WartaParahyangan.com
KOTA SUKABUMI – Wakil Wali Kota Sukabumi, Bobby Maulana, menyebut bahwa angka kemiskinan selalu berkorelasi langsung dengan tingkat pengangguran. Jika pengangguran tinggi, maka angka kemiskinan di suatu daerah juga cenderung meningkat.
Hal itu disampaikan Bobby saat membuka Forum Perangkat Daerah (FPD) Dinas Sosial Perencanaan Tahun 2027 di ruang pertemuan YONG CHUN Kompleks Danalaga Squere di Jalan Pejagalan Kota Sukabumi, Selasa (3/2/2026).
Hadir dalam FPD itu, Sekda Kota Sukabumi, anggota DPRD Kota Sukabumi dari Fraksi NasDem Ba.bang Hermanto, Kepala Bappeda Kota Sukabumi, Kepala Dinas Sosial, Ketua TP PKK Kota Sukabumi, sejumlah kepala perangkat daerah dan komunitas Lansia Tionghoa Kota Sukabumi.
Menurut Wakil Wali Kota, penurunan angka kemiskinan hanya bisa dicapai jika pemerintah mampu menekan pengangguran terbuka melalui peningkatan penyediaan lapangan kerja. Namun, ia mengakui upaya tersebut bukan perkara mudah dan membutuhkan kolaborasi seluruh elemen masyarakat.
“Pemerintah sebagai pemangku kebijakan tidak bisa bekerja sendiri. Diperlukan sinergi dan kerja keras bersama agar target penurunan kemiskinan dapat tercapai,” ujarnya.
Bobby juga menyinggung sejumlah program pengentasan kemiskinan yang telah berjalan, seperti program perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) yang selaras dengan program Rumah Sejahtera Terpadu (RST) dari Kementerian Sosial.
Untuk memastikan sinkronisasi program, seluruh perangkat daerah kini menggunakan Key Performance Indicator (KPI) agar capaian kinerja lebih terukur dan dilaporkan secara berkala setiap bulan.
Selain itu, lanjut Bobby, Program 12 PAS dipastikan tetap dilanjutkan karena manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat. Program ini melibatkan kerja sama Dinas Sosial, perbankan, dan Baznas sebagai bagian dari upaya pengentasan kemiskinan.
Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Kota Sukabumi, Een Rukmini, menyampaikan bahwa sepanjang tahun 2026 Dinsos akan melanjutkan sejumlah program prioritas, salah satunya Program Berbagi Berkah.
“Program ini membuat masyarakat merasakan langsung kehadiran pemerintah di tengah mereka,” kata Een seraya menyebutkan bahwa Dinas Sosial juga fokus pada penanganan disabilitas, lansia, anak terlantar, serta gelandangan dan pengemis.
Ia menyoroti kondisi di tingkat kelurahan, di mana sebagian besar warga berada pada desil 1 dengan jumlah yang bisa mencapai ratusan hingga ribuan orang, sementara Program 12 PAS saat ini baru menjangkau lima orang per kelurahan.
Untuk itu, Dinsos terus melakukan inovasi, termasuk pemberdayaan disabilitas melalui program potensi disabilitas berbasis kreativitas serta Pelita, yakni program pemberdayaan ekonomi bagi penyandang disabilitas.
Adapun untuk lansia, tambah Een, Dinsos mendorong program kepedulian sosial dengan konsep satu ASN satu lansia di Kota Sukabumi.
Jenal
