WartaParahyangan.com
SUKABUMI – Ratusan pengurus RW dan RT dari berbagai wilayah di Kota Sukabumi mendatangi Gedung DPRD Kota Sukabumi, Rabu (20/5/2026).
Mereka yang tergabung dalam Forum Komunikasi RW/RT Kota Sukabumi menggelar audiensi terbuka untuk menyampaikan sejumlah tuntutan yang selama ini menjadi perhatian masyarakat tingkat lingkungan.
Audiensi yang berlangsung di ruang sidang paripurna DPRD Kota Sukabumi itu diikuti sekitar 250 peserta dan dipimpin Koordinator Forum RW/RT Kota Sukabumi, Mauly Fahlevi Prawira.
Hadir menerima audiensi tersebut Ketua DPRD Kota Sukabumi Wawan Juanda, Wakil Ketua II DPRD Fery Sri Astrina, Ketua Komisi III Bambang Herawanto, Ketua Fraksi PKS Danny Ramdhani, serta sejumlah anggota DPRD lainnya.
Dalam audiensi tersebut, Forum RW/RT menyampaikan empat tuntutan utama, yakni mempertahankan Program Pemberdayaan Rukun Warga (P2RW), merealisasikan Dana Abadi Rp10 juta per RT, mengevaluasi dana kelurahan agar tidak dikontraktualkan, serta memastikan pembayaran insentif RT/RW, Posyandu, Linmas dan marbot dilakukan tepat waktu.
Perwakilan RW dari Kelurahan Gunungparang menegaskan bahwa P2RW harus tetap berjalan karena dinilai sangat membantu masyarakat di tingkat lingkungan.
Selain menyoroti keterlambatan insentif, peserta juga meminta adanya transparansi penggunaan dana kelurahan dan kejelasan pengelolaan program wakaf uang yang sebelumnya sempat menjadi sorotan publik.
Suasana forum sempat memanas ketika beberapa peserta mempertanyakan janji politik Dana Abadi Rp10 juta per RT yang hingga kini dinilai belum terealisasi. Bahkan, peserta audiensi mengancam akan kembali menggelar aksi turun ke jalan apabila tuntutan mereka tidak mendapat jawaban pasti setelah Iduladha.
Menanggapi hal itu, Ketua DPRD Kota Sukabumi, Wawan Juanda, menegaskan DPRD mendukung keberlanjutan P2RW dan akan terus mengawal program tersebut dalam pembahasan anggaran daerah.
Menurutnya, DPRD telah memasukkan rekomendasi terkait kelanjutan P2RW dalam pembahasan APBD karena program itu terbukti memberi dampak positif bagi masyarakat.
Ia juga mengungkapkan kondisi fiskal daerah saat ini mengalami tekanan akibat pengurangan transfer pusat ke daerah sekitar Rp159 miliar. Meski demikian, DPRD tetap berupaya memperjuangkan program-program prioritas yang menyentuh langsung masyarakat.
“P2RW ini program yang dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat, jadi harus terus diperjuangkan,” ujarnya.
Sementara itu, Wakil Ketua II DPRD Kota Sukabumi, Fery Sri Astrina, menjelaskan keterlambatan pembayaran insentif RT/RW terjadi akibat perubahan nomenklatur anggaran hibah sehingga proses pencairan belum dapat dilakukan sesuai jadwal.
Ketua Fraksi PKS DPRD Kota Sukabumi, Danny Ramdhani, juga menegaskan dukungan terhadap kelanjutan P2RW. Ia menyebut kebutuhan anggaran program tersebut diperkirakan mencapai Rp8,9 miliar dan diharapkan bisa masuk dalam APBD Perubahan 2026.
Selain itu, DPRD juga menyatakan komitmen untuk mengevaluasi teknis dana kelurahan dan menindaklanjuti rekomendasi panja terkait polemik wakaf uang.
Sebagai bentuk keseriusan menindaklanjuti aspirasi masyarakat, di akhir audiensi dilakukan penandatanganan fakta integritas antara DPRD Kota Sukabumi dan Forum Komunikasi RW/RT Kota Sukabumi.
Forum RW/RT menegaskan akan terus mengawal hasil kesepakatan tersebut. Jika tuntutan tidak direalisasikan dalam waktu dekat, mereka memastikan akan kembali menggelar aksi lanjutan dengan jumlah massa yang lebih besar.
Jenal
