WartaParahyangan.com
KOTA SUKABUMI – Wali Kota Sukabumi H. Ayep Zaki menegaskan komitmennya membangun pemerintahan yang jujur, adil, transparan, dan profesional. Hal itu disampaikan Ayep Zaki dalam kegiatan Ngobras (Ngobrol Bareng Pers) di Resto dan Cafe Mami Ungu, Kota Sukabumi, Kamis (19/11/2026).
Kegiatan bertema “Prestasi, Realita, dan Cerita di Balik Kota” itu diselenggarakan Bidang Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Sukabumi, serta dihadiri Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika beserta jajaran dan sejumlah insan pers dan mitra media.
Dalam laporan panitia disampaikan bahwa kegiatan Ngobras menjadi wadah silaturahmi dan dialog langsung antara pemerintah daerah dengan insan pers. Pers dinilai sebagai mitra strategis dalam mengawal kebijakan pemerintah sekaligus menjembatani aspirasi masyarakat melalui penyampaian informasi yang akurat dan berimbang.
Wali Kota Sukabumi mengatakan, kepemimpinan merupakan amanah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab. Ia menegaskan tugas utama pemerintah adalah menyelesaikan berbagai persoalan masyarakat, mulai dari kemiskinan, pengangguran, pendidikan, kesehatan, stunting, hingga pembangunan infrastruktur.

Menurut Ayep, pembenahan pemerintahan harus dimulai dari internal birokrasi dengan mengedepankan prinsip kebenaran, kejujuran, keadilan, dan amanah.
Ayep juga menekankan pentingnya kedisiplinan ASN. Ia menyebut tingkat kehadiran pegawai ditargetkan di atas 95 persen, bahkan ia berupaya memberikan contoh dengan tingkat kehadiran 100 persen.
“Saya minta seluruh ASN bekerja secara profesional. Selesaikan pengangguran, kemiskinan, pendidikan, serta persoalan infrastruktur di Kota Sukabumi. Itu tugas para ASN,” tegasnya.
Ayep juga menegaskan komitmennya menjaga independensi birokrasi. Ia mengungkapkan bahwa 24 orang tim sukses yang sebelumnya mendapatkan honorarium selama masa Pilkada tidak dilibatkan dalam urusan pemerintahan setelah dirinya terpilih menjadi kepala daerah.
Dalam hal pengelolaan anggaran, Ayep memberikan perhatian khusus terhadap pengadaan barang dan jasa pemerintah. Menurutnya, pengawasan harus dilakukan terhadap volume pekerjaan, spesifikasi, serta harga barang dan jasa yang menggunakan anggaran daerah.

Ia mengingatkan agar pekerjaan yang dibiayai uang rakyat benar-benar dilaksanakan sesuai spesifikasi dan volume yang telah ditetapkan sehingga kualitas pembangunan dapat dipertanggungjawabkan.
Pada kesempatan itu, Ayep juga memaparkan sejumlah capaian pengelolaan keuangan daerah. Berdasarkan data yang disampaikannya, Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sebelumnya berada di angka Rp91 miliar meningkat menjadi Rp170 miliar. Sementara nilai Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) yang sebelumnya mencapai Rp19 miliar ditargetkan turun menjadi Rp7 miliar pada Desember 2026.
Menurut Ayep, capaian tersebut merupakan hasil kerja, pembenahan, serta penerapan kompetensi dan integritas dalam menjalankan pemerintahan. “Ini bukan turun dari langit. Bukan hanya duduk menandatangani disposisi. Ini membutuhkan keterampilan, kompetensi, integritas, dan pengalaman seorang pemimpin,” ungkapnya.
Wali Kota berharap capaian tersebut dapat terus ditingkatkan dan seluruh perangkat daerah tetap bekerja dalam satu komando untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
Ia juga mengajak insan pers untuk terus menjalankan fungsi kontrol sosial secara profesional, objektif, dan berdasarkan data serta fakta di lapangan.
Jenal

















