WartaParahyangan.com
BANDUNG – Provinsi Jawa Barat ditunjuk oleh Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) sebagai percontohan Reformasi Birokrasi (RB) Tematik.
“Kemenpan-RB memilih Jabar agar RB Tematik menjadi nyata. Kami pangkas berbagai birokrasi yang panjang, termasuk di layanan kepegawaian dari 11 tahap jadi 3 tahap, kenaikan pangkat dari 11 tinggal 2 dan proses lain sesuai arahan Presiden,” kata Menpan RB Abdullah Azwar Anas.
Menpan RB menyampaikan hal itu saat menghadiri Sosialisasi dan Asistensi RB Tematik dan Perubahan Roadmap RB 2020-2024 di Jawa Barat di Gedung Sate, Kota Bandung, Jumat (9/6/2023).
Karena itu, Anas mengajak pemerintah daerah se-Provinsi Jawa Barat untuk fokus dalam menyukseskan penerapan RB Tematik yang di antaranya fokus untuk menurunkan kemiskinan dan meningkatkan investasi.
“Sekarang reformasi birokrasi kita fokuskan tidak lagi hanya mengurusi masalah tata kelola yang cenderung administratif, tapi kita arahkan mengejar dampak yang dirasakan rakyat, di antaranya soal kemiskinan,” ujarnya.
Dikutip dari menpan.go.id, Anas menegaskan saat ini ada empat fokus RB Tematik sesuai arahan Presiden Jokowi, yaitu pengentasan kemiskinan, peningkatan investasi, akselerasi digitalisasi pemerintahan, serta fokus pada isu prioritas Presiden seperti penggunaan produk dalam negeri dan penekanan inflasi.
“Dengan fokus pada dampak yang dirasakan rakyat, reformasi birokrasi tidak akan lagi terjebak pada laporan dan tumpukan kertas,” katanya.
Bayangkan, lanjut Anas, dulu kalau nilai reformasi birokrasinya mau bagus harus mengisi 259 pertanyaan dan meng-upload ribuan dokumen. Jadi kita terjebak pada kertas dan administrasi. “Nah, sekarang kita fokus langsung ke indikator dampak, di antaranya soal kemiskinan, investasi, pengendalian inflasi, dan belanja produk dalam negeri dari APBN/APBD,” papar Anas.
Mantan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) itu menilai bahwa Provinsi Jawa Barat dapat menjadi role model dalam penerapan RB Tematik, khususnya di bidang digitalisasi. Namun, Anas menegaskan bahwa digitalisasi tidak menciptakan aplikasi baru.
“Tapi digitalisasi tidak sama dengan aplikasi. Saya tekankan juga, tidak semua masalah warga harus dijawab dengan aplikasi baru. Dan dalam konteks ini kami pilih Jabar, karena Jabar kuat digitalisasinya, dan ke depan saya yakin bisa ada interoperabilitas dengan integrasi layanan dan pertukaran data yang mudah,” jelas Anas.
Sementara itu, Gubernur Jabar Ridwan Kamil menyampaikan, kebijakan terkait reformasi birokrasi harus adaptif dengan dinamika global yang semakin cepat.
“Tidak ada kata berhenti dalam reformasi birokrasi karena birokrasi harus merespons dinamika zaman, merespons perubahan di masyarakat,” kata Kang Emil, sapaan akrab Ridwan Kamil.
Menurut Kang Emil, saat ini pemerintah sedang menuju birokrasi digital, di mana segala hal yang rutin akan digantikan oleh mesin. Dengan memanfaatkan teknologi, dia mengajak pemkab/pemkot di Provinsi Jabar untuk menjalankan arahan Presiden terkait fokus reformasi birokrasi.
“Apa yang disampaikan (Kementerian PANRB) mudah-mudahan ini akan diterjemahkan oleh Pemprov Jawa Barat menjadi sebuah keberhasilan yang terukir, yaitu pengentasan kemiskinan oleh seluruh dinas dan ASN yang ada di Jawa Barat,” ujar Kang Emil seraya menyebutkan, reformasi birokrasi Jabar mendapat nilai tertinggi dan sistem merit Jabar menjadi salah satu yang terbaik di Indonesia.
Itu pula sebabnya, tambah Kang Emil, Jabar diberi hadiah untuk menjadi percontohan dalam reformasi birokrasi yang sifatnya tematik.
Asep R. Rasyid
