WartaParahyangan.com
BANDUNG – Kementerian Agama dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) resmi menyepakati Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) atau Biaya Haji 2023 M/1444 H sebesar Rp49.812.700 dengan durasi masa tinggal di Arab Saudi selama 40 hari.
Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Tubagus Ace Hasan Syadzily mengatakan, efisiensi sejumlah komponen pembiayaan ibadah haji 2023 berhasil menekan biaya yang harus ditanggung para jamaah, di antaranya mencakup biaya penerbangan hingga biaya konsumsi dan pemondokan selama di Arab Saudi.
”Komponen terbesar yang diefisiensikan adalah pertama penerbangan dari yang diusulkan Rp33,9 juta, alhamdulillah bisa ditekan hingga ke tingkat Rp32,9 juta. Jadi ada penurunan kurang lebih sekitar Rp1 juta,” kata Tubagus Ace Hasan Syadzily di Bandung, Jumat (17/2/2023).
Yang kedua, kata dia, biaya konsumsi juga berhasil ditekan. Kemudian biaya pemondokan selama di Arab Saudi dan juga biaya pengurusan beberapa hal yang terkait dengan dokumen-dokumen yang tumpang tindih dengan dana yang berasal dari BPKH atau nilai manfaat dan dana yang berasal dari APBN bisa disepakati untuk disesuaikan.
Namun demikian, Kang Ace – begitu Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Jawa Barat itu disapa – tetap mendorong pemerintah melakukan pelayanan terbaik bagi calon jamaah haji 2023.
“Kami tetap meminta kepada Kementerian Agama RI, sekalipun mengalami penurunan dari usulan Pemerintah, agar tetap meningkatkan kualitas pelayanan kepada jemaah haji, terutama memastikan pelayanan kepada jamaah haji lanjut usia (lansia) yang tahun ini jumlahnya cukup besar,” kata Kang Ace.
Disebutkan Kang Ace, wacana pengurangan durasi haji, yang sebelumnya ada usulan dikurangi dari 40 hari menjadi 35 hari adalah sesuatu yang tidak mungkin.
“Pengurangan durasi ini tidak mungkin bisa dilakukan karena menyangkut dengan kesiapan dari pengaturan jadwal penerbangan bagi negara-negara yang mengirimkan lebih dari 30.000 jamaah haji dan ketersediaan fasilitas penerbangan yang ada di Arab Saudi,” katanya.
Ia menjelaskan, pihaknya juga berhasil meminta pengurangan biaya masyair atau biaya selama penyelenggaraan puncak ibadah haji yakni di Arafah, Muzdalifah dan Mina.
“Itu juga mengalami penurunan dan ternyata bisa mendorong penurunan biaya keseluruhan dari haji. Kan yang diusulkan pada awalnya adalah Rp23 juta per jemaah untuk biaya masyair, sekarang kita minta supaya diturunkan menjadi Rp18 juta,” ujar Kang Ace.
BPIH 2023 Telah Ditetapkan
Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 2023 telah ditetapkan. Penetapan BPIH dan Bipih ini dilakukan dalam rapat panja biaya haji antara Kementerian Agama dan Komisi VIII DPR di Gedung DPR RI, Rabu, 15 Februari 2023 lalu.
Pada saat itu, kata Kang Ace, telah disepakati Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) Tahun 1444 H/2023 M per jemaah untuk jemaah haji reguler sebesar Rp90.050.637,26.
“Dari angka ini, Biaya perjalanan ibadah haji (Bipih) atau biaya yang dibayar langsung oleh jemaah haji rata-rata per jemaah sebesar Rp49.812.700,26,- atau sebesar 55,3%, meliputi biaya penerbangan, biaya hidup (living cost), dan sebagian biaya paket layanan masyair,” papar Kang Ace.
Selanjutnya, jelas dia, biaya yang bersumber dari Nilai Manfaat keuangan haji rata-rata per jemaah sebesar Rp40.237.937,00 atau sebesar 44,7%, meliputi komponen biaya penyelenggaraan ibadah haji di Arab Saudi dan komponen biaya penyelenggaraan ibadah haji di dalam negeri. “Jadi total nilai manfaat yang digunakan sebesar Rp8.090.360.327.213,67,” katanya.
Panja Komisi VIII DPR RI tentang BPIH Tahun 1444 H/2023 M dan Panja Pemerintah, sebut Kang Ace, menyepakati bahwa dengan besaran Bipih di atas, diberlakukan pengelompokkan besaran pelunasan dengan pertimbangan aspek keadilan, pada kelompok jemaah haji.
Kang Ace memaparkan, bagi jemaah haji lunas tunda tahun 1441 H/2020 M sebanyak 84.609 jemaah yang diberangkatkan pada tahun 1444 H/2023 M kepada mereka tidak dibebankan tambahan biaya pelunasan. Sedangkan bagi jemaah haji lunas tunda tahun 1443 H/2022 M sebanyak 9.864 jemaah yang diberangkatkan pada tahun 1444 H/2023 M, dibebankan tambahan biaya pelunasan sebesar Rp9.400.000,-
“Sementara untuk jemaah haji tahun 1444 H/2023 M sebanyak 107.054 jemaah dibebankan tambahan biaya pelunasan sebesar Rp23,5 juta,” kata Kang Ace.
Ia juga menegaskan, menurunnya BPIH dari yang diusulkan Kementerian Agama RI sebesar Rp98. 893.909,- dengan beban diberikan kepada jamaah haji sebesar Rp69.193.733/per jamaah atau 70% dan dibayarkan melalui nilai manfaat Rp29.700.175,- merupakan berkat kerja keras Komisi VIII DPR RI.
“Ada dua hal yang kami lakukan, pertama, melakukan efisiensi di beberapa komponen biaya haji, terutama komponen penerbangan, pemondokan atau hotel, konsumsi, dan komponen lainnya,” ujarnya.
Kedua, sebut Kang Ace, formulasi pembiayaan haji menjadi 55,3% dibayar jamaah dan 44,7% diambil dari nilai manfaat. “Nilai manfaat ini diambil dari tahun berjalan dan akumulasi Nilai manfaat yang dikelola Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH),” katanya.
Apresiasi Jamaah
Terpisah, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Cianjur, Deden Nasihin, mengapresiasi kerja keras Panja DPR RI dan Pemerintah yang telah menurunkan biaya haji.
“Sesuai dengan aspirasi para calon jamaah haji di Kabupaten Cianjur apa yang telah diupayakan DPR RI dan Pemerintah ini tentu patut diapresiasi,” kata Deden kepada sejumlah awak media di Cianjur, Jumat (17/2/2023).
Denas, begitu Deden Nasihin dipanggil akrab para kolega, mengatakan, turunnya biaya haji ini telah menjadi kabar baik buat masyarakat Indonesia khususnya umat muslim yang akan menunaikan ibadah haji.
“DPR RI dalam hal ini Panja Komisi VIII, menurut saya sangat memperhatikan susana kebatinan masyarakat Indonesia saat ini, yang menginginkan ongkos naik haji bisa terjangkau oleh berbagai kalangan masyarakat,” katanya.
Asep R. Rasyid
