WartaParahyangan.com
BANDUNG – Ketua Komisi D DPRD Kabupaten Bandung, Dr. H. Cecep Suhendar, S.Pd., M.Si., mendesak Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Bandung segera mengisi kekosongan jabatan Kepala SMPN 1 Pasirjambu.
Kekosongan tersebut tidak boleh dibiarkan berlarut-larut karena dapat mengganggu efektivitas tata kelola dan kepemimpinan satuan pendidikan.
Pernyataan tersebut disampaikan Cecep menanggapi pemberitaan wartaparahyangan.com edisi Senin (9/11/2026) mengenai belum adanya pengganti kepala sekolah di SMPN 1 Pasirjambu setelah pejabat sebelumnya memasuki masa purna tugas.
Menurut Cecep, Disdik harus segera mengambil langkah konkret, baik dengan menunjuk kepala sekolah definitif maupun Pelaksana Tugas (Plt), sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
“Sesuai dengan Permendikdasmen Nomor 7 Tahun 2025 yang mencabut Permendikbudristek sebelumnya Nomor 40 Tahun 2021, tidak boleh lagi ada Plt abadi dan tidak boleh ada kekosongan kepala sekolah di satuan pendidikan. Dinas Pendidikan harus segera mengisi kekosongan tersebut dengan kepala sekolah definitif atau Plt. Masa penugasan Plt maksimal enam bulan dan hanya bisa diperpanjang dua kali,” tegas Cecep.
Ia juga merujuk Surat Dirjen GTK Nomor 1615 Tahun 2025 yang meminta pemerintah daerah segera mengangkat kepala sekolah definitif dari kalangan guru yang memenuhi persyaratan.
Cecep menjelaskan, persyaratan pengangkatan kepala sekolah diatur dalam Pasal 7 Ayat (1) Permendikdasmen Nomor 7 Tahun 2025. Karena itu, menurutnya, Disdik memiliki dasar regulasi untuk segera menuntaskan persoalan kekosongan maupun status Plt kepala sekolah di sejumlah satuan pendidikan.
Untuk jenjang SMP, persyaratan yang dimaksud antara lain memiliki kualifikasi pendidikan minimal S1 atau D4 dari perguruan tinggi terakreditasi, memiliki sertifikat pendidik, serta memenuhi ketentuan status kepegawaian dan jenjang jabatan.
Selain itu, calon kepala sekolah harus memiliki pengalaman mengajar minimal delapan tahun, pengalaman manajerial minimal dua tahun, serta lulus seleksi dan pelatihan bakal calon kepala sekolah.
“Bagi mereka yang belum pernah atau belum memiliki sertifikat pelatihan, sepanjang memenuhi ketentuan Pasal 7 tadi, ada mekanisme yang memungkinkan untuk diusulkan, termasuk bagi PNS golongan III/b atau PPPK dengan pengalaman empat tahun. Saya kira banyak solusi yang bisa dilakukan,” ujarnya.
Lebih lanjut, Cecep menegaskan, keberadaan kepala sekolah sebagai pemimpin tertinggi di satuan pendidikan sangat penting. Kepala sekolah memiliki peran strategis dalam memastikan seluruh program dan tujuan pendidikan berjalan optimal, sekaligus menjaga koordinasi dengan Dinas Pendidikan maupun pemangku kepentingan lainnya.
“Kekosongan pemimpin atau top leader di satuan pendidikan ini sangat penting untuk segera diisi. Hal ini berkaitan dengan ketercapaian tujuan pendidikan agar seluruh kegiatan di sekolah dapat terlaksana dengan baik. Komunikasi dan koordinasi dengan Dinas Pendidikan serta pihak lainnya juga harus berjalan optimal,” katanya.
Lily Setiadarma
