Kemudian penguatan sektor pendidikan dan kesehatan, memastikan fasilitas yang memadai dan akses yang merata bagi seluruh warga, terutama di daerah pelosok,” tuturnya.
Peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat, melalui program pemberdayaan UMKM, penciptaan lapangan kerja, serta mendorong investasi lokal yang berdampak pada peningkatan taraf hidup masyarakat tak lupa disorotnya sebagai sesuatu yang harus menjadi bahan perhatian dalam Musrenbang.
“Sinkronisasi program pembangunan antar wilayah, untuk menghindari ketimpangan pembangunan dan memastikan pemerataan manfaat bagi seluruh kecamatan di Kabupaten Cianjur juga harus menjadi aspek utama dalam prioritas perencanaan pembangunan kedepan,” papar Metty yang juga Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Lembaga Seni dan Qasidah Indonesia (DPW LASQI) Jawa Barat periode 2025-2030 tersebut.
“Kami ingin memastikan bahwa setiap rupiah yang dialokasikan dalam RKPD benar-benar digunakan untuk program yang berorientasi pada kepentingan umum dan kesejahteraan masyarakat. Tidak boleh ada pembangunan yang hanya menguntungkan segelintir pihak,” tegasnya.
Lebih lanjut, ia menekankan bahwa RKPD bukan sekadar dokumen perencanaan, tetapi harus menjadi instrumen nyata dalam mewujudkan pembangunan yang lebih inklusif dan berkelanjutan.
Penyusunan RKPD, menurut Metty Triantika, harus tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan berbagai regulasi lainnya.
“Kami berharap Musrenbang ini menjadi forum yang benar-benar menghasilkan keputusan terbaik untuk kepentingan masyarakat. Tidak hanya sebatas perencanaan, tetapi juga harus diwujudkan dengan tindakan nyata yang membawa perubahan positif bagi daerah ini,” pungkasnya.
Musrenbang Kecamatan Haurwangi menjadi salah satu forum strategis dalam merancang program pembangunan yang lebih fokus pada kepentingan publik. Forum ini melibatkan unsur pemerintahan, DPRD, serta tokoh masyarakat setempat guna memastikan pembangunan yang lebih terstruktur, tepat sasaran, dan bermanfaat bagi semua.
Asep R. Rasyid
