
BANDUNG – Warta Parahyangan
Penyelenggaraan pemilihan gubernur (Pilgub) Jawa Barat 2018 diperkirakan bakal rawan dengan politik uang dengan prakteknya bervariasi. Alasannya, pelaksanaan pemilihan yang dilakukan dua pekan setelah lebaran itu masa kampanyenya dilakukan saat bulan puasa Ramadhan.
Komisioner Badan Pengawas Pemilu RI, Rahmat Bagja mengatakan potensi politik uang pada masa kampanye di bulan Ramadhan mendatang sangat tinggi. Bahkan, diduga prakteknya dibalut dengan kegiatan-kegiatan kegiatan keagamaan seperti saat berbuka puasa.

“Tidak boleh ada dana yang dikeluarkan lebih dari Rp 25. Diduga saat berbuka puasa, ada tambahan yang diberikan kepada masyarakat atau juga THR,” kata Rahmat usai menghadiri sosialisasi Pilgub Jabar di kalangan buruh di Hotel Sutan Raja, Soreang, Kabupaten Bandung, Rabu (6/12/17).
Menurutnya, oleh karena itu pihaknya akan menerjunkan tim untuk memantau hal hal tersebut. Seperti mengecek harga makanan yang dibeli untuk berbuka puasa bersama dengan warga.
Ia menuturkan, pihaknya berharap agar pada masa kampanye di bulan Ramadhan nanti tidak terjadi perpecahan. Katanya, kalangan masyarakat yang rawan dipolitisasi oleh uang adalah masyarakat yang berada di garis kemiskinan, padat penduduk dan menengah ke bawah.
Dirinya menambahkan, pihaknya juga tengah bekerjasama dengan Kementerian Informatika untuk menutup akun-akun bermasalah yang memancing provokasi di pilgub Jabar.
“Jangan sampai pemilu Jabar yang terkenal nyaman dan damai tercederai,” katanya.
Katanya, jumlah penduduk di Jawa Barat pada usia 17 tahun ke atas merupakan banyak yang menjadi pengguna media sosial. Selain itu, potensi SARA di Pilgub Jabar ada.
Rahmat mengatakan karakter masyarakat di Jawa Barat relatif masih homogen oleh karena itu pihaknya memerlukan kehati-hatian saat pelaksanaan pilgub Jawa Barat 2018 mendatang. Seperti di wilayah Pantura yang harus diwaspadai yaitu Indramayu, Subang, Cirebon.
“Indek kerawanannya agak tinggi tapi wilayah priangan kemungkinan gak. Orang Jawa Barat lebih terbuka dan tidak pernah terjadi kerusuhan. Ini bisa menjadi percontohan, DPTnya terbesar tapi kerawanannya kecil,” ungkapnya.
Pemilihan kepala daerah secara serentak akan dilakukan pada 27 Juni 2018 mendatang. Rekapitulasi suara akan dilaksanakan pada 28 Juni mendatang.
Lily Setiadarma