WartaParahyangan.com
CIANJUR – Pangdam III/Siliwangi, Mayjen TNI Nugroho Budi Wiryanto, menegaskan prajurit TNI sampai saat ini 100 persen memegang teguh netralitas dalam Pilkada di Provinsi Jabar.
Artinya, kata Pangdam, prajurit TNI tidak akan memberikan dukungan kepada salah satu pasangan calon bupati/wakil bupati atau walikota/wakil walikota peserta Pilkada di wilayah Jabar.
“Jika melanggar, akan diberi sanksi yang tegas,” kata Pangdam dalam kunjungan kerjanya bersama Forkopimda Jabar ke KPU Kabupaten Cianjur dan silaturahmi dengan Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati Cianjur peserta Pilkada 2020, di Hotel Grand Bydiel, Cianjur, Jumat (4/12/2020).
Hadir dalam acara tersebut, Kapolda Jabar Irjen Pol Ahmad Dofiri, Kabinda Jabar Brigjen TNI Dedi Agus P, Kajati Jabar Ade Eddy Adhyaksa, Ketua KPU Jabar, dan Ketua Bawaslu Jabar. Dari Kabupaten Cianjur, hadir Pjs. Bupati, Dandim 0608, Kapolres, Ketua KPU dan Ketua Bawaslu.
Menurut Pangdam, dalam pelaksanaan Pilkada ada tiga faktor yang mempengaruhi tingkat kerawanan, yaitu profesionalitas KPUD dalam menyelenggarakan Pilkada, profesionalitas Bawaslu dan unsur peserta Pilkada.
Khusus terkait dengan peserta Pilkada ini, kata Pangdam, banyak dipengaruhi oleh sikap fanatik dari kader parpol, simpatisan, ormas, serta kecenderungan tidak netralnya ASN.
Karena itulah pihaknya beserta jajaran Kodam III/Siliwangi sebagai bagian dari komponen negara di bidang pertahanan dan keamanan, khususnya di wilayah Kodam III/Siliwangi, ingin menjalin silaturahmi dengan jajaran KPUD dan paslon bupati/wakil bupati peserta Pilkada Cianjur.
“Sekaligus sharing berbagai permasalahan yang mungkin bisa menjadi faktor penghambat keberhasilan pelaksanaan Pilkada di Kabupaten Cianjur,” jelasnya.
Pangdam juga mengajak masyarakat di wilayah Cianjur, khususnya para paslon bupati/wakil bupati, untuk memberikan pendidikan politik kepada para pendukungnya serta bersama-sama menciptakan wilayah Kabupaten Cianjur yang kondusif.
Dengan begitu, kata Pangdam, pelaksanaan Pilkada akan berlangsung aman, damai, suskses tanpa ekses, serta berkualitas.
Pangdam juga meminta KPUD dan Bawaslu Kabupaten Cianjur untuk senantiasa mensosialisasikan ketentuan pentingnya mendisiplinkan masyarakat untuk mematuhi protokol kesehatan menjelang dan selama pelaksanaan pencoblosan.
“Hal ini penting dilakukan, mengingat pandemi Covid-19 saat ini masih belum teratasi sepenuhnya, sehingga harus dilakukan berbagai upaya agar tidak muncul klaster baru Covid-19,” tegasnya.
Sementara itu, Dandim 0608/Cianjur, Letkol Kav Ricky Arinuryadi, menambahkan, pihaknya menjamin seluruh prajurit yang ada di lingkungan Kodim 0608/Cianjur bersikap netral.
Selain itu, pihaknya juga menyiapkan personel untuk membantu pengamanan dalam pelaksanaan pemungutan suara Pilkada Cianjur, 9 Desember mendatang.
“Saya menggaransi dan menjamin seluruh prajurit di lingkungan Kodim 0608/Cianjur netral dalam Pilkada Cianjur 2020. Kami juga membantu Polres dan Pemkab Cianjur dalam mengamankan pelaksanaan Pilkada ini,” katanya.
Dandim juga menegaskan, tak segan untuk memberikan sanksi bagi prajurit TNI di lingkungan Kodim 0608/Cianjur yang terbukti tidak netral dalam pemilihan kepala daerah serentak nanti.
“Jika memang ada yang terbukti tak netral, tentunya ada sanksi tegas, sesuai aturan yang ditetapkan,” kata Dandim.
Tapi masyarakat sendiri, lanjut Dandim, hendaknya dapat bersama-sama ikut mengawal proses pesta demokrasi di Kabupaten Cianjur ini, sehingga Pilkada bisa berjalan lancar dan aman.
“TNI tetap netral demi menjaga keutuhan bangsa dan negara. Mari bersama-sana kita kawal proses demokrasi ini agar berjalan lancar dan aman,” katanya.
(Asep R. Rasyid)
